SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID– Pemerintah daerah di Sumatera Selatan kini didorong untuk menjadikan data akurat dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai satu-satunya pedoman dalam merancang kebijakan.

Penegasan ini mengemuka dalam penandatanganan nota kesepakatan antara BPS dan 17 pemerintah daerah se-Sumsel di Griya Agung Palembang, akhir pekan lalu.

Wakil Bupati Empat Lawang, Arifa’i, menegaskan komitmennya untuk membangun Empat Lawang berdasarkan data yang terukur. Ia menyambut baik inisiatif BPS ini dan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPS.

“Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat komitmen, kerjasama, serta sinergitas untuk pembangunan yang tepat sasaran,” ujar Wabup Arifa'i.

Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, secara tegas meminta seluruh kepala daerah, termasuk Empat Lawang, untuk segera menyepakati Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

BACA JUGA:Disnakertrans Muba dan BPS Bahas Rencana Tenaga Kerja Makro 2025

BACA JUGA:Harga Emas Kembali Naik, Jadi Pemicu Inflasi, Ini Kata BPS

“Tidak mungkin kita membangun tanpa pijakan data. Data akurat dari BPS adalah satu-satunya yang diakui di Indonesia,” tegasnya.

Menurut Herman Deru, penyatuan data ini krusial untuk mencegah kebingungan akibat data parsial. Ia bahkan mengibaratkan BPS sebagai anatomi pembangunan daerah yang harus terus diperkuat.

“Jangan pernah laksanakan program besar tanpa data. Kita tidak bisa hanya mengandalkan firasat,” tambahnya, memberikan sindiran halus terhadap pendekatan pembangunan yang kurang terukur.

Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan data yang menggembirakan. Ia mengungkapkan, Sumsel memiliki potensi ekonomi yang luar biasa.

Pada triwulan II-2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumsel tumbuh 5,42 persen, menjadikannya yang terbaik kedua di Sumatera.

Amalia juga membandingkan PDRB per kapita Sumsel tahun 2024 yang tidak hanya mendekati angka nasional, tetapi juga melampaui Vietnam.