Terkait Dugaan Penundaan Penanganan Pasien Gawat Darurat

PRABUMULIH, SUMATERAEKSPRES.ID – Ketua DPRD Kota Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi, bakal  memanggil manajemen Rumah Sakit Bunda guna memberikan klarifikasi terkait dugaan penundaan penanganan pasien gawat darurat, yang melibatkan anak dari Wali Kota Prabumulih, H. Arlan.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deni Victoria, yang akrab disapa DV, usai menghadiri Rapat Paripurna ke-XXVI Masa Persidangan ke-III, belum lama ini.

DV menegaskan bahwa langkah pemanggilan tersebut akan dilakukan setelah Dinas Kesehatan Kota Prabumulih menyelesaikan proses investigasi internal terkait pelayanan medis di RS Bunda. "Ya nanti kita panggil, tapi biarkan dulu pihak Dinas Kesehatan menyelesaikan (investigasi)," ujar DV kepada awak media.

Kasus ini mendapat perhatian luas dari publik, terutama karena menyangkut keselamatan pasien dalam kondisi darurat medis, serta adanya dugaan kelalaian prosedur rumah sakit. Dugaan penundaan penanganan medis terhadap pasien anak, yang diketahui merupakan keluarga dari Wali Kota Prabumulih, memicu kekhawatiran masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan di kota tersebut.

BACA JUGA:Teliti Mekanisme Kematian Sel T CD4 Pada Pasien HIV/AIDS Antarkan dr Harun Hudari Raih Gelar Doktor Bio Medis

BACA JUGA:Pasien Diare Terbanyak Rawat Inap di RS, Kurun Tiga Tahun Terakhir, Diakibatkan Lifestyle

Ketua DPRD, DV, menekankan pentingnya klarifikasi langsung dari pihak rumah sakit. Menurutnya, pelayanan medis, apalagi dalam situasi darurat, harus dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan kode etik profesi kesehatan.

Langkah DPRD untuk memanggil pihak rumah sakit merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan. DPRD juga menyatakan akan terus memantau hasil investigasi Dinas Kesehatan dan tidak menutup kemungkinan dilakukan sidang dengar pendapat (hearing) dengan pihak RS Bunda.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih, Djoko Listyano, mengungkapkan hasil awal investigasi yang menunjukkan adanya sejumlah pelanggaran. Salah satu temuan serius adalah keberadaan obat-obatan kedaluwarsa yang disimpan bersama obat yang masih layak pakai. Temuan ini jelas bertentangan dengan standar operasional prosedur (SOP) rumah sakit dan berpotensi membahayakan keselamatan pasien.

"Memang ada beberapa temuan, termasuk soal obat-obatan kedaluwarsa yang disimpan di tempat yang sama dengan obat yang masih layak digunakan," jelas Djoko.

Sementara itu, Humas RS Bunda Prabumulih, Martini mengklarifikasi berita viral yang terlanjur menyebar. "Kami sudah menyampaikan surat ke DPRD untuk permohonan audiensi. Kami juga sudah menyiapkan kronologis jika diperlukan," tutupnya.