Sudah Ada Penangguhan Eksekusi, Aset PT SAL Tetap Dieksekusi PT SPP

Reporter: Adv |

Editor: Dede Sumeks |

Selasa , 02 Sep 2025 - 19:23

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Upaya penguasaan lahan yang terjadi di area hak guna usaha (HGU) dan Hak Guna Bangun (HGB) PT Sri Andal Lestari di wilayah Desa Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh, Banyuasin pada Kamis 28 Agustus 2025 lalu oleh PT Sejati Pangan Persada (SPP) berakhir ricuh.

Saat itu, ratusan buruh PT SAL melakukan aksi pengadangan dan bakar ban untuk menghalangi manajemen PT SPP melakukan eksekusi.

Pernyataan manajemen PT SPP kalau kegiatan di PT SAL 28 Agustus itu bukan eksekusi, melainkan hanya pengecekan, inventarisir dan pengamanan aset lelang serta menuding kalau pengadangan terjadi karena manajemen PT SAL memprovokasi buruh dan karyawan, dibantah dengan tegas manajemen PT SAL.

Bantahan disampaikan melalui kuasa hukum PT SAL, Yusrizal SH dalam jumpa pers di Kantor PT Buana Sriwijaya Sejahtera (BSS) Jl Mayor Ruslan Palembang.

PT SAL menilai kegiatan PT SPP bukan inventarisir, tapi bentuk dari kegiatan eksekusi. Hal tersebut telah membuat keresahan di kalangan karyawan dan manajemen PT SAL.

Menurut Yusrizal, pada hari itu pihak PT SPP serta ratusan aparat dengan kendaraan taktis baik roda empat dan roda dua disertai water cannon datang sehingga menimbulkan ketakutan bagi karyawan PT SAL.

Apalagi dalam beberapa hari terakhir, ada karyawan yang mengalami kekerasan maupun diamankan saat melakukan aksi.

Terkait dalih dari pihak PT SPP yang akan melakukan inventarisasi aset selepas memenangkan lelang beberapa waktu lalu, di lapangan berbeda. Bahkan ketika itu, semua ini mengarah pada upaya menguasai aset di PT SAL.

Hal ini terlihat dengan dipasangnya pelat PT SPP di beberapa titik strategis baik di kebun ataupun pabrik PT SAL. Termasuk juga menempatkan aparat.

Lalu ada juga upaya mempengaruhi karyawan yang sedang bekerja sekaligus memaksa pekerja untuk berhenti beraktifitas.

" Kalau memang sesuai prosedur yang ada, kita tidak ada masalah. Namun pada fakta di lapangan, hingga saat ini proses gugatan perdata masih berlangsung. Di sisi lain, dari PN Pangkalan Balai juga memerintahkan agar proses eksekusi ditangguhkan sebagaimana diatur dalam putusan perkara diselesaikan terlebih dahulu.Seharusnya, bila gugatan ditolak, barulah eksekusi bisa dilanjutkan. Namun bila gugatan diterima, maka proses eksekusi ini dilakukan setelah berkekuatan hukum tetap," ungkap Yusrizal.

Di samping itu, terkait aset baik perkebunan ataupun pabrik, diterangkan Yusrizal, hingga saat ini masih proses hukum perdata antara PT SAL selalu pemohon dengan salah satu bank di Jakarta.

sudah ada penangguhan eksekusi, aset pt sal tetap dieksekusi pt spp                            palembang, sumateraekspres.id - upaya penguasaan lahan yang terjadi di area hak guna usaha  (hgu) dan hak guna bangun (hgb) pt sri andal lestari di wilayah desa tanjung laut kecamatan suak tapeh, banyuasin pada kamis 28 agustus 2025 lalu oleh pt sejati pangan persada (spp) berakhir ricuh.
saat itu, ratusan buruh pt sal melakukan aksi pengadangan dan bakar ban untuk menghalangi manajemen pt spp melakukan eksekusi.
baca juga:pemkab lahat fasilitasi mediasi sengketa lahan plasma perkebunan dengan pt sms
baca juga:dprd oki akan ukur ulang hgu sengketa lahan ulak jermun–belanti dengan pt kelantan iii
pernyataan manajemen pt spp kalau kegiatan di pt sal 28 agustus itu bukan eksekusi, melainkan hanya pengecekan, inventarisir dan pengamanan aset lelang serta menuding kalau pengadangan terjadi karena manajemen pt sal memprovokasi buruh dan karyawan, dibantah dengan tegas manajemen pt sal.
bantahan disampaikan melalui kuasa hukum pt sal, yusrizal sh dalam jumpa pers di kantor pt buana sriwijaya  sejahtera (bss) jl mayor ruslan palembang. 
pt sal menilai kegiatan pt spp bukan inventarisir, tapi bentuk dari kegiatan eksekusi. hal tersebut telah membuat keresahan di kalangan karyawan dan manajemen pt sal.
menurut yusrizal, pada hari itu pihak pt spp serta ratusan aparat dengan kendaraan taktis baik roda empat dan roda dua disertai water cannon datang sehingga menimbulkan ketakutan bagi karyawan pt sal. 
apalagi dalam beberapa hari terakhir, ada karyawan yang mengalami kekerasan maupun diamankan saat melakukan aksi.
terkait dalih dari pihak pt spp yang akan melakukan inventarisasi aset selepas memenangkan lelang beberapa waktu lalu,  di lapangan berbeda. bahkan ketika itu, semua ini mengarah pada upaya menguasai aset di pt sal. 
hal ini terlihat dengan dipasangnya pelat pt spp di beberapa titik strategis baik di kebun ataupun pabrik pt sal. termasuk juga menempatkan aparat.
lalu ada juga upaya mempengaruhi karyawan yang sedang bekerja sekaligus memaksa pekerja untuk berhenti beraktifitas.
" kalau memang sesuai prosedur yang ada, kita tidak ada masalah. namun pada fakta di lapangan, hingga saat ini proses gugatan perdata masih berlangsung. di sisi lain, dari pn pangkalan balai juga memerintahkan agar proses eksekusi ditangguhkan sebagaimana diatur dalam putusan perkara diselesaikan terlebih dahulu.seharusnya, bila gugatan ditolak, barulah eksekusi bisa dilanjutkan. namun bila gugatan diterima, maka proses eksekusi ini dilakukan setelah berkekuatan hukum tetap," ungkap yusrizal. 
di samping itu, terkait aset baik perkebunan ataupun pabrik, diterangkan yusrizal, hingga saat ini masih proses hukum perdata antara pt sal selalu pemohon dengan salah satu bank di jakarta.
ini terkait dengan status non performance loan ataupun gagal bayar atas kredit antara pt sal dan pt bss dengan bank  tersebut. 
untuk itu, karena proses gugatan perdata juga masih berjalan hingga saat ini, tentu proses lelang yang dilakukan bank itu yang pada akhirnya lelang dimenangkan pt spp ini cacat hukum atau juga telah  terjadi pelanggaran hukum.
karena itu, pihaknya juga mengajukan gugatan ke para pihak tersebut termasuk juga gugatan ke ptun berkenaan dengan hasil risalah lelang yang dimenangi pt spp,  di mana akses jalan masuk pabrik dan akses jalan kebun, mess karyawan, pos penjagaan ‘bukan objek lelang', maka oleh karena pt sal segera mengamankan asetnya.
manajemen pt sal mengimbau pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang mengunakan akses tersebut. "kami melihat dalam hal ini telah terjadi pelanggaran hukum dan mengabaikan hak hukum pt sal tersebut.termasuk upaya menguasai lahan, padahal di saat bersamaan proses gugatan masih terus berjalan. adapun untuk massa yang melakukan aksi damai tersebut bukan massa bayaran. semuanya karyawan ataupun organik pt sal. aksi tersebut bentuk loyalitas karyawan ke perusahaan," tegasnya. 
terkait keberadaan aparat di lokasi, dikatakan yusrizal, seharusnya menjadi perhatian dari presiden ri dan juga kapolri. sehingga aparat hukum tidak menjadi alat salah satu pihak yang sedang bersengketa.
"yang juga tidak kalah penting, presiden bisa mengembalikan hak guna usaha dan hak guna bangun tersebut ke pt sal,” imbuhnya.
sekaligus juga meminta semua pihak untuk bisa menghormati proses hukum yang berjalan saat ini. 
terkait dengan status kepegawaian ataupun hak karyawan termasuk gaji dan sebagainya, ditambahkan oleh gm hrd pt sal, didiek hondawan tidak akan berubah.
bahkan bagi karyawan tidak dapat bekerja dikarenakan dihalangi, haknya akan tetap dibayarkan oleh manajemen pt sal. tentunya dengan dilihat loyalitasnya ke perusahaan. 
baca juga:kantah musi banyuasin gelar sosialisasi perkuat pencegahan mafia tanah dan sengketa lahan transmigrasi
baca juga:askolani sebut gemapatas jadi langkah awal solusi sengketa lahan
" kita pastikan semua hak dan status mereka ini tidak berubah. cukup mengabsen finger print, kalau tidak bisa masuk maka dapat dengan membuat surat terkait kondisi yang ada.
misal tidak bisa bekerja karena terjadi larangan, maka kita maklumi. bagi yang mau keluar dan bergabung ke perusahaan lain juga tidak masalah. yang kita lihat loyalitas karyawan tadi," tukasnya. (adv)