PTS di Persimpangan: Ketika “Perang Kursi” Makin Ketat, Apa Strategi Keluar?

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 19 Aug 2025 - 19:17

Catharina Clara, S.E., M.Si. Dosen Program Studi Manajemen, Universitas Katolik Musi Charitas-foto: ist-

SUMATERAEKSPRES.ID - Jumlah mahasiswa baru di banyak perguruan tinggi swasta (PTS) kembali turun. Fenomenanya bukan kebetulan tahunan, melainkan gejala struktural: persaingan memperebutkan lulusan SMA/SMK/MA kian ketat—bukan hanya antar-PTS, tetapi juga dengan perguruan tinggi negeri (PTN) yang terus memperbesar bangku melalui mekanisme seleksi nasional dan jalur mandiri. Di sejumlah wilayah layanan (LLDikti), pimpinan PTS secara terbuka menyebut penambahan kursi PTN sebagai salah satu penjelas menurunnya animo ke PTS. lldikti5, TEMPO.co)

Di saat bersamaan, pemerintah mendorong konsolidasi PTS skala kecil: dari hampir 3.000 PTS di Indonesia, lebih dari seribu diidentifikasi berisiko rendahnya keberlanjutan (antara lain karena mahasiswa <1.000 atau mutu rendah). Program Penggabungan/Penyatuan PTS kini dipercepat; ratusan entitas sudah digabung dan diarahkan menjadi institusi yang lebih sehat. Ini sinyal jelas: lanskap PTS memang sedang “dirasionalisasi”. (Siaga)

Mengapa kompetisi makin menggila?

Pertama, redistribusi kuota PTN. Dalam skema SNPMB, kursi yang tak terserap di jalur prestasi (SNBP) dialihkan ke jalur tes (SNBT), dan bila perlu ke jalur mandiri. Pada 2025, media dan panitia SNPMB mencatat kursi SNBP yang tidak terisi dialihkan, sehingga memperbesar kesempatan masuk PTN melalui jalur lain—praktis memperlebar “jaring” PTN. Kebijakan ini sahih dari sisi efisiensi, tetapi konsekuensinya jelas: porsi pasar calon mahasiswa yang dulu otomatis mengalir ke PTS, kini tertahan lebih lama di PTN. (medcom.id, Harianjogja.com)

Kedua, dinamika UKT di PTN. Tahun 2024 kita melihat protes luas atas kenaikan UKT yang berujung pada keputusan pemerintah membatalkan kenaikan UKT tahun berjalan dan melakukan evaluasi. Di publik, dampak komunikatifnya adalah penguatan citra “PTN lebih terjangkau”—setidaknya untuk sementara—yang menambah daya tarik PTN di mata keluarga. (detiknews.com, Jawapos.com)

Ketiga, kebijakan beasiswa yang makin merata. Program KIP Kuliah berlaku untuk PTN dan PTS, termasuk untuk jalur mandiri. Artinya, secara desain, PTS tak ditinggalkan. Namun pada praktiknya, ketika kursi PTN melebar, sebagian penerima beasiswa yang semula berpotensi masuk PTS pada akhirnya terserap ke PTN. PTS perlu strategi khusus agar tetap menjadi pilihan utama penerima KIP—bukan sekadar alternatif. (kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id, Indonesia.go.id)

Keempat, “seleksi alam” mutu institusi. BAN-PT sempat mengumumkan puluhan PTS terancam dicabut izinnya karena masalah akreditasi dan tata kelola; ini mempertegas pentingnya konsolidasi. Sisi baiknya: perlindungan mahasiswa melalui mekanisme alih kampus dan penguatan PTS yang tersisa. Sisi beratnya: PTS yang masih bertahan dipaksa naik kelas—cepat atau kalah. (lldikti13)

Membaca data secara dingin

Jika digabung, empat faktor di atas menjelaskan mengapa “perang kursi” memanas. Kuota PTN yang tidak terisi di satu jalur dialihkan ke jalur lain; pada 2025, data resmi menunjukkan besaran kuota lintas jalur (SNBP, SNBT, dan Mandiri) sangat signifikan, sehingga “kapasitas serap” PTN terhadap lulusan SMA/SMK bertambah nyata. Bagi PTS, ini berarti funnel pendaftar menyempit dan makin terlambat—banyak siswa menunggu pengumuman PTN hingga gelombang akhir PTS. (antaranews.com)

Di sisi lain, pemerintah juga menawarkan jalan keluar kelembagaan lewat program penggabungan/penyatuan—bukan semata “menutup”, tetapi merapikan struktur agar efisien dan berdaya saing. Dalam jangka menengah, kebijakan ini bisa menyehatkan ekosistem: PTS yang tersisa menjadi lebih kuat, fokus, dan kredibel. (Siaga)

pts di persimpangan: ketika “perang kursi” makin ketat, apa strategi keluar?                            sumateraekspres.id - jumlah mahasiswa baru di banyak perguruan tinggi swasta (pts) kembali turun. fenomenanya bukan kebetulan tahunan, melainkan gejala struktural: persaingan memperebutkan lulusan sma/smk/ma kian ketat—bukan hanya antar-pts, tetapi juga dengan perguruan tinggi negeri (ptn) yang terus memperbesar bangku melalui mekanisme seleksi nasional dan jalur mandiri. di sejumlah wilayah layanan (lldikti), pimpinan pts secara terbuka menyebut penambahan kursi ptn sebagai salah satu penjelas menurunnya animo ke pts. lldikti5, tempo.co)
di saat bersamaan, pemerintah mendorong konsolidasi pts skala kecil: dari hampir 3.000 pts di indonesia, lebih dari seribu diidentifikasi berisiko rendahnya keberlanjutan (antara lain karena mahasiswa <1.000 atau mutu rendah). program penggabungan/penyatuan pts kini dipercepat; ratusan entitas sudah digabung dan diarahkan menjadi institusi yang lebih sehat. ini sinyal jelas: lanskap pts memang sedang “dirasionalisasi”. (siaga)
mengapa kompetisi makin menggila?
pertama, redistribusi kuota ptn. dalam skema snpmb, kursi yang tak terserap di jalur prestasi (snbp) dialihkan ke jalur tes (snbt), dan bila perlu ke jalur mandiri. pada 2025, media dan panitia snpmb mencatat kursi snbp yang tidak terisi dialihkan, sehingga memperbesar kesempatan masuk ptn melalui jalur lain—praktis memperlebar “jaring” ptn. kebijakan ini sahih dari sisi efisiensi, tetapi konsekuensinya jelas: porsi pasar calon mahasiswa yang dulu otomatis mengalir ke pts, kini tertahan lebih lama di ptn. (medcom.id, harianjogja.com)
baca juga:program kip kuliah, kuota 21.490 mahasiswa, kemenag buka pendaftaran calon perguruan tinggi penyelenggara 
baca juga:siapa bilang perguruan tinggi swasta kalah? 15 kampus ini punya fasilitas dan lulusan yang bikin ptn tersaingi
kedua, dinamika ukt di ptn. tahun 2024 kita melihat protes luas atas kenaikan ukt yang berujung pada keputusan pemerintah membatalkan kenaikan ukt tahun berjalan dan melakukan evaluasi. di publik, dampak komunikatifnya adalah penguatan citra “ptn lebih terjangkau”—setidaknya untuk sementara—yang menambah daya tarik ptn di mata keluarga. (detiknews.com, jawapos.com)
ketiga, kebijakan beasiswa yang makin merata. program kip kuliah berlaku untuk ptn dan pts, termasuk untuk jalur mandiri. artinya, secara desain, pts tak ditinggalkan. namun pada praktiknya, ketika kursi ptn melebar, sebagian penerima beasiswa yang semula berpotensi masuk pts pada akhirnya terserap ke ptn. pts perlu strategi khusus agar tetap menjadi pilihan utama penerima kip—bukan sekadar alternatif. (kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id, indonesia.go.id)
keempat, “seleksi alam” mutu institusi. ban-pt sempat mengumumkan puluhan pts terancam dicabut izinnya karena masalah akreditasi dan tata kelola; ini mempertegas pentingnya konsolidasi. sisi baiknya: perlindungan mahasiswa melalui mekanisme alih kampus dan penguatan pts yang tersisa. sisi beratnya: pts yang masih bertahan dipaksa naik kelas—cepat atau kalah. (lldikti13)
baca juga:top 10 perguruan tinggi terbaik indonesia versi webometrics juli 2025
baca juga:182 kampus terakreditasi unggul ban pt juli 2025, banyak perguruan tinggi swasta juga lho!
membaca data secara dingin
jika digabung, empat faktor di atas menjelaskan mengapa “perang kursi” memanas. kuota ptn yang tidak terisi di satu jalur dialihkan ke jalur lain; pada 2025, data resmi menunjukkan besaran kuota lintas jalur (snbp, snbt, dan mandiri) sangat signifikan, sehingga “kapasitas serap” ptn terhadap lulusan sma/smk bertambah nyata. bagi pts, ini berarti funnel pendaftar menyempit dan makin terlambat—banyak siswa menunggu pengumuman ptn hingga gelombang akhir pts. (antaranews.com)
di sisi lain, pemerintah juga menawarkan jalan keluar kelembagaan lewat program penggabungan/penyatuan—bukan semata “menutup”, tetapi merapikan struktur agar efisien dan berdaya saing. dalam jangka menengah, kebijakan ini bisa menyehatkan ekosistem: pts yang tersisa menjadi lebih kuat, fokus, dan kredibel. (siaga)
apa yang bisa (dan harus) dilakukan pts?
1) ganti arena: dari hanya “fresh graduate market” ke “lifelong learner market”. jangan menggantungkan diri pada lulusan sma saja. garap pekerja aktif, karier shifter, dan pembelajar sepanjang hayat melalui micro-credential dan skema rpl (rekognisi pembelajaran lampau) yang secara regulasi sudah tersedia. ini membuka pasar baru dan memperpendek waktu studi bagi profesional. (lldikti3); 2) program yang relevan, kurikulum lincah.
baca juga:bahasa-teknologi bekal utama cari kerja, lulusan perguruan tinggi harus berpikir buka lapangan kerja
baca juga:15 perguruan tinggi swasta terbaik 2025 versi edurank, alternatif unggulan saat gagal masuk ptn
bangun prodi dan konsentrasi berbasis kebutuhan industri lokal (healthcare support, logistik, ai terapan, agritech, pariwisata berkelanjutan). tawarkan modul tumpuk (stackable): sertifikat → diploma terapan → sarjana terapan. kuncinya adalah time-to-skill yang cepat, bukan sekadar time-to-degree; 3) skema biaya yang memudahkan. transparansi ukt, opsi cicilan, income-share agreement terbatas, serta beasiswa kinerja yang nyata (mis. potongan untuk mahasiswa yang lolos magang bersertifikat). sinkronkan promosi dengan kip kuliah agar pts dipersepsi sebagai tujuan utama penerima kip, bukan plan b. (kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id); 4) kemitraan industri yang “keras”, bukan seremonial. pastikan ada slot magang bergaji, capstone proyek riil, dan peluang rekrutmen yang terukur. publikasikan placement rate dan gaji awal lulusan—ini “mata uang” kepercayaan di mata orang tua; 5) digital marketing berbasis data. beralih dari brosur ke full-funnel marketing: konten problem-solving, lead scoring, crm untuk konversi, dan nurturing pendaftar yang gagal ptn (momentum terbesar pasca-snbt). disiplin pada service level: balas whatsapp dalam menit, bukan hari; 6) tata kelola dan akreditasi sebagai senjata, bukan beban. kejar akreditasi unggul prodi unggulan, penuhi pelaporan pddikti secara presisi, dan gunakan dashboard mutu untuk pengambilan keputusan cepat. ini bukan hanya “patuh regulasi”, tapi argumen pemasaran yang kuat di era skeptisisme publik. (konteks: pengawasan akreditasi makin tegas, dengan konsekuensi bagi pts yang abai.) (lldikti13); 7) strategi konsolidasi yang cerdas. bagi pts kecil, merger bisa menjadi accelerator: skala bertambah, jejaring dosen dan laboratorium melebar, beban tetap terbagi. pemerintah sudah menyediakan jalur dan dukungan untuk itu. kuncinya: lakukan karena strategi, bukan karena panik. (siaga)
baca juga:7 perguruan tinggi swasta terbaik di indonesia versi qs wur 2025
baca juga:33 perguruan tinggi dengan jurusan teknik informatika terbaik di indonesia
tugas pemerintah: menciptakan “level playing field”
pemerintah sudah mengawal konsolidasi, memperketat mutu, dan menahan gejolak ukt di ptn. ke depan, ada tiga fine-tuning yang layak dipertimbangkan:
1) transparansi lintas jalur ptn. publikasi kuota dan realisasi penerimaan per jalur secara real-time akan mencegah spekulasi dan membantu pts menyusun strategi gelombang penerimaan. (kini, alih kuota snbp→snbt→mandiri sah adanya—yang penting, semuanya transparan agar ekosistem bisa menyesuaikan diri secara tepat waktu.) (medcom.id); 2) optimasi kip kuliah untuk pts berkualitas. misalnya, top-up komponen biaya non-ukt untuk prodi vokasi/terapan di pts yang punya kemitraan industri kuat, sehingga pilihan pts menjadi rasional bagi keluarga berpenghasilan rendah. (kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id); 3) insentif pasca-merger. pts hasil penggabungan yang lolos kurasi mutu layak diberi regulatory sandbox (kemudahan pembukaan prodi pro-industri, fleksibilitas kontrak dosen praktisi, dukungan laboratorium bersama). kebijakan seperti ini sudah “mengintip” di program penguatan pts; tinggal diperluas cakupannya. (tirto.id)
penutup: dari “menunggu pendaftar” ke “menciptakan pasar”
bila pts hanya menunggu limpahan pendaftar yang tidak masuk ptn, maka siklus defisit akan berulang setiap tahun. jalan keluarnya adalah mengubah posisi tawar: menawarkan nilai yang tidak (atau belum) disediakan ptn—kecepatan upskilling, kedekatan dengan industri lokal, fleksibilitas jadwal pekerja, jejaring umkm, hingga ekosistem kewirausahaan yang konkret.
kompetisi memang mengeras. namun dengan keberanian berinovasi, disiplin mutu, dan kemauan berkolaborasi—termasuk melalui merger strategis—pts bisa tetap menjadi tulang punggung demokratisasi pendidikan tinggi: membuka peluang naik kelas bagi jutaan anak muda indonesia, bukan sebagai pilihan kedua, melainkan pilihan yang benar-benar rasional.