KAYUAGUNG , SUMATERAEKSPRES.ID – Ratusan warga Desa Pedamaran 5 dan 6 bersama LSM Libra Indonesia melakukan aksi damai di depan Kantor Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Selasa (29/7).

Mereka menuntut Pemkab OKI dan DPRD segera memfasilitasi pembukaan akses Parit Gajah yang diduga ditutup oleh PT Martimbang Jaya Utama.

Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Daerah OKI, H. Asmar Wijaya, yang hadir didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Alamsyah, menyatakan bahwa pihaknya akan turun langsung ke lokasi pada Kamis (31/7).

"Kami mengapresiasi penyampaian aspirasi secara damai dan melalui jalur resmi. Pemkab akan meninjau langsung agar mendapat informasi dari semua pihak," ujar Asmar.

BACA JUGA:Bhayangkari Polda Sumsel Curi Perhatian di Bazar Nasional, Kapolri Puji Semangat Kemandirian Ekonomi

BACA JUGA:Genesis GV80 2026 Hadir Lebih Gagah, Mewah, dan Canggih dengan Harga Mulai Rp950 Jutaan, Ni

Asmar menegaskan, pihaknya akan memanggil pihak perusahaan dan mempertemukan kedua belah pihak agar permasalahan dapat segera diselesaikan.

Warga Kehilangan Akses Perkebunan

Dedi, warga Pedamaran 6, mengeluhkan dampak penutupan akses jalan oleh perusahaan. Ia mengaku tidak bisa memanen hasil kebun sawit dan karet karena jalur ke kebunnya berada di belakang area perusahaan.

"Sebelumnya kami bisa lewat dengan bebas. Sekarang, untuk membawa sawit saja kami harus bayar tukang ojek hingga Rp30 ribu. Ini sungguh memberatkan," ungkapnya.

BACA JUGA:Warga Sumsel Diminta Waspada Cuaca Ekstrem Rabu 30 Juli 2025, Potensi Hujan Petir Sore-Malam

BACA JUGA:Dua Spesialis Curanmor Diringkus, Dua Lainnya Masih Diburu Polisi

Sementara itu, Tambunan, pemilik lahan terdampak, menambahkan bahwa sejak awal ia telah meminta perusahaan membuka jalan demi akses masyarakat, namun hingga kini tak ada kejelasan.

Tuntutan Tegas dari LSM dan Masyarakat

Siti Aisyah, Koordinator LSM Libra Indonesia, menegaskan bahwa pihaknya menolak keras penutupan akses tersebut. Ia menyebut ada sekitar 20 hektare lahan masyarakat yang diduga telah diserobot oleh perusahaan.

"Kalau pemerintah tidak bertindak, kami akan ambil langkah sendiri. Ini bukan hanya soal akses jalan, tapi tentang hak masyarakat yang telah dilanggar," katanya.