PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang me-launching program modal usaha bagi para pelaku usaha mikro di Kota Palembang di Jl Wali Kota H Husni, Kelurahan 2 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, Minggu (27/4). Bantuan ini, kata Wali Kota Palembang, Drs H Ratu Dewa MSi, sebagai upaya mengembangkan perekonomian usaha mikro, sekaligus menghadirkan lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu mencegah masyarakat terlilit utang ke rentenir.

"Ini komitmen Pemkot Palembang mendukung bertumbuhnya usaha mikro di Kota Palembang sekaligus meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pinjaman modal ini komitmen kami lewat program Palembang Peduli dengan menyediakan modal usaha," ungkapnya saat dibincangi awak media di sela-sela kegiatan. 

Selama ini, kata Ratu Dewa, kendala utama pelaku UMKM mengembangkan usahanya terhambat modal yang dimiliki. Mereka pun kerap meminjam dari rentenir atau pinjaman online (pinjol) berbunga tinggi. “Lewat pinjaman modal subsidi bunga yang kita salurkan, pelaku usaha bisa naik kelas dan membuka lapangan kerja baru. Sehingga pada akhirnya menurunkan jumlah pengangguran. Kami harap modal ini bisa digunakan sebaik-baiknya,” tuturnya.  

Untuk mendapatkan bantuan modal tanpa bunga ini, Pemkot Palembang melalui Dinas Koperasi telah menyerahkan databased pelaku UMKM yang berada di 18 kecamatan Kota Palembang. Total ada sebanyak 93 ribu UMKM. Karena jumlahnya banyak, penyaluran bantuan modal bertahap dan Ratu Dewa memastikan semuanya akan dicover oleh pemkot. 

BACA JUGA:BRI Dorong UMKM Minuman Herbal Go Internasional Lewat Kamandalu Ashitaba

BACA JUGA:Produk UMKM Binaan Pertamina Temani Penumpang Pelita Air

“Yang sudah tercatat dan terverifikasi mencapai 1.000 UMKM, sementara berkas yang kita terima ada 992 berkas, yang masih proses 250 UMKM, dan disetujui sebanyak 57 UMKM. Ini berarti masih ada sisa kuota 943 UMKM lagi," bebernya. 

Kepala Dinas Koperasi Kota Palembang, Hj Suljhijawati mengungkapkan setiap pelaku usaha mikro mendapatkan pinjaman modal usaha sebesar Rp5 juta bunga 0 (nol) persen, dengan catatan pembayaran tidak ada keterlambatan. Total dana yang disiapkan Rp500 juta. Adapun bantuan pinjaman permodalan yang diberikan ini untuk UMKM yang tersertifikasi sebelumnya.

"Agar penyaluran tidak salah sasaran, ada mekanisme yang harus diikuti para pelaku usaha. Yang survei pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palembang. Persyaratan UMKM harus punya Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dibuat melalui Dinas Koperasi dan UMKM tidak sedang mendapat subsidi bunga dari pinjaman lainya. Tak kalah penting memiliki usaha yang aktif minimal satu tahun," bebernya. 

Sasaran program ini untuk 1.000 pelaku usaha mikro yang terdaftar di Dinas Koperasi  dan UMKM Kota Palembang. Pembagian kuota dilakukan di 18 kecamatan berdasarkan data sasaran keluarga miskin ekstrem tahun 2024. Adapun usulannya mencapai 996 usulan ke BPR Palembang. Namun setelah survei banyak yang tak memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Di antaranya tidak lolos SLIK OJK dan setelah di-survey tidak memiliki usaha. Untuk yang data yang tidak memenuhi persyaratan ini akan dikembalikan ke kecamatan. Namun yang memenuhi kriteria administrasi berjumlah 250 UMKM. Dia meminta setiap kecamatan tetap menerima pengajuan usulan dari UMKM sampai kuota yang telah disetujui BPR Palembang terpenuhi. "Meskipun demikian, kesempatan ini terbuka bagi pelaku UMKM yang belum diusulkan untuk pengajuan pinjaman ini," pungkasnya.