JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Kementerian Dalam Negeri mulai mempersiapkan retret tahap kedua untuk kepala daerah hasil pilkada yang terpilih. Hal itu menyusul pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di sejumlah daerah sudah mulai berlangsung.

Seperti diketahui, pada pertengahan Maret lalu, empat daerah sudah menggelar PSU. Yakni Siak, Magetan, Bangka Barat dan Barito Utara. Bulan ini, PSU akan digelar di empat belas daerah. Sementara sisanya, lima daerah dihelat pada Mei dan Agustus

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, persiapan retret sudah mulai dilakukan. Termasuk pemilihan waktu dan tempatnya. "Ini segera, begitu masuk (kepala daerah terpilih) harus secepatnya, karena memang setelah lebaran," ujarnya di Jakarta, Rabu (2/4).

Lokasinya, lanjutnya, ada beberapa alternatif. Bisa di Akademi Militer Magelang seperti sebelumnya, atau tempat lain. Diakuinya, retret kepala daerah untuk gelombang kedua tidak sebanyak gelombang pertama.  ‘’Karena pesertanya tidak sebanyak angkatan pertama, maka konsepnya pun menyesuaikan," imbuhnya.

Meski tidak banyak, dia memastikan pelaksanaannya akan tetap maksimal. Sebab, pembekalan terhadap kepala daerah sangat penting. Tidak hanya sebagai bekal mengelola pemerintahan, melainkan juga momentum menyamakan persepsi dalam mensukseskan program prioritas prioritas pemerintah.

BACA JUGA:Bawaslu OKI Usulkan Pendidikan Pengawas Partisipatif, Pilkada 2024 Berjalan Damai

BACA JUGA:Surat Suara PSU Pilkada Empat Lawang Tiba 9 April, 265 Ribu Lembar Siap Diedarkan

Apakah retret semua daerah PSU akan digelar bersamaan, Bima belum bisa memastikan. Jika jarak dengan daerah lain terlalu lama, bisa saja digelar terpisah. Mengingat ada yang baru menggelar PSU di bulan Agustus. "Karena waktunya belum pasti. Kita tuntaskan dulu yang sudah pasti selesai," kata dia.

Disinggung soal kesiapan anggaran, mantan Walikota Bogor itu memastikan tidak ada persoalan. Kemendagri masih punya cadangan dana yang mencukupi untuk itu.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan kepala desa untuk netral dalam pelaksanaan PSU. Jangan sampai, persoalan netralitas kembali terjadi dan berakibat hasil PSU kembali dibatalkan MK. "Kepala desa harus jaga diri dan jaga perilaku. Tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon," ujarnya.

Bagja juga meminta seluruh kades untuk menahan diri dan tidak menyukai, membagikan dan memberi komentar pada media sosial milik paslon. Sebab dia menegaskan jika ada kades yang terbukti melanggar, maka akan menjadi permasalahan hukum pada kemudian hari. "Saya harap tidak ada kades yang melanggar," imbuhnya.