TKD OKI Turun Rp245 Miliar, Bupati Langsung ke Kementerian
PROGRAM STRATEGIS: Bupati OKI, H Munchendi Mahzareki mendatangi BP Taskin imbas dari TKD turun. Ia optimis OKI tetap harus dapat dukungan program strategis pemerintah.-FOTO: IST-
KAYUAGUNG, SUMATERAEKSPRES.ID - Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten OKI menyusut hingga Rp245 miliar di 2026.
Berbagai upaya dilakukan Bupati OKI untuk mengamankan dukungan program pembangunan, termasuk berkeliling ke sejumlah kementerian dan lembaga pusat.
Iklan Google/Link Sponsor
BACA JUGA: Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI Fauzi Amro Nilai Pemotongan TKD Jadi Momentum Daerah
BACA JUGA:Pengamat Kebijakan Publik Ingatkan Efek Domino Pengurangan TKD Bisa Sampai Shutdown, Ini Dampaknya
Bupati OKI, H. Munchendi Mahzarekhi mengungkapkan, hal ini dilakukan untuk mensinkronkan program pusat dan daerah.
Meski TKD turun, OKI tetap harus mendapat dukungan program strategis. “Tekanan fiskal ini membuat pemerintah daerah harus putar otak,” terangnya kemarin (7/11).
Masih kata dia, dirinya menilai komunikasi langsung dengan kementerian menjadi kunci agar kebijakan daerah sejalan dengan arah pembangunan nasional.
Pihaknya juga berkunjung ke BP Taskin dan diterima langsung oleh Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko.
Pembahasan difokuskan pada dukungan pendanaan pembangunan infrastruktur dasar, sanitasi dan air bersih, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Salah satu yang dibahas ialah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), program arahan Presiden Prabowo yang digarap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“OKI sudah mengusulkan delapan desa di empat kecamatan. Kami berharap BP Taskin mengawal usulan ini,” bebernya.
Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyatakan lembaganya akan mengintervensi sembilan sektor strategis: pangan, hunian, pengolahan, industri kreatif, kesehatan, digital, pendidikan, transportasi, dan energi terbarukan. “Pendekatan ini untuk menggerakkan ekonomi masyarakat miskin secara langsung,” imbuhnya.
Deputi BP Taskin, Dr. Zaidirina, menyebut lembaganya menyiapkan Rencana Induk (Rinduk) sebagai pedoman daerah dalam menjalankan program lintas kementerian.
Ia juga memaparkan pola pemberdayaan pertanian yang akan dijalankan, yakni identifikasi warga miskin secara langsung, lalu pemberian bantuan sesuai kondisi.
- Tag
- Share
-
-
