Hasil Muswil PBB Sumsel Digugat, Karyono Desak Diskualifikasi Chandra Dharmawan
KANDIDAT: Karyono, salah satu kandidat dalam pemilihan ketua DPW PBB Sumsel, yang memprotes pelaksanaan Muswil PBB Sumsel. FOTO: DUDUN/SUMEKS--
PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Kontestasi politik internal Partai Bulan Bintang (PBB) Sumatera Selatan memanas usai pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PBB baru-baru ini.
Karyono, salah satu kandidat dalam pemilihan ketua DPW PBB Sumsel, secara tegas menyebut proses muswil cacat hukum.
BACA JUGA:PSU Pilkada Empat Lawang Kembali Berujung Gugatan ke MK oleh Paslon Nomor Urut 1 HBA-Henny
BACA JUGA:Targetkan Kejayaan Era 2014-2019, Hari Ini Muswil PBB Sumsel
Dia mendesak agar DPP PBB segera mengambil tindakan tegas, termasuk mendiskualifikasi kandidat yang memperoleh suara terbanyak, yakni Chandra Dharmawan.
Dalam muswil tersebut, total suara yang diperebutkan berjumlah 20, terdiri dari 16 suara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang hadir, serta tambahan dari tiga badan otonom PBB, yakni Pemuda Bulan Bintang, Muslimat Bulan Bintang, LABH dan satu unsur DPW. Hasil akhir menunjukkan Karyono meraih 9 suara, sedangkan Chandra unggul dengan 11 suara.
Namun, Karyono mengungkap adanya kejanggalan dalam pelaksanaan pemilihan tersebut.
Salah satu DPC, yakni DPC Empat Lawang, diduga tidak mengikuti mekanisme sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Utusan dari DPC tersebut bukanlah pengurus yang sah secara struktural, melainkan seseorang yang tidak tercantum dalam surat keputusan (SK) kepengurusan.
"Ketua DPC Empat Lawang dalam SK adalah atas nama Dean Maharani Safira Olivia, tapi yang hadir dan memberikan suara adalah adik kandungnya, Salsa, yang tidak ada dalam SK sama sekali.
Bahkan tidak ada surat mandat atau rekomendasi resmi. Ini sudah pelanggaran yang sangat jelas. Bahasa kasarnya, ini sudah seperti menggunakan 'joki'," tegas Karyono petang kemarin(29/5).
Dikatakannya, ketidaksesuaian prosedur tersebut mencoreng proses demokrasi internal PBB dan menodai integritas partai. ‘’Ini bertentangan dengan aturan organisasi partai.
Karenanya saya tak hanya menolak hasil Muswil, tetapi juga mendesak DPP PBB mengambil langkah nyata,’’ ujarnya.
Karyono mengingatkan, PBB memiliki figur nasional seperti Yusril Ihza Mahendra yang dikenal sebagai pakar hukum. Dia berharap, integritas dan komitmen hukum yang digaungkan selama ini juga dijalankan dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah.
