OKU TIMUR, SUMATERAEKSPRES.ID — Persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Kabupaten OKU Timur.

Hingga pertengahan 2025, setidaknya 5.000 unit RTLH tercatat masih membutuhkan penanganan, sementara dukungan anggaran dari pemerintah pusat belum kunjung turun.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) OKU Timur, Danan Rachmat, mengakui bahwa upaya perbaikan RTLH masih berjalan sangat lamban lantaran minimnya alokasi dana. Tahun ini, misalnya, anggaran yang tersedia hanya cukup untuk merehabilitasi kurang dari 30 unit.

“Dari APBD murni hanya delapan unit yang bisa kami tangani. Ditambah dari APBD Perubahan, dana aspirasi, dan CSR masing-masing sepuluh unit. Jelas masih jauh dari kebutuhan,” kata Danan saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (17/7).

Namun, Danan menegaskan pihaknya tak ingin menyerah begitu saja. Ia mulai menjajaki peluang di luar skema anggaran konvensional, salah satunya melalui optimalisasi Dana Desa (DD) yang dinilai punya potensi besar untuk mendukung percepatan program bedah rumah.

BACA JUGA:Program GEBRAK Ingin Atasi 3.746 RTLH, Setelah Launching, Perbaikan Bertahap

BACA JUGA:Siap Bedah RTLH, Gandeng Forum TJSL, Penentuan RTLH Tergantung Hasil Survei

“Di OKU Timur ada lebih dari 300 desa. Kalau satu desa mau menyisihkan sedikit anggarannya untuk merehabilitasi sepuluh rumah per tahun, kita bisa menyelesaikan 3.000 unit RTLH hanya dalam setahun. Dalam dua tahun, masalah ini tuntas,” jelasnya optimistis.

Menurut Danan, dengan biaya rehabilitasi sekitar Rp20 juta per rumah, satu desa hanya perlu menyiapkan Rp200 juta per tahun. Dari postur Dana Desa yang rata-rata mencapai Rp1 miliar per desa, angka tersebut dinilai masih realistis tanpa mengganggu program prioritas lainnya.

“Inilah pentingnya komitmen bersama. Kalau kepala desa dan perangkatnya sepakat, kami siap mendampingi teknisnya. Saya yakin, dua tahun lagi kita bisa deklarasikan OKU Timur bebas RTLH,” ujarnya.

Tak hanya mengandalkan Dana Desa, Danan juga mendorong kolaborasi lintas sektor melalui dana aspirasi dewan, CSR perusahaan, hingga gerakan gotong royong masyarakat.

“Masalah rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini soal martabat, kesehatan, dan masa depan keluarga. Kalau kita bersatu, saya yakin mimpi menciptakan hunian layak bagi seluruh masyarakat OKU Timur bisa kita wujudkan bersama,” pungkasnya.