Kuliah Umum di Universitas IBA, Fahri Hamzah Minta Pemda Aktif Ajukan Data Backlog

Reporter: Neni |

Editor: Rian Sumeks |

Jumat , 11 Jul 2025 - 21:19

Kuliah Umum di Universitas IBA, Fahri Hamzah Minta Pemda Aktif Ajukan Data Backlog-Foto: IST-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Kebutuhan akan hunian layak di Indonesia masih menjadi persoalan serius.

Hingga saat ini, total kebutuhan rumah masyarakat Indonesia diperkirakan mencapai 9,8 juta unit, termasuk di wilayah Sumatera Selatan.

Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), H. Fahri Hamzah SE, menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam mengajukan data kebutuhan rumah serta backlog yang akurat dan terkini.

"Pemerintah pusat memerlukan verifikasi data yang diajukan dari daerah agar kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran. Pemda harus proaktif menyampaikan data kebutuhan masyarakat," kata Fahri usai memberikan kuliah umum di Universitas IBA Palembang, Jumat (11/7).

Data BPS Jadi Rujukan, Pemda Harus Perbarui Angka

Fahri menjelaskan bahwa secara nasional, data kebutuhan rumah disusun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang kemudian digunakan sebagai acuan oleh Kementerian PKP.

Namun, pembaruan data di lapangan sangat bergantung pada laporan dan verifikasi dari Pemda.

Ia juga menyoroti pentingnya inovasi teknologi di sektor perumahan. Dalam kunjungannya, ia menyebutkan bahwa sejumlah pihak swasta, universitas, dan laboratorium telah mengembangkan teknologi pembangunan rumah yang lebih murah dan efisien.

"Saya baru saja berdiskusi dengan Semen Indonesia Group, mereka memiliki konsep rumah interlock yang jauh lebih murah. Intinya, kalau pemerintah bisa menurunkan harga tanah dan menyederhanakan perizinan, maka harga rumah otomatis akan lebih terjangkau. Yang mahal itu tanahnya, bukan struktur bangunannya," jelasnya.

Solusi Rumah Vertikal Jadi Alternatif

Fahri juga menambahkan bahwa pembangunan rumah vertikal bisa menjadi solusi di tengah keterbatasan lahan di berbagai wilayah.

"Kita bisa membangun rumah susun dari tiga lantai hingga lebih dari 30 lantai, tergantung kondisi wilayah masing-masing," ujarnya.

Universitas IBA Siap Dukung Program PKP

kuliah umum di universitas iba, fahri hamzah minta pemda aktif ajukan data backlog                            palembang, sumateraekspres.id – kebutuhan akan hunian layak di indonesia masih menjadi persoalan serius.
hingga saat ini, total kebutuhan rumah masyarakat indonesia diperkirakan mencapai 9,8 juta unit, termasuk di wilayah sumatera selatan.
wakil menteri perumahan rakyat dan kawasan permukiman (wamen pkp), h. fahri hamzah se, menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah (pemda) dalam mengajukan data kebutuhan rumah serta backlog yang akurat dan terkini.
"pemerintah pusat memerlukan verifikasi data yang diajukan dari daerah agar kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran. pemda harus proaktif menyampaikan data kebutuhan masyarakat," kata fahri usai memberikan kuliah umum di universitas iba palembang, jumat (11/7).
baca juga:nissan x-trail terbaru: kombinasi suv premium dan teknologi tangguh di segmennya
baca juga:seiko prospex 20mas spb451j1: mahakarya diver modern berbalut warisan jepang
data bps jadi rujukan, pemda harus perbarui angka
fahri menjelaskan bahwa secara nasional, data kebutuhan rumah disusun berdasarkan data dari badan pusat statistik (bps) yang kemudian digunakan sebagai acuan oleh kementerian pkp.
namun, pembaruan data di lapangan sangat bergantung pada laporan dan verifikasi dari pemda.
ia juga menyoroti pentingnya inovasi teknologi di sektor perumahan. dalam kunjungannya, ia menyebutkan bahwa sejumlah pihak swasta, universitas, dan laboratorium telah mengembangkan teknologi pembangunan rumah yang lebih murah dan efisien.
baca juga:toyota hilux 2025: pickup tangguh berbalut teknologi modern, siap terjang segala medan
baca juga:jelang iphone 17 meluncur, harga iphone 16 terjun bebas! ini daftar terbarunya juli 2025
"saya baru saja berdiskusi dengan semen indonesia group, mereka memiliki konsep rumah interlock yang jauh lebih murah. intinya, kalau pemerintah bisa menurunkan harga tanah dan menyederhanakan perizinan, maka harga rumah otomatis akan lebih terjangkau. yang mahal itu tanahnya, bukan struktur bangunannya," jelasnya.
solusi rumah vertikal jadi alternatif
fahri juga menambahkan bahwa pembangunan rumah vertikal bisa menjadi solusi di tengah keterbatasan lahan di berbagai wilayah.
"kita bisa membangun rumah susun dari tiga lantai hingga lebih dari 30 lantai, tergantung kondisi wilayah masing-masing," ujarnya.
universitas iba siap dukung program pkp
sementara itu, rektor universitas iba palembang, dr. lily rahmawati harahap se, mm, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran wamen pkp.
ia berharap kehadiran fahri dapat memberikan wawasan baru bagi mahasiswa dan dosen, serta membuka peluang kolaborasi dalam program-program kementerian.
"universitas iba ingin menjadi bagian dari program pembangunan pemerintah, terutama dalam mendukung penyediaan rumah layak bagi masyarakat. ini bagian dari visi kampus berdampak, yakni kegiatan universitas yang memberi kontribusi nyata kepada masyarakat," tutupnya.