PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Sebagai organisasi mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, PKK dan Posyandu memiliki peran yang strategis. Ketua TP PKK sekaligus Ketua Pembina Posyandu Sumsel, Hj Febrita Lustia menyampaikan dua organisasi strategis ini mendukung Pemprov Sumsel dalam pembangunan.

Walaupun sedikit ada perubahan kepengurusan PKK baru yang bukan perwakilan dinas atau instansi tetapi perorangan. "Hal ini sesuai dengan peraturan yang ada, hasil Rakernas Ke-9 Tahun 2021. Berbeda dengan kepengurusan posyandu mewakili dinas dan bidang tertentu sesuai 6 pelayanan minimal," sampainya saat pelantikan Pengurus Tim PKK & Pembina Posyandu Sumsel di Griya Agung, Senin (24/3). 

Dikatakan, gerakan PKK mengambil tema sinergitas sebagai kunci mewujudkan keluarga berdaya dan sejahtera. Melalui program kerja yang disusun dalam sesuai bidang masing-masing.  Sejalan dengan tugas PKK membantu pemerintah menggerakkan dan membina masyarakat.  "Sasarannya keluarga sebagai unit terkecil untuk mewujudkan keluarga sejahtera serta mengendalikan 10 program pokok agar berjalan dengan baik," jelasnya.

Sedangkan posyandu yang dulu dikenal hanya melayani bidang kesehatan kini bertransformasi, ditandai perubahan pelayanan ke masyarakat. "Hal ini diatur Permendagri No 13/2024 dengan  6 standar pelayanan minimal. Tujuannya menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah," paparnya.

BACA JUGA:PKK dan Posyandu Jadi Mitra Strategis Pemda untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat

BACA JUGA:Kader Posyandu Dapat Insentif Rp150 Ribu

Dikatakan, posyandu merupakan lembaga kemasyarakatan mitra pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat. Gubernur Sumsel sekaligus Pembina PKK dan Posyandu Sumsel, Herman Deru mengatakan organisasi kemasyarakatan ini merupakan alat pemerintahan, tujuannya tetap sama mensejahterakan masyarakat.

"PKK merupakan organisasi spesial yang identik dengan pemerintah daerah baik provinsi hingga kabupaten/kota, maka perlu kepengurusan yang andal," katanya. AD/ART dalam tubuh PKK yang baru saja di angkat bersifat individual, bukan melekat jabatan sehingga usai dilantik akan mempertajan tugas dan fungsi. 

"Ini merupakan organisasi dengan gerbong panjang yang sangat dinanti masyarakat aksinya di lapangan terutama kaum ibu. Tugasnya PKK menstimulasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya. Ia mengingatkan, baik itu PKK maupun posyandu agar bekerja dengan data. 

"Biasakan berkerja dengan data sebelum dan sesudah, agar kinerja terlihat capaiannya dan dirasakan masyarakat. Insyaallah untuk posyandu dapat menjadi pelayanan modern," ungkapnya. Ia juga memberikan saran kepada posyandu menggunakan aplikasi di desa. "Minimal data manula, balita, batita. Jadwal diingatkan dan lain sebagainya, jika dimasifkan ini sangat membantu," ujarnya.

Diharapkan unit posyandu dapat menyegerakan lagi penurunan stunting walaupun Sumsel angkanya sudah di bawah standar dunia. “Sumsel punya prestasi gemilang dan mendapatkan penghargaan presiden karena mampu menurunkan stunting 6,2 persen. Kami minta bisa berkolaborasi dengan tim makan bergizi gratis di lapangan agar posyandu ikut mengawasi," pungkasnya.