Nah Lho, Pengelolaan Dana CSR dalam Sorotan Stranas KPK RI

Reporter: Berry |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 16 Jul 2025 - 17:28

STRANAS PK KPK: Pertemuan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru SH MM di Kantor Pemprov Sumsel yang salah satunya membahas pengelolaan dana CSR BUMN, kemarin (16-Foto : evan z/sumeks -

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Masalah pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR) rupanya menjadi salah satu isu strategis oleh Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Ini disampaikan Koordinator Harian Stranas PK KPK Ri Didik Mulyanto selepas bertemu dengan Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru SH MM di Kantor Pemprov Sumsel, kemarin (16/7).

Menurut Didik, Stranas PK KPK RI merupakan forum kolaboratif dari lima lembaga. Ada KPK, Bappenas, Kemendagri, Kemenpan RB, dan Kantor staf Kepresidenan. Dari lima lembaga, KPK berperan sebagai koordinator.

Stranas PK KPK RI di tahun 2025 dan 2026 memiliki sebanyak 15 aksi atau kegiatan berskala besar dengan cakupan kegiatan yang luas, dan masuk dalarm tupoksi isu pengendalian alih fungsi lahan, perbaikan parpol sanpai kerja sama BUMN dan BUMD. Sedangkan masalah CSR masuk dalam isu nomor 15.

“Kami juga telah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN serta Danantara untuk pelaskanaan kegiatan monitoring tata kelola dari CSR di lingkungan korporasi pemerintah dengan konsep utama yang didorong yakni isu transparansi dan isu akuntabilitas,” sebut Didik.

Dalam isu transparansi diharapkan CSR bisa terdiseminasi kepada stakeholder yang punya kepentingan, baik lingkungan BUMN dan pemerintahan. Fokus lain akuntablitas, menjadi penting. Karena ada historis dalam penindakan di KPK yang menangani isu CSR.

"Kami melihat bagaimana kesesuaian kemanfaatan atas penggunaan dana CSR yang sudah diimplementasikan karena ada beberapa pemanfaatan dana CSR dalam kondisi fiktif,” ungkapnya

Secara umum, anggaran CSR perusahaan biasa teralokasi setelah selesai RUPS. Dalam praktek di lapangan, kami harapkan pemanfaatan CSR dalam konteks ideal. Perlu ada komunikasi dengan pemerintah daerah terkait.

Sehingga kegiatan yang dieksekusi melalui dana CSR bisa sesuai dengan program pemerintah. Meski BUMN punya isu strategis sendiri yang jadi fokus kegiatan CSR. Untuk kebijakan tertentu perłu dilihat kembali. Karena tiap daerah memiliki karakteristik berbeda.

"Akan lebih baik jika CSR bisa dikoordinasikan biar kemanfaatan sejalan dengan program pemerintah pungkasnya.

nah lho, pengelolaan dana csr dalam sorotan stranas kpk ri                            palembang, sumateraekspres.id - masalah pengelolaan dana corporate social responsibility (csr) rupanya menjadi salah satu isu strategis oleh tim strategi nasional pencegahan korupsi (stranas pk) komisi pemberantasan korupsi ri.
ini disampaikan koordinator harian stranas pk kpk ri didik mulyanto selepas bertemu dengan gubernur sumsel dr h herman deru sh mm di kantor pemprov sumsel, kemarin (16/7). 
menurut didik, stranas pk kpk ri merupakan forum kolaboratif dari lima lembaga. ada kpk, bappenas, kemendagri, kemenpan rb, dan kantor staf kepresidenan. dari lima lembaga, kpk berperan sebagai koordinator.
stranas pk kpk ri di tahun 2025 dan 2026 memiliki sebanyak 15 aksi atau kegiatan berskala besar dengan cakupan kegiatan yang luas, dan masuk dalarm tupoksi isu pengendalian alih fungsi lahan, perbaikan parpol sanpai kerja sama bumn dan bumd. sedangkan masalah csr masuk dalam isu nomor 15.
“kami juga telah berkoordinasi dengan kementerian bumn serta danantara untuk pelaskanaan kegiatan monitoring tata kelola dari csr di lingkungan korporasi pemerintah dengan konsep utama yang didorong yakni isu transparansi dan isu akuntabilitas,” sebut didik.
baca juga:pln raih predikat platinum sdgs, raih 43 penghargaan di nusantara csr awards 2025
baca juga:pln uip sumbagsel raih 3 penghargaan platinum di nusantara csr awards 2025 berkat program tjsl inovatif
dalam isu transparansi diharapkan csr bisa terdiseminasi kepada stakeholder yang punya kepentingan, baik lingkungan bumn dan pemerintahan. fokus lain akuntablitas, menjadi penting. karena ada historis dalam penindakan di kpk yang menangani isu csr.
"kami melihat bagaimana kesesuaian kemanfaatan atas penggunaan dana csr yang sudah diimplementasikan karena ada beberapa pemanfaatan dana csr dalam kondisi fiktif,” ungkapnya
secara umum, anggaran csr perusahaan biasa teralokasi setelah selesai rups. dalam praktek di lapangan, kami harapkan pemanfaatan csr dalam konteks ideal. perlu ada komunikasi dengan pemerintah daerah terkait.
sehingga kegiatan yang dieksekusi melalui dana csr bisa sesuai dengan program pemerintah. meski bumn punya isu strategis sendiri yang jadi fokus kegiatan csr. untuk kebijakan tertentu perłu dilihat kembali. karena tiap daerah memiliki karakteristik berbeda. 
"akan lebih baik jika csr bisa dikoordinasikan biar kemanfaatan sejalan dengan program pemerintah pungkasnya.

Tag

Share