https://sumateraekspres.bacakoran.co/

ICMI Ingatkan Pemerintah

*Agar Peduli Masukan Masyarakat Sipil

IKATAN Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menyorot iklim demokrasi di Indonesia. Mereka menilai iklim demokrasi harus terus diperkuat. Diantaranya dengan meningkatkan kepedulian pemerintah terhadap suara atau masukan masyarakat sipil. Sorotan itu disampaikan Ketua Majelis Pembangunan Daerah (MPD) ICMI Sudirman Said.

“Selain meneguhkan semangat desentralisme, ICMI juga berharap pemerintah semakin peduli pada masukan dari masyarakat sipil,” kata Sudirman Said kepada wartawan Rabu (11/1).

Baca Juga : PKS Tolak Impor Beras

Baginya aspirasi atau masukan dari masyarakat sipil sangat penting. Khususnya masukan untuk pemerintah. Dia mengingatkan, sebagai negara demokratis, suara dari masyarakat harus didengar dan dijadikan pertimbangan utama. Termasuk saat akan mengambil sebuah keputusan strategis. “Negara ini kuat jika tiga pilarnya kuat,” ujar Sudirman Said.

Mulai dari pilar regulator ada di tangan pemerintah. Lalu korporasi sebagai penghela ekonomi utama. Kemudian yang ketiga peran masyarakat sipil sebagai pengingat jika pemerintah kebablasan. Baca Juga : Sandiaga Uno – Prabowo Tabayun

Sebagaimana diketahui saat ini banyak sekali aspirasi atau suara masyarakat sipil. Mulai dari soal isu pelaksanaan Pemilu 2024 yang sesuai aturan. Hingga terbitnya Perppu tentang Cipta Kerja. Aspirasi masyarakat tersebut, harus diserap oleh pemerintah selalu regulator atau eksekutif.

Sebelumnya dalam forum Simposium Nasional Majelis Pembangunan Daerah ICMI, Sudirman menyoroti juga soal tingkat korupsi di daerah. Dia menegaskan menjamurnya korupsi di daerah bukan karena sistem desentralisasi atau otonomi daerah.

Menurut Sudirman Said, ada kecenderungan oknum pejabat daerah terjerumus korupsi, akibat ongkos politik yang mahal. Untuk itu dia menegaskan, upaya mengambil alih kewenangan daerah oleh pusat bukan sebuah solusi mengatasi praktik korupsi di daerah.

Baca Juga : Kendala Sinyal,  Tes Tertulis Konvensional

Sudirman Said juga mengatakan, desentralisasi sudah baik sehingga harus dipertahankan. Namum, sistem yang baik harus dijalankan oleh pelaku yang baik. Menurut dia, sebaik-baiknya sistem, jika tidak menemukan pelaku yang baik, maka akan menimbulkan masalah laten seperti korupsi.(jp/don)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan