Bupati Minta Pangkas SOP Pelayanan MPP
PerCePATAn: Bupati Muara enim H edison didampingi Wabup Hj Sumarni saat rapat percepatan proses pelayanan perizinan berusaha, kemarin.-foto: ozi/sumeks-
MUARA ENIM, SUMATERAEKSPRES.ID - Bupati Muara Enim H Edison meminta agar Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) dipangkas guna meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.
Demikian dikatakan Bupati saat memimpin rapat percepatan proses pelayanan perizinan berusaha, sekaligus meninjau pelayanan MPP di Ruang Rapat Gedung MPP/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Muara Enim, Rabu (25/6). Hadir Wakil Bupati Muara Enim Hj Sumarni. Sekretaris Daerah Ir Yulius MSi, para Asisten beserta sejumlah kepala OPD terkait.
Bupati menyampaikan bahwa, pelayanan MPP masih mendapat keluhan masyarakat yang ingin mengurus perizinan. Sehingga diperlukan evaluasi dan tindak lanjut. "Kita ingin agar pelayanan di MPP sesuai fungsi utamanya menjadi pusat pelayanan yang terintegrasi, cepat, mudah dan efektif bagi masyarakat," ujar Edison.
Lebih lanjut, Edison menegaskan bahwa, MPP diharapkan menjadi solusi terdepan bagi masyarakat atas pelayanan terpusat. "Kita harapkan MPP juga menjadi simbol reformasi birokrasi di Bumi Serasan Sekundang," tegasnya.
BACA JUGA:Empat OPD di Prabumulih Raih Penghargaan “Sangat Baik” dalam Evaluasi Pelayanan Publik
BACA JUGA:Progresia: Standar Baru Dalam Reformasi Pelayanan Publik
Pada rapat tersebut, Bupati juga mengikuti paparan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan dari Badan Pendapatan Daerah Muara Enim. Orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang itu, mengungkapkan dalam upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), dirinya telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengoptimalkan PAD.
"Satgas ini akan turun ke lapangan sebagai langkah konkret untuk memastikan semua potensi penerimaan daerah dapat optimal dan dikelola dengan baik, termasuk juga memonitoring penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 70 persen di perusahaan-perusahaan," ungkapnya.
Selain itu, Edison pun memastikan hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim.
