Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan (MP) III Tahun 2025

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - DPRD Kota Palembang kembali menggelar Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan (MP) III Tahun 2025, dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penyampaian 4 Raperda Kota Palembang Tahun 2025, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Palembang, Selasa (5/7/2025). 

BACA JUGA:Desak Pemerintah Sidak Dugaan Beras Oplosan, DPRD Palembang Sebut Kejahatan Pangan

BACA JUGA:DPRD Palembang Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 Jadi Perda

Sidang dibuka oleh wakil Ketua M Hidayat, dengan dihadiri seluruh unsur pimpinan DPRD Palembang, Walikota Palembang yang diwakili Sekda Kota Palembang, Sekwan, Forkopimda, Kepala OPD serta camat lurah se Kota Palembang. 

Dalam kesempatan tersebut 8 Fraksi di DPRD Kota Palembang, yakni NasDem, Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, PDIP, PAN, PKB menyampaikan pandangan terhadap Penyampaian 4 Raperda Kota Palembang Tahun 2025 yang dibacakan Walikota pada Paripurna sebelumnya. 

Adapun 4 raperda yang di tanggapi yakni Raperda tentang air limbah domestik, Raperda tentang insentif dan kemudahan berinvestasi di kota Palembang, Raperda tentang perusahaan perseroan daerah sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J), dan Raperda tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman tahun 2025-2045.

M Hidayat Wakil Ketua yang, Mewakil Ketua DPRD Palembang Ali Subri mengatakan jika dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum Fraksi Fraksi ini sudah dicapai kesepakatan agar 4 Raperda yang disusul kan Walikota Palembang untuk segera dibahas di pansus pansus DPRD Palembang. 

"Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa 8 fraksi di DPRD kota Palembang telah membahas tentang 4 raperda yang diusulkan dan ini akan segera kita selesaikan di pansus pansus, " Katanya. 

Lanjut Hidayat, pihaknya tinggal menunggu tanggapan atau jawaban dari Pemkot Palembang terkait pandangan Fraksi Fraksi yang telah di sampaikan.

"Pembahasannya nanti berjalan sekitar satu minggu dan dihitung dari tanggapan Walikota, dan insya Allah Perda ini segera terbentuk dan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kota Palembang untuk dijalankan oleh masyarakat, " Jelasnya

Ia juga mengatakan Fraksi Fraksi juga menyampaikan beberapa keluhan keluhan tentang permasalahan yang ada di Kota Palembang.

"Ya beberapa keluhan yang disampaikan masih terkait pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, soal banjir dan drainase, penanganan limbah, serta penanganan lampu jalan, " Ungkapnya. 

BACA JUGA:DPRD Palembang Apresiasi Kinerja Pemkot Palembang Sepanjang 2024