Pemkab Muba Tegaskan Komitmen Pertahankan Permendagri 126/2017

Reporter: Yudhi Ariandi |

Editor: Irwansyah |

Selasa , 14 Oct 2025 - 15:59

Pemkab Muba Tegaskan Tegas: Permendagri 126/2017 Tetap Jadi Dasar, Keutuhan Wilayah Harga Mati! Foto:Ist--

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) menegaskan sikap tegasnya untuk tetap berpegang pada Permendagri Nomor 126 Tahun 2017 sebagai dasar hukum sah penetapan batas wilayah dengan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Pernyataan ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Muba, Kyai Rohman, saat menghadiri Rapat Pembahasan Usulan Revisi Permendagri 126/2017, Selasa (14/10/2025), di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Rapat yang dipimpin Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Purwaningsih, itu turut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, termasuk Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tri Sulastri, serta perwakilan Provinsi Jambi, Latifah.

Dari Kabupaten Muba hadir jajaran pimpinan daerah, termasuk Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumay, sejumlah kepala OPD, camat, kepala desa, serta perangkat daerah yang menangani wilayah perbatasan.

Dalam forum tersebut, Wabup Kyai Rohman menegaskan bahwa Pemkab Muba tetap berpegang pada fakta hukum dan verifikasi lapangan yang telah dilakukan pemerintah pusat.

“Kami berdiri di atas dasar hukum yang jelas. Setiap langkah Pemkab Muba diarahkan untuk menjaga keutuhan wilayah, martabat daerah, dan kepastian hukum bagi masyarakat Musi Banyuasin,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Permendagri 126/2017 merupakan hasil proses panjang yang telah melalui kajian teknis, hukum, dan verifikasi lapangan oleh berbagai lembaga nasional.

“Permendagri ini lahir dari proses yang sah, akurat, dan komprehensif. Semua diverifikasi kementerian dan lembaga terkait.

Karena itu, kami menolak setiap upaya revisi yang berpotensi merugikan masyarakat Muba,” ujar Kyai Rohman dengan tegas.

Menurutnya, menjaga keutuhan wilayah bukan sekadar urusan administrasi, tetapi menyangkut martabat daerah serta kepastian hukum bagi masyarakat di perbatasan.

pemkab muba tegaskan komitmen pertahankan permendagri 126/2017                            jakarta, sumateraekspres.id – pemerintah kabupaten (pemkab) musi banyuasin (muba) menegaskan sikap tegasnya untuk tetap berpegang pada permendagri nomor 126 tahun 2017 sebagai dasar hukum sah penetapan batas wilayah dengan kabupaten muaro jambi, provinsi jambi.
pernyataan ini ditegaskan oleh wakil bupati muba, kyai rohman, saat menghadiri rapat pembahasan usulan revisi permendagri 126/2017, selasa (14/10/2025), di kantor kementerian dalam negeri, jakarta.
rapat yang dipimpin sekretaris ditjen bina administrasi kewilayahan kemendagri, purwaningsih, itu turut dihadiri perwakilan pemerintah provinsi sumatera selatan, termasuk kabiro pemerintahan dan otonomi daerah tri sulastri, serta perwakilan provinsi jambi, latifah.
baca juga:astra motor sumsel siap dukung palembang auto show 2025: dorong inovasi otomotif dan ekonomi daerah
baca juga:terbit januari–maret, ini tahapan yang harus diikuti lulusan ppg agar nrg cepat keluar
dari kabupaten muba hadir jajaran pimpinan daerah, termasuk ketua dprd muba afitni junaidi gumay, sejumlah kepala opd, camat, kepala desa, serta perangkat daerah yang menangani wilayah perbatasan.
dalam forum tersebut, wabup kyai rohman menegaskan bahwa pemkab muba tetap berpegang pada fakta hukum dan verifikasi lapangan yang telah dilakukan pemerintah pusat.
“kami berdiri di atas dasar hukum yang jelas. setiap langkah pemkab muba diarahkan untuk menjaga keutuhan wilayah, martabat daerah, dan kepastian hukum bagi masyarakat musi banyuasin,” tegasnya.
ia menambahkan bahwa permendagri 126/2017 merupakan hasil proses panjang yang telah melalui kajian teknis, hukum, dan verifikasi lapangan oleh berbagai lembaga nasional.
baca juga:kejari palembang beri peluang kedua, tersangka restorative justice dapat bantuan gerobak bakso
baca juga:vivo x300 pro resmi meluncur: perpaduan gaya, kecepatan, dan teknologi flagship di kelas mid-range
“permendagri ini lahir dari proses yang sah, akurat, dan komprehensif. semua diverifikasi kementerian dan lembaga terkait.
karena itu, kami menolak setiap upaya revisi yang berpotensi merugikan masyarakat muba,” ujar kyai rohman dengan tegas.
menurutnya, menjaga keutuhan wilayah bukan sekadar urusan administrasi, tetapi menyangkut martabat daerah serta kepastian hukum bagi masyarakat di perbatasan.
sejarah panjang penetapan batas wilayah ini sudah melalui berbagai tahapan sejak 2016, termasuk rapat koordinasi, survei lapangan, dan verifikasi oleh kemendagri, badan informasi geospasial (big), serta direktorat topografi angkatan darat.
baca juga:duel entry hatchback 2025: toyota agya vs honda brio, siapa raja jalanan tahun ini?
baca juga:tukar tambah hp lama ke samsung galaxy a07, begini cara mudahnya!
hasilnya menegaskan tidak ada permasalahan pilar batas atau perbedaan koordinat antarwilayah.
ketua dprd muba, afitni junaidi gumay, menambahkan bahwa permendagri ini sudah final dan aspirasi masyarakat setempat tetap dijaga.
“permasalahan batas wilayah jangan dibesarkan. tapal batas yang ada harus tetap dipedomani, dan nkri harga mati bagi seluruh warga negara,” ujarnya.
dukungan dari masyarakat juga mengalir deras, khususnya dari kecamatan bayung lencir yang berbatasan langsung dengan muaro jambi.
kepala desa muara medak, mekar jaya, dan suka jaya telah mengirim surat resmi menolak revisi batas wilayah. tokoh adat dan pemuda setempat juga menyatakan sikap serupa.
baca juga:11 buah yang ampuh bakar lemak perut secara alami, bikin tubuh sehat dan ideal
baca juga:7 penyebab obesitas yang perlu kamu ketahui: saat gaya hidup dan emosi jadi tantangan kesehatan
“kami berdiri bersama pemerintah daerah. tanah, hutan, dan masyarakat ini sah milik kabupaten muba. batas wilayah kami tidak bisa digadaikan,” tegas seorang tokoh masyarakat bayung lencir.
sementara itu, sesditjen bina adwil kemendagri, purwaningsih, menekankan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal untuk mendengar pokok permasalahan dan usulan revisi.
selanjutnya, kemendagri akan memetakan strategi, termasuk melibatkan gubernur sumatera selatan dan jambi.
di sisi lain, bupati muaro jambi, dr. bayu suseno, memaparkan beberapa desa yang administrasinya tercatat di muba namun aktivitas warganya lebih banyak di muaro jambi.
baca juga:saldo dana kaget hari ini: strategi promosi dan cara aman klaim tanpa penipuan
baca juga:sekda sumsel resmi sandang gelar doktor, angkat disertasi soal kemandirian pangan
hal ini menjadi salah satu dasar usulan revisi batas wilayah jika masih memungkinkan perubahan.