Sidang Pendahuluan di MK, Pemohon Dalilkan Politik Uang hingga Netralitas ASN dalam PSU Pilkada Empat Lawang

Reporter: Hendro |

Editor: Edi Sumeks |

Kamis , 15 May 2025 - 22:03

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN : Fahmi Nugroho dkk selaku Kuasa Hukum Paslon Nomor Urut 1, mengikuti sidang Pemeriksaan Pendahuluan di MK, Kamis (15/5), terkait gugatan hasil PSU Pilkada Empat Lawang pascaputusan MK. -FOTO: MK RI-

EMPATLAWANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Mahkamah Konstitusi (MK), menyidangkan gugatan sengketa hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 di 5 daerah dengan 7 pemohon. Masalah yang didalilkan, mayoritas soal dugaan politik uang, serta netralitas ASN dan penyelenggara pemilu.

Sidang gugatan PSU Pilkada Empat Lawang, termasuk yang disidangkan di Ruang Sidang Pleno Gedung 1 MK. Kamis pagi (15/5). Hakim Sidang Panel 1 dipimpin langsung Ketua MK Suhartoyo bersama dengan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh, dan M Guntur Hamzah.

Sidang perkara Nomor 323/PHPU.BUP-XXIII/2025, diajukan Pemohon paslon nomor urut 1 Budi Antoni Al Jufri-Henny Verawati (HBA-Henny), melalui kuasa hukumnya Fahmi Nugroho dkk, dengan KPU Kabupaten Empat Lawang sebagai Termohon.

Pemohon mengajukan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 347 Tahun 2025, tentang Penetapan Hasil PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi bertanggal 24 April 2025.

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan kemarin, dengan agenda mendengar permohonan Pemohon. Fahmi Nugroho selaku kuasa hukum Pemohon, menyebutkan diduga terjadi praktik politik uang secara massif yang dilakukan Paslon Nomor Urut 2 Joncik Muhammad-Arifa'i (JM-Fa’i) selaku pihak Terkait).

“Sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara,” sampainya dalam sidang, kemarin. Kejadian ini menurutnya terkesan dibiarkan oleh Bawaslu Kabupaten Empat Lawang. Fahmi menyebut pelanggaran tersebut berdampak serius terhadap hasil akhir perolehan suara.

”Permohonan kami menyampaikan sembilan petitum kepada majelis hakim, yang intinya meminta keadilan atas berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan," terang Fahmi, dalam sidang pendahuluan.

Lanjut Fahmi, misalnya warga Desa Suka Dana, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang yang mendapatkan uang. Seperti Pebriansyah, Muryani, dan Eka Wati masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp150.000.

Ada pula warga Desa Batu Lintang, Desa Karang Dapo Lama, Desa Tanjung Agung, Desa Muara Kalangan, Kecamatan Ulu Musi. “Seperti Herly dan Susi Wati yang masing-masing mendapatkan uang senilai Rp150.000,” sebut dia.

Pemohon juga menyampaikan dalil adanya keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, aparat dan/atau perangkat desa, penyelenggara desa dan/atau pendamping desa serta kepala desa kepada Paslon Nomor Urut 2 JM-Fa’i.

sidang pendahuluan di mk, pemohon dalilkan politik uang hingga netralitas asn dalam psu pilkada empat lawang                            empatlawang, sumateraekspres.id - mahkamah konstitusi (mk), menyidangkan gugatan sengketa hasil pemungutan suara ulang (psu) pilkada 2025 di 5 daerah dengan 7 pemohon. masalah yang didalilkan, mayoritas soal dugaan politik uang, serta netralitas asn dan penyelenggara pemilu.
sidang gugatan psu pilkada empat lawang, termasuk yang disidangkan di ruang sidang pleno gedung 1 mk. kamis pagi (15/5). hakim sidang panel 1 dipimpin langsung ketua mk suhartoyo bersama dengan hakim konstitusi daniel yusmic p foekh, dan m guntur hamzah.
sidang perkara nomor 323/phpu.bup-xxiii/2025, diajukan pemohon paslon nomor urut 1 budi antoni al jufri-henny verawati (hba-henny), melalui kuasa hukumnya fahmi nugroho dkk, dengan kpu kabupaten empat lawang sebagai termohon.
pemohon mengajukan pembatalan keputusan kpu kabupaten empat lawang nomor 347 tahun 2025, tentang penetapan hasil psu pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten empat lawang tahun 2024 pasca-putusan mahkamah konstitusi bertanggal 24 april 2025.
sidang pemeriksaan pendahuluan kemarin, dengan agenda mendengar permohonan pemohon. fahmi nugroho selaku kuasa hukum pemohon, menyebutkan diduga terjadi praktik politik uang secara massif yang dilakukan paslon nomor urut 2 joncik muhammad-arifa'i (jm-fa’i) selaku pihak terkait).
baca juga:sidang perdana gugatan psu pilkada empat lawang digelar, semua mata tertuju ke mahkamah konstitusi
baca juga:menikmati keindahan ayek lubuk nap, oase alam favorit warga empat lawang di libur panjang waisak 2025
“sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara,” sampainya dalam sidang, kemarin. kejadian ini menurutnya terkesan dibiarkan oleh bawaslu kabupaten empat lawang. fahmi  menyebut pelanggaran tersebut berdampak serius terhadap hasil akhir perolehan suara.
”permohonan kami menyampaikan sembilan petitum kepada majelis hakim, yang intinya meminta keadilan atas berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan," terang fahmi, dalam sidang pendahuluan.
lanjut fahmi, misalnya warga desa suka dana, kecamatan muara pinang, kabupaten empat lawang yang mendapatkan uang. seperti pebriansyah, muryani, dan eka wati masing-masing mendapatkan uang sebesar rp150.000. 
ada pula warga desa batu lintang, desa karang dapo lama, desa tanjung agung, desa muara kalangan, kecamatan ulu musi. “seperti herly dan susi wati yang masing-masing mendapatkan uang senilai rp150.000,” sebut dia.
pemohon juga menyampaikan dalil adanya keberpihakan aparatur sipil negara (asn) aktif, aparat dan/atau perangkat desa, penyelenggara desa dan/atau pendamping desa serta kepala desa kepada paslon nomor urut 2 jm-fa’i.
baca juga:nasib gugatan psu pilkada empat lawang akan ditentukan putusan dismissal 15 mei 2025
baca juga:viral pembegalan pegawai mekaar di empat lawang, ternyata semua hanya rekayasa keji!
”pelanggaran tersebut telah dilaporkan pada bawaslu kabupaten empat lawang pada 18 april 2025,” tambah fahmi. ada pula pelanggaran yang dilakukan ketua pps dan anggota kpps pada pelaksanaan psu di desa nanjungan, kecamatan pasemah air keruh (paiker), yang diduga telah berpihak pada paslon nomor urut 2.
“terjadi pula manipulasi penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (formulir model c.pemberitahuan-kwk) oleh jajaran kpu kabupaten empat lawang dilakukan dengan cara hanya menyampaikan kepada pemilih tertentu dan/atau sebagian besar kepada pendukung pasangan calon nomor urut 2 joncik muhammad-arifa'i,” terangnya.
manipulasi penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (formulir model c.pemberitahuan-kwk), terbukti dengan banyaknya warga yang tidak menerima surat pemberitahuan pemungutan suara ulang (psu),” sampai fahmi di  
pemohon juga mendapati tanda tangan yang identik dalam daftar hadir pemilih (formulir model c.daftar hadir pemilih) yang ditandatangani oleh orang yang tidak berhak menandatangani. hal ini diduga dilakukan oleh kpps, mengingat keberpihakan kpu kabupaten empat lawang kepada paslon nomor urut 2.
“dengan segala hormat kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi, pemohon meminta melalui yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi untuk memerintahkan termohon untuk menghadirkan semua daftar hadir pemilih berupa formulir model c.daftar hadir pemilih atau setidak-tidaknya melampirkannya sebagai alat bukti,” pinta fahmi kepada mahkamah.
baca juga:80 persen kopi empat lawang dikirim ke lampung
baca juga:dedikasi luar biasa personel polres empat lawang, kapolres langsung serahkan penghargaan, bangkitkan motivasi
untuk itu, pemohon meminta agar mahkamah membatalkan keputusan kpu kabupaten empat lawang nomor 347 tahun 2025 tentang penetapan hasil psu pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten empat lawang tahun 2024 pasca putusan mahkamah konstitusi, bertanggal 24 april 2025.
selanjutnya, mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 jm-fa’i  yang ditetapkan berdasarkan keputusan kpu kabupaten empat lawang nomor 06 tahun 2025 tentang penetapan paslon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati empat lawang tahun 2024 pasca putusan mk, bertanggal 23 maret 2025.
kemudian, menyatakan paslon nomor urut 1 hba-henny secara sah ditetapkan sebagai paslon terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten empat lawang tahun 2024 pasca putusan mk.
permohonan berikutnya, sambung fahmi, memerintahkan kpu kabupaten empat lawang untuk menerbitkan keputusan yang menetapkan paslon nomor urut 1 hba-henny sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten empat lawang tahun 2024 pasca-putusan mk.
hakim mk suhartoyo selanjutnya menerima permohonan dari pemohon paslon nomor urut 1 hba-henny, melalui kuasa hukumnya fahmi nugroho dkk. "sidang lanjutan akan kembali dibuka pada tanggal 20 mei,” katyanya.
baca juga:dua warga empat lawang bisnis ganja di lahat diringkus satnarkoba polres lahat, ini barang bukti yang diamanka
baca juga:lega, gubernur janji perbaiki jalan rusak di empat lawang
”dengan agenda mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta keterangan bawaslu. juga akan dilakukan pengesahan bukti tambahan termasuk bukti baru," tambah suhartoyo, sebagaimana disampaikan dalam kanal youtube mahkamah konstitusi.
dalam agenda sidang lanjutan di mk pada 20-25 mei, bawaslu empat lawang juga akan memberikan pandangannya terkait dugaan pelanggaran pemilu tersebut. paslon nomor urut 2 jm-fa’i  termasuk yang akan menyampaikan keterangannya sebagai pihak terkait.  
kpu kabupaten empat lawang sebagai termohon, akan menyampaikan jawaban atas permohonan pemohon. baru kemudian mk akan mengucapkan putusan atau ketetapan pada 26 atau 27 mei. jika sidang berlanjut, tahapan berikutnya dijadwalkan pada 28 mei. putusan akhir dijadwalkan pada 4 juni. 
untuk diketahui, kemarin mk menyidangkan gugatan sengketa hasil psu pilkada di 5 daerah dengan 7 pemohon. yakni psu kota banjarbaru (2 pemohon), kabupaten gorontalo utara, kabupaten tasikmalaya (2 pemohon), kabupaten bengkulu selatan, kabupaten empat lawang.
dari beragam persoalan itu, dugaan politik uang paling banyak didalilkan oleh para pemohon yang setidaknya muncul di kabupaten empat lawang, kabupaten gorontalo utara, kota banjarbaru, dan kabupaten tasikmalaya.