Bupati Muba Tekankan Sinergi Tangguh Hadapi Ancaman Karhutbunlah, Perusahaan Diminta Tak Hanya Reaktif

Reporter: Yudhi Ariandi |

Editor: Irwansyah |

Senin , 04 Aug 2025 - 18:29

Bupati Muba H.M. Toha: Cegah Karhutbunlah Bukan Tugas Satu Pihak, Tapi Komitmen Bersama! Foto:Ist--

Regulasi terbaru itu dengan tegas melarang praktik membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Ia menambahkan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan diwajibkan memiliki sistem pengendalian Karhutbunlah sesuai skala lahan. Sistem ini meliputi:

- Sarana pemadam kebakaran,

- Peralatan komunikasi dan transportasi,

- Data monitoring,

- Serta Regu Pemadam Kebakaran (RPK).

“Untuk lahan 25–500 hektar, wajib ada satu regu beranggotakan 5 orang. Jika 501–1.000 hektar, wajib ada 10 orang.

Di atas 1.000 hektar, ketentuannya tetap mengacu pada 15 personel per regu,” jelas Toyibir.

Bukan hanya perusahaan, para pekebun rakyat juga tak luput dari ketentuan.

Mereka wajib melaporkan rencana pembukaan lahan ke Kepala Desa dan Dinas Kabupaten/Kota melalui Format 4A sesuai Pasal 6A Permen 06/2025.

Proses ini disertai pendampingan maksimal lima hari kerja oleh kepala desa, dan monitoring maksimal 10 hari kerja oleh dinas.

Bentuk 28 KTPA sebagai Garda Terdepan

Dalam rangka memperkuat strategi pengendalian dini, Pemkab Muba juga telah membentuk 28 Kelompok Tani Peduli Api (KTPA).

Kelompok ini tersebar di kecamatan-kecamatan sentra perkebunan dan menjadi mitra strategis pemerintah serta perusahaan dalam mendeteksi potensi kebakaran lebih dini.

bupati muba tekankan sinergi tangguh hadapi ancaman karhutbunlah, perusahaan diminta tak hanya reaktif                            muba, sumateraekspres.id – dalam upaya memperkuat langkah antisipatif terhadap ancaman kebakaran hutan, kebun, dan lahan (karhutbunlah), bupati musi banyuasin (muba) h.m. toha menegaskan pentingnya kolaborasi menyeluruh antar pemangku kepentingan.
hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi antisipasi karhutbunlah dan sosialisasi permen pertanian no. 6 tahun 2025 yang digelar di ruang rapat serasan sekate, senin (4/8/2025).
hadir dalam rapat tersebut unsur forkopimda, para camat se-kabupaten muba, serta perwakilan dari perusahaan-perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah tersebut.
    “kebakaran lahan bukan hanya soal kerusakan ekosistem, tapi juga menyangkut kesehatan, ekonomi, bahkan stabilitas sosial masyarakat.
baca juga:kasat lantas diganjar pin emas, tangkap bandar narkoba 600 ineks
baca juga:18 pegawai rs bunda disanksi, dprd prabumulih lakukan mediasi
maka, pencegahan harus menjadi prioritas kolektif, bukan sekadar tanggung jawab pemerintah,” tegas bupati toha.
lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa perusahaan perkebunan tak boleh sekadar bersikap reaktif.
justru, peran aktif dalam upaya preventif menjadi kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan.
    “perusahaan harus punya sumber daya manusia, alat pengendalian, komunikasi, dan jaringan kerja yang siap siaga.
jangan tunggu api membesar dulu baru bergerak. kalau tidak patuh, sanksi hukum siap menanti,” ujarnya.
baca juga:kreatifitas peserta lomba fashion daur ulang pukau dewan juri 
baca juga:saling bahu membahu, perbaiki rumah
tegaskan implementasi permen pertanian no. 6 tahun 2025
kepala dinas perkebunan muba, ahmad toyibir, dalam pemaparannya menjelaskan rincian peraturan menteri pertanian nomor 6 tahun 2025 yang merupakan revisi dari permen no. 5 tahun 2018.
regulasi terbaru itu dengan tegas melarang praktik membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar.
ia menambahkan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan diwajibkan memiliki sistem pengendalian karhutbunlah sesuai skala lahan. sistem ini meliputi:
-    sarana pemadam kebakaran,
-    peralatan komunikasi dan transportasi,
-    data monitoring,
-    serta regu pemadam kebakaran (rpk).
    “untuk lahan 25–500 hektar, wajib ada satu regu beranggotakan 5 orang. jika 501–1.000 hektar, wajib ada 10 orang.
baca juga:lahan jagung 40 ha terendam banjir 
baca juga:4 wb lapas muara enim terima amnesti presiden
di atas 1.000 hektar, ketentuannya tetap mengacu pada 15 personel per regu,” jelas toyibir.
bukan hanya perusahaan, para pekebun rakyat juga tak luput dari ketentuan.
mereka wajib melaporkan rencana pembukaan lahan ke kepala desa dan dinas kabupaten/kota melalui format 4a sesuai pasal 6a permen 06/2025.
proses ini disertai pendampingan maksimal lima hari kerja oleh kepala desa, dan monitoring maksimal 10 hari kerja oleh dinas.
bentuk 28 ktpa sebagai garda terdepan
dalam rangka memperkuat strategi pengendalian dini, pemkab muba juga telah membentuk 28 kelompok tani peduli api (ktpa).
kelompok ini tersebar di kecamatan-kecamatan sentra perkebunan dan menjadi mitra strategis pemerintah serta perusahaan dalam mendeteksi potensi kebakaran lebih dini.
    “ktpa adalah wujud nyata partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan menjadi bagian penting dari sistem tanggap cepat kita,” tambah toyibir.
ia menyebut, upaya kolektif seperti ini menjadi krusial di tengah situasi iklim yang semakin tidak menentu dan berisiko tinggi terhadap karhutbunlah.
baca juga:minat magang ke jepang tinggi, dari ratusan pelamar hanya 24 pelamar yang berhak ikut tes
baca juga:ustaz aa’ hilman ajak ibu-ibu tp pkk sumsel untuk mencari tenang bukan cari senang, ini pesannya
apresiasi perusahaan berkomitmen
dalam forum yang sama, pemkab muba memberikan penghargaan kepada tiga perusahaan yang dinilai paling proaktif dalam mendukung pencegahan karhutbunlah.
ketiganya adalah pt mitra agrolika sejahtera, pt pinang witmas sejati, dan pt agronusa bumi lestari.
apresiasi ini diharapkan mampu menjadi motivasi bagi perusahaan lainnya untuk terus meningkatkan komitmen dan kesiapan menghadapi musim kemarau dan potensi kebakaran.
baca juga:diterkam buaya saat kejar hewan buruan, pria di musi rawas alami putus kaki
baca juga:warga dan pedagang keluhkan kondisi pasar 16 ilir yang kian semrawut, pertanyakan komitmen pemkot palembang
dengan semangat gotong royong lintas sektor, bupati toha berharap muba bisa terbebas dari bencana asap yang telah lama menjadi momok tahunan di banyak wilayah sumatera selatan.