Kades Pematang Panggang Berstatus Terdakwa, Praktisi Hukum Sebut Harus Dinonaktifkan! PMD OKI, Tunggu Inkrah

Reporter: Nisa |

Editor: Irwansyah |

Rabu , 09 Jul 2025 - 19:36

Sudah berstatus terdakwa tapi masih menjabat? Kades Pematang Panggang tersandung kasus dugaan ijazah palsu dengan ancaman 5 tahun penjara. Praktisi hukum: Harus dinonaktifkan! Foto:Nisa/Sumateraekspres.id--

KAYUAGUNG, SUMATERAEKSPRES.ID – Ibrahim bin Hasan, Kepala Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tengah menjalani proses hukum atas dugaan penggunaan ijazah palsu.

Meski telah ditetapkan sebagai terdakwa oleh Pengadilan Negeri Kayuagung, ia masih tetap menjabat sebagai kepala desa aktif.

Hal ini menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk kalangan praktisi hukum.

Masih Menjabat Meski Berstatus Terdakwa

Status hukum Ibrahim sebagai terdakwa dalam perkara pemalsuan dokumen belum membuatnya diberhentikan sementara dari jabatannya.

Bahkan, meski penahanannya telah ditangguhkan, ia tetap bisa ngantor seperti biasa. Namun, kewenangannya sebagai kepala desa dibatasi.

Kabid Pemberdayaan Desa Dinas PMD OKI, Rudi Kurniawan, menyebut bahwa selama proses hukum masih berjalan dan belum ada putusan inkrah (berkekuatan hukum tetap), pihaknya tidak bisa mengambil tindakan pemberhentian sementara terhadap yang bersangkutan.

“Kami merujuk pada UU No. 6 Tahun 2014, Permendagri No. 65 Tahun 2017, dan Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Desa.

Sepanjang belum ada putusan inkrah, kami tidak bisa nonaktifkan,” ujar Rudi saat dikonfirmasi, Rabu (9/7).

Dampak ke Pembangunan Desa

Akibat situasi ini, seluruh kegiatan pembangunan di Desa Pematang Panggang dipastikan mandek.

Hal ini karena dana desa tidak bisa dicairkan selama kepala desa berstatus terdakwa dan belum dilakukan pergantian atau pemberhentian sementara.

kades pematang panggang berstatus terdakwa, praktisi hukum sebut harus dinonaktifkan! pmd oki, tunggu inkrah                            kayuagung, sumateraekspres.id – ibrahim bin hasan, kepala desa pematang panggang kecamatan mesuji, kabupaten ogan komering ilir (oki), tengah menjalani proses hukum atas dugaan penggunaan ijazah palsu.
meski telah ditetapkan sebagai terdakwa oleh pengadilan negeri kayuagung, ia masih tetap menjabat sebagai kepala desa aktif.
hal ini menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk kalangan praktisi hukum.
baca juga:nokia e7 elegansi klasik dengan sentuhan profesional
baca juga:warga resah, pencuri incar meteran pdam, sudah 20 meteran raib, diduga pelaku yang sama
masih menjabat meski berstatus terdakwa
status hukum ibrahim sebagai terdakwa dalam perkara pemalsuan dokumen belum membuatnya diberhentikan sementara dari jabatannya.
bahkan, meski penahanannya telah ditangguhkan, ia tetap bisa ngantor seperti biasa. namun, kewenangannya sebagai kepala desa dibatasi.
kabid pemberdayaan desa dinas pmd oki, rudi kurniawan, menyebut bahwa selama proses hukum masih berjalan dan belum ada putusan inkrah (berkekuatan hukum tetap), pihaknya tidak bisa mengambil tindakan pemberhentian sementara terhadap yang bersangkutan.
    “kami merujuk pada uu no. 6 tahun 2014, permendagri no. 65 tahun 2017, dan perda no. 1 tahun 2015 tentang desa.
sepanjang belum ada putusan inkrah, kami tidak bisa nonaktifkan,” ujar rudi saat dikonfirmasi, rabu (9/7).
baca juga:turnamen sepak bola antar parpol piala gubernur sumsel resmi dibuka, pdi perjuangan menang telak
baca juga:mengeluh sakit sejak di jalan tol, sopir cadangan meninggal dunia dalam bus
dampak ke pembangunan desa
akibat situasi ini, seluruh kegiatan pembangunan di desa pematang panggang dipastikan mandek.
hal ini karena dana desa tidak bisa dicairkan selama kepala desa berstatus terdakwa dan belum dilakukan pergantian atau pemberhentian sementara.
kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, mengingat program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terganggu akibat kebuntuan administratif.
praktisi hukum: pemberhentian sementara seharusnya diterapkan
berbeda dengan sikap pmd oki, praktisi hukum di oki, aulia aziz al haqqi, sh, mh, ccle, menegaskan bahwa pemberhentian sementara terhadap kepala desa seperti ibrahim merupakan langkah hukum yang tepat dan sah secara konstitusi.
baca juga:joao pedro bawa chelsea ke final piala dunia antarklub usai bobol gawang fluminense
baca juga:hj feby deru bawa misi kerajinan sumsel, pada acara puncak hut ke-45 dekranas di balikpapan
    “hal ini telah diatur secara tegas dalam pasal 41 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan uu no. 3 tahun 2024,” ujarnya.
pasal tersebut menyebutkan bahwa seorang kepala desa dapat diberhentikan sementara apabila:
1.    sudah berstatus terdakwa, dan terdaftar dalam register perkara di pengadilan;
2.    tindak pidana yang didakwakan memiliki ancaman pidana minimal 5 tahun.
dalam kasus ini, ibrahim didakwa atas dugaan pemalsuan ijazah yang merujuk pada pasal 263 kuhp, yang memuat ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan pemberhentian sementara.
kasus yang menjerat kepala desa pematang panggang membuka perdebatan soal implementasi hukum dan tata kelola pemerintahan desa.
baca juga:takut kehabisan tiket jalan sehat berhadiah mobil, pelanggan datangi graha pena sumeks, yang lain ayo buruan!
baca juga:toyota avanza veloz 2025, mpv canggih yang siap rebut hati keluarga indonesia
di satu sisi, pemerintah daerah berpegang pada asas praduga tak bersalah dan menunggu putusan inkrah.
di sisi lain, kalangan hukum menegaskan bahwa status terdakwa dengan ancaman pidana berat cukup kuat menjadi dasar pemberhentian sementara demi menjaga stabilitas desa dan kredibilitas institusi pemerintahan.