OKU TIMUR, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemkab Ogan Komering Ulu (OKU) Timur  13 kali  berturut-turut, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel, Rio Tirta, dalam acara resmi yang digelar di Kantor BPK Sumsel, Senin (26/5/2025).

Kata Rio, ini merupakan hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan semester I tahun 2025, yang menunjukkan akuntabilitas tinggi dari Pemkab OKU Timur. "Opini WTP mencerminkan keseriusan Pemkab OKU Timur dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Rio.

Ia menjelaskan bahwa opini ini diberikan berdasarkan empat indikator utama: kesesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Meski meraih opini tertinggi, BPK tetap memberikan sejumlah catatan sebagai bagian dari proses evaluasi dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan. Rio menegaskan bahwa laporan keuangan OKU Timur disusun secara andal, bebas dari salah saji material, dan mencerminkan kemampuan tata kelola yang mumpuni.

BACA JUGA:Raih Predikat WTP Ke-14 Kali, Dewa: Bukti LHP Kota Palembang Transparan dan Akuntabel

BACA JUGA:Pemkot Pagaralam Targetkan Opini WTP dari BPK RI untuk Laporan Keuangan 2025

Bupati OKU Timur, Ir H Lanosin MT MM yang turut hadir dalam penyerahan LHP, menyampaikan rasa syukur atas capaian ini. "Predikat WTP ini bukan sekadar prestasi administratif, melainkan buah dari komitmen kolektif untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab," ujarnya.

Bupati juga mengapresiasi peran aktif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun laporan keuangan secara tertib dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa raihan ini menjadi pemacu semangat untuk terus melakukan perbaikan, bukan menjadi titik akhir dari perjalanan.

"Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar tujuan, melainkan proses berkelanjutan yang harus dijaga dan ditingkatkan," tambah Lanosin.

Ia menekankan bahwa seluruh rekomendasi dari BPK akan ditindaklanjuti secara serius sebagai bentuk komitmen pada tata kelola yang lebih baik.