PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Sinergitas menjadi kunci agar program pusat dan daerah beriringan, karena itu Gubernur Sumsel, H Herman Deru meminta instansi vertikal yang ada di Provinsi Sumsel punya rasa saling memiliki. Dia menyampaikan peran Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, pertama menginvetarisir instansi vertikal yang ada di Sumsel terkait adanya perubahan-perubahan di struktur kementerian dan juga nomenklatur.

"Lewat inventarisir ini kita tahu siapa saja mitra pusat yang ada di Sumsel baik wakil kementerian, lembaga, maupun badan. Jumlahnya ada sekitar 63 instansi vertikal lintas eselon," sampainya usai rapat di Griya Agung, Senin (14/4). Supaya dipahami, antar instansi vertikal agar kerja sama semakin konkret, sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Gubernur tak hanya sebagai kepala daerah otonom juga wakil pemerintah pusat yang punya 46 delegasi dari presiden dan kewenangannya termasuk koordinasi dengan kementerian, instansi, dan lembaga yang ada di daerah. "Jadi tidak ada alasan lagi kerja terhambat dengan banyaknya anggota dalam postur tubuh pemerintahan Pemprov Sumsel. Pelayanan harus lebih baik," ujarnya.

Diakuinya, instansi vertikal yang ada di Sumsel harus punya rasa memiliki sehingga pelayanan ke masyarakat tetap harus dikedepankan tanpa mengesampingkan program-program pusat yang harus diselaraskan dengan Pemda. “Di 55 hari kerja pemerintahan HDCU sudah berjalan baik, seperti terselenggaranya Lebaran tanpa inflasi, harga komoditi terjaga, lalu lintas lancar, dan sebagainya,” tegasnya. 

BACA JUGA:40 Hari Menjabat, Walikota Palembang Ratu Dewa Mohon Maaf dan Ajak Bersinergi Membangun

BACA JUGA:Astra Motor Sumsel dan Pegiat Lingkungan Bersinergi untuk Keberlanjutan

Sementara, Kepala Bappeda Sumsel, Regina Ariyanti memaparkan soal 7 misi Sumsel 2025-2029, yaitu mewujudkan masyarakat Sumsel yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Kemudian mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam rangka kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.

Keempat meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antara kabupaten/kota dan pelayanan dasar berkualitas dan ramah lingkungan, memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan seosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas, serta mewujudkan kehidupan beragama, seni, dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal. 

Selanjutnya ada 12 program strategis Sumsel, yaitu mewujdukan New Palembang Port Tanjung Carat, melanjutkan program Berobat Gratis ber-KTP (Berkat), Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), Pendidikan yang Berkeadilan, Infrastruktur Tuntas Merata, Sumsel Interkoneksi, 100.000 Sultan Muda Sumsel, Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya, Sumsel Wonderfull 2030, Sumsel Berintegritas dan melayani, Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak, dan  Revitalisasi Pasar Tradisional. "Kami sudah melakukan sinkronisasi dengan RPJMD dan RPJMN sehingga terjadi sinergitas antara daerah dan pusat," pungkasnya.