JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah memastikan akan melanjutkan program biodiesel B50. Tentunya kebijakan tersebut membuat sawit akan lebih dimaksimalkan guna keperluan energi.

"Ke depan akan dinamis, pelaksanaan program biodiesel akan lebih dinamis," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kementerian Pertanian, Senin (10/3).

Biodiesel sendiri saat ini menjadi andalan alternatif energi guna mengganti bahan bakar fosil yang tak dapat diperbaharui dan terbatas pasokannya. Selain itu juga berperan strategis lantaran punya pengaruh positif dalam berbagai aspek khususnya aspek lingkungan

"Tapi yang kami utamakan adalah bagaimana harga CPO global menguntungkan petani sawit nasional," ujar Amran.

Untuk diketahui, pemerintah memberlakukan mandatory pertama kali di tahun 2015 dengan wajib B15, lalu naik menjadi B20 tahun 2019, naik lagi menjadi B30 di tahun 2022 dan saat ini sejak 2023 wajib B35. Ada dua program prioritas energi nasional terkait, yakni implementasi program biodiesel B50 dan Bioetanol E10.

Melalui keduanya diharapkan penggunaan bahan bakar nabati (biofuel) terus mengalami peningkatan secara nasional, sehingga berujung bisa menekan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).

BACA JUGA:Lonsum Dukung Pemerintah Pemanfaatan Energi Biodiesel

BACA JUGA:Lonsum Dukung Pemanfaatan Energi Biodiesel untuk Swasembada Energi Nasional

Pemerintah sendiri memulai inisiasi pemanfaatan minyak sawit pada program biodiesel sejak tahun 2019. Dimana, terdapat prototipe pengembangan biodiesel yang terbuat dari 100 persen minyak kelapa sawit (B100).

Para petani sendiri mendukung program biodiesel tersebut, hanya saja mereka berharap tak merugikan bahkan harus menguntungkan petani. “Kalau bisa terserap dengan harga pasar, kalau begitu kita pastinya setuju,” kata Handoko, salah satu petani di Kabupaten Musi Banyuasin.