Seruan Aksi Tolak Penundaan Pengangkatan CPNS/CPPPK, Demo Nasional Lebih Besar 18 Maret 2025

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 10 Mar 2025 - 21:39

AKSI DAMAI: Ratusan honorer menggelar aksi damai di Kantor Wali Kota Prabumulih meminta pengangkatan yang mereka yang sudah lulus seleksi CPPPK TA 2024, tidak ditunda sampai Maret 2025. -FOTO: DIAN CAHYANI/SUMEKS -

SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID - Seruan aksi tolak penundaan pengangkatan CPNS/CPPPK TA 2024, berujung demo nasional di depan pagar gedung DPR-RI, Jakarta, Senin (10/3), dan sejumlah daerah. Di Sumsel, ratusan pegawai harian lepas (PHL) atau honorer, menggeruduk Kantor Wali Kota Prabumulih.

Pendemo yang sudah lulus seleksi tahun 2024 lalu itu, diterima Wali Kota Prabumulih H Arlan, Wakil Wali Kota Franky Nasril SKom MM, Sekda H Elman, dan Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Matnur Latif.

“Kalau nunggu Maret 2026 itu lama sekali, umur siapa yang tahu. Siapa tahu bulan depan atau balik dari sini meninggal, kita tidak tahu,” cetus Robi, salah satu perwakilan CASN PPPK TA 2024, menyampaikan harapannya.

Demo ini dipicu atas pengumuman MenpanRB Rini Widyantini, dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu lalu (5/3). Bahwa pemerintan menunda pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024, pada 1 Oktober 2025. Sedangkan penangkatan CPPPK pada 1 Maret 2026.

Padahal sebelumnya, sesuai jadwal peserta yang lolos seleksi PPPK TA 2024 tahap 1 pengangkatannya pada Februari 2025, sedangkan tahap 2 pada Juli 2025. “Kalau nunggu tahun depan, takutnya tidak sempat dilantik sebelum pensiun," tambah Robi.

Sebab katanya, beberapa rekan mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi, akan hanya hanya memiliki waktu 1 atau 2 tahun sebelum masuk masa pensiun. “Karena itu kami berharap, agar pemerintah kota (Prabumulih) tidak menunda pelantikan pengangkatan mereka,” harapnya.

Honorer lainnya, Okta, juga berharap agar pelantikan dapat segera dilakukan di tahun 2025 ini. "Agar disegerakan, Pak. Kami percaya Bapak H Arlan dan Bapak Franky dipilih rakyat dapat memberikan yang terbaik untuk kami," harapnya.

Wali Kota Prabumulih H Arlan, mengatakan tuntutan CASN PPPK TA 2024 ini, akan disampaikannya ke pemerintah pusat. "Apa yang menjadi aspirasi adek-adek ini akan Cak bantu perjuangkan. Akan Cak sampaikan ke pusat," imbuh Cak Arlan, sapaan akrabnya.

Namun menurutnya, masalah ini bukan hanya terjadi di Kota Prabumulih, tetapi di seluruh Indonesia. "Kalau ini ada putus di Cak, sudah pasti Cak lantik. Ttapi karena ini kewenangan pusat, maka Cak akan memperjuangkannya," sampainya.

Pada kesempatan yang sama, H Arlan memberikan angin segar bagi honorer atau PHL di lingkungan Pemkot Prabumulih. Dia berjanji akan segera membayarkan gaji honorer yang tertunda selama dua bulan terakhir. "Segera kita bayarkan," janjinya.

seruan aksi tolak penundaan pengangkatan cpns/cpppk, demo nasional lebih besar 18 maret 2025                            sumsel, sumateraekspres.id - seruan aksi tolak penundaan pengangkatan cpns/cpppk ta 2024, berujung demo nasional di depan pagar gedung dpr-ri, jakarta, senin (10/3), dan sejumlah daerah. di sumsel, ratusan pegawai harian lepas (phl) atau honorer, menggeruduk kantor wali kota prabumulih.
pendemo yang sudah lulus seleksi tahun 2024 lalu itu, diterima wali kota prabumulih h arlan, wakil wali kota franky nasril skom mm, sekda h elman, dan plt kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm), matnur latif.
“kalau nunggu maret 2026 itu lama sekali, umur siapa yang tahu. siapa tahu bulan depan atau balik dari sini meninggal, kita tidak tahu,” cetus robi, salah satu perwakilan casn pppk ta 2024, menyampaikan harapannya.
demo ini dipicu atas pengumuman menpanrb rini widyantini, dalam rapat bersama komisi ii dpr di gedung dpr, jakarta, rabu lalu (5/3). bahwa pemerintan menunda pengangkatan cpns hasil seleksi 2024, pada 1 oktober 2025. sedangkan penangkatan cpppk pada 1 maret 2026.
padahal sebelumnya, sesuai jadwal peserta yang lolos seleksi pppk ta 2024 tahap 1 pengangkatannya pada februari 2025, sedangkan tahap 2 pada juli 2025. “kalau nunggu tahun depan, takutnya tidak sempat dilantik sebelum pensiun," tambah robi.
baca juga:komisi iv dprd lahat adakan rapat dengar pendapat terkait pengangkatan pppk guru honorer r3
baca juga:gedung pemkot prabumulih digeruduk ratusan casn pppk 2024
sebab katanya, beberapa rekan mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi, akan hanya hanya memiliki waktu 1 atau 2 tahun sebelum masuk masa pensiun. “karena itu kami berharap, agar pemerintah kota (prabumulih) tidak menunda pelantikan pengangkatan mereka,” harapnya.
honorer lainnya, okta, juga berharap agar pelantikan dapat segera dilakukan di tahun 2025 ini. "agar disegerakan, pak. kami percaya bapak h arlan dan bapak franky dipilih rakyat dapat memberikan yang terbaik untuk kami," harapnya.
wali kota prabumulih h arlan, mengatakan tuntutan casn pppk ta 2024 ini, akan disampaikannya ke pemerintah pusat. "apa yang menjadi aspirasi adek-adek ini akan cak bantu perjuangkan. akan cak sampaikan ke pusat," imbuh cak arlan, sapaan akrabnya.
namun menurutnya, masalah ini bukan hanya terjadi di kota prabumulih, tetapi di seluruh indonesia. "kalau ini ada putus di cak, sudah pasti cak lantik. ttapi karena ini kewenangan pusat, maka cak akan memperjuangkannya," sampainya.
pada kesempatan yang sama, h arlan memberikan angin segar bagi honorer atau phl di lingkungan pemkot prabumulih. dia berjanji akan segera membayarkan gaji honorer yang tertunda selama dua bulan terakhir. "segera kita bayarkan," janjinya.
baca juga:dilaporkan ke polisi, salah satu terlapor bantah terima uang dari korban penipuan pppk
baca juga:perbedaan nominal tunjangan sertifikasi pns dan pppk: berapa besarannya sesuai golongan dan masa kerja?
sementara itu di kabupaten oku, forum pppk kabupaten oku diterima bupati oku, h teddy meilwansyah, senin (10/3). “kami yang lulus pppk tahun 2024 sangat terkejut dengan putusan ini," kata koordinator forum pppk oku, josi robert, usai audiensi dengan bupati oku.
mereka menyayangkan, pemerintah pusat yang menunda pengangkatan cpns maupun cpppk. terlebih bagi cpppk, yang baru akan dilantik 1 maret 2026. “artinya harus menunggu 1 tahun lagi untuk diangkat sebagai asn. ada honorer yang lulus, sudah resign (dari tempat kerja lama). lainnya ada yang usianya pada tahun mendatang bakal habis (pensiun),” ucap josi.
pengangkatan di ujung tahun itu, jelas merugikan mereka. menurutnya, semestinya negara bisa melindungi dan hadir mampu memberi kesejahteraan bagi masyarakat. “ini berbanding terbalik, kami merasa terzalimi dengan penundaan tersebut,” imbuhnya.
secara nasional, honorer pppk bergerak menyuarakan, pemerintah segera mencabut penyesuaian pppk, yang terlalu lama sampai maret 2026. “kami minta nip kami bisa segera keluar, serta pelantikan bisa sesuai jadwal sebelumnya sekitar april atau mei 2025 ini," harapnya.
bupati oku h teddy meilwansyah sstp mm mpd menyampaikan, kalau pemkab oku memahami perjuangan calon pppk. "dari pemkab oku siap menyambut, dan termasuk menganggarkan. tidak ada masalah sesuai sebelumnya sesuai tahapan,"ujarnya.
baca juga:casn pppk seleksi 2024 prabumulih akan gelar aksi unjuk rasa tuntut pengangkatan segera
baca juga:jadwal libur lebaran guru pns dan pppk 2025, ini aktivitas bermanfaat yang bisa dilakukan
namun memang ada keputusan penyesuaian pengangkatan dari bkn. menyikapi keputusan ini, pemkab oku, segera akan mengajukan supaya pppk bisa bergabung kepada pemkab oku.
"kita akan segera buat dan kirim surat kepada kemenpan rb dan bkn, supaya ada kebijakan dan ada jalan keluar untuk pppk yang lulus formasi 2024," ujarnya.
kadinkes oku dedi wijaya mengatakan untuk honorer yang lulus pppk 2024 dan belum dilantik, masih bisa bekerja sebagai tenaga kontrak. "untuk di lingkup dinkes oku, mereka yang lolos pppk 2024 dan belum diangkat masih bisa bekerja," ujarnya. 
sementara itu, komisi iv dprd lahat menggelar rapat dengar pendapat (rdp) untuk membahas isu terkait pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) bagi guru honorer r3 di kabupaten lahat.
ketua ikatan guru r3 kabupaten lahat, yuli yuspita, spdi menjelaskan pada 10-13 februari 2025 lalu, perwakilan dari guru honorer r3 sebanyak 10 orang telah mengajukan aspirasi kepada sejumlah instansi terkait. seperti kemenpan rb, bkn ri, kemendagri, komisi ii dpr ri, dan kantor staf kepresidenan. 
baca juga:nasib honorer k2 pelantikan pppk maret 2026, tua di ujung pengangkatan, keburu pensiun terancam tak terima sk 
baca juga:pesan giri kepada negara: asn-cpns dan pppk jangan di-ghosting! komisi ii dpr kawal penggajian honorer
“selain kabupaten lahat, beberapa daerah lain seperti kota palembang, kota pagaralam, dan kabupaten prabumulih juga turut menyuarakan aspirasi yang sama,” terangnya. menurut yuli jumlah guru honorer r3 di kabupaten lahat tercatat sebanyak 773 orang. 
salah satu poin utama dalam pertemuan dengan kemenpan rb dan bkn ri adalah saran untuk mengangkat guru honorer r3 dengan status paruh waktu. namun, para guru honorer r3 menginginkan agar status mereka ditingkatkan menjadi pppk penuh, sesuai dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik honorer.
ketua komisi iv nanda pinola harahap, menanggapinya bahwa guru honorer r3 telah memberikan kontribusi yang besar dalam dunia pendidikan dan layak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.
"dprd lahat komisi iv juga berjanji akan mendampingi guru honorer r3 dalam upaya mereka untuk menyampaikan aspirasi kepada bupati lahat agar dapat ditemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak," ungkapnya didampingi anggota komisi iv lion faizal.
kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) lahat neil aldein, menyatakan perlunya kajian lebih lanjut terkait pengangkatan guru honorer r3. menurut pendataan disdikbud, kuota guru di kabupaten lahat masih tercatat cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. 
 “namun, kami sepakat dengan adanya kebijakan afirmasi dalam penerimaan pppk pada tahun-tahun mendatang,” tukasnya, didampingi sekretaris dinas pendidikan dan kebudayaan dr hasferi susanto yang juga ketua pgri lahat.
baca juga:honorer lulus pppk terancam gigit jari, pelantikan ditunda hingga tahun depan
baca juga:anggaran rp50 triliun, ini masing-masing besaran thr bagi pns, pppk, dan non asn
andre salah seorang casn yang sudah lulus seleksi pppk 2024, berharap bisa segera dilantik karena proses tahap i sudah berjalan. "kalau bisa bertahap saja, yang tahap i dulu karena yang tahap ii masih proses, belum ujian, jujur kami sangat menantikan ini," harapnya.
senada harapan anas, yang lulus seleksi cpns 2024. "karena kalau oktober rasanya terlalu lama, prosesnya sudah dilewati semua mulai dari administrasi, hingga pengisian drh yang sudah selesai februari lalu," ungkapnya. 
dirinya juga berharap agar pengangkatan bisa dipercepat karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. “sudah banyak yang terlanjur berhenti kerja, karena mengikuti timeline dari bkn dimana pengangkatan harusnya dilaksanakan di akhir maret 2025,” cetusnya.
pembina honorer guru dan tenaga pendidik (tendik) sumsel syahrial spd msi, menyebut tida ada guru honorer dan tendik dari sumsel yang ikut aksi demo nasional tolak penundaan pengangkatan cpns/cpppk tahun 2024 di jakarta, senin (10/3)
"khusus aksi ini, guru dan tendik honorer di sumsel tidak ada yang berangkat ke jakarta, karena kami sudah lebih dahulu melakukan aksi pada 3 februari 2025 lalu," terangnya, kemarin. namun berdasarkan informasi yang didapatinya, khusus dari sumsel ada yang berangkat ke jakarta.
"kalau info kami dapat, tenaga teknis (yang demo ke jakarta, senin (10/3). seperti pol-pp, nakes (tenaga kesehatan), dan lainnya yang dikoordinir pol-pp," kata syahrial.
namun memang, penundaan pengangkatan ini menurut mereka keputusan pemerintah yang tidak manusiawi. "sangat tidak manusiawi terhadap pengabdian kepada honorer, sangat disayangkan sekali kesepakatan menpan rb, kepala bkn ri, dan komisi ii dpr-ri," sebutnya.
celly, salah satu honorer yang lulus seleksi pppk 2024, mengatakan kalau honorer di banyuasin tidak ikut melaksanakan aksi damai di jakarta. "tadi ada rapat internal saja," katanya. namun pada intinya, pihaknya meminta kepada pemerintah pusat agar melakukan pelantikan sesuai jadwal semula.
bagi dirinya sendiri, keputusan itu sangat merugikan. “apalagi usia dirinya semakin cukup tua, dan sudah mendekati pensiun,” tukasnya.
bambang, yang juga lulus seleksi pppk 2024, belum mengetahui ada aksi damai atau tidak di banyuasin, hanya saja dirinya mendukung giat kawan-kawan di jakarta. “karena keputusan itu sangat merugikan. “sangat zalim,” cetusnya.
heni indriyani yang lulus seleksi pppk tenaga teknik di pemkab oki, mengaku tidak mengikuti demo yang digelar di jakarta. “tapi kami sangat mendukung teman-teman di jakarta, yang mempertanyakan nasib pelantikan setelah dinyatakan lulus,” imbuhnya.
katanya, setelah pengumuman kelulusan pada akhir tahun 2024, mereka selama sebulan diminta agar segera melengkapi berkas. " sudah banyak uang saya habis dikeluarkan untuk mengurus berkas memeriksakan kesehatan, bebas narkoba, tes psikologi dan lainnya. itu tidak bisa selesai dalam sehari, butuh tiga hingga empat hari pulang pergi ke palembang," selorohnya.
kemudian setelah semuanya selesai dan berharap segera dilantik rupanya jadwal pelantikan akan dilakukan maret 2026 mendatang. “ini sangat mengecewakan karena pelantikan memang sesuatu momen yang sudah ditunggu,” ucapnya.
apalagi dia yang sudah belasan tahun menjadi honorer, setelah lulus dan segera diangkat akan menjadi kebanggaan tersendiri. “ketika kesempatan itu sudah ada di depan mata, harus diundur lagi waktunya sampai maret 2026. kenapa pemerintah harus mengorbankan kami karena masalah efisensi," tanyanya.
terpisah, demo nasional menolak penundaan pengangkatan pppk 2024, akan kembali digelar 18 maret 2025. demo ini bakal dihadiri oleh 10 ribu honorer dari berbagai forum. “insya allah 18 maret 2025 kami honorer seluruh indonesia akan tumpah ruah di jakarta," kata ketum forum komunikasi bantuan polisi pamong praja nusantara (fkbpppn), fadlun abdillah.
dia mengungkapkan hasil rapat zoom dengan berbagai aliansi honorer seluruh indonesia, semuanya satu semangat. sepakat demo nasional bertajuk aliansi merah putih, menolak penundaan pengangkatan pppk 2024.
inti utama dari demo nasional itu, pertama: tolak/cabut surat menpan-rb nomor 2793/b-ks.0401/sd/k/2025 tentang penyesuaian jadwal seleksi casn kebutuhan tahun 2024. kedua: pengangkatan, pelantikan tetap dilaksanakan dan dituntaskan di tahun 2025 tepatnya april 2025.
kemudian, agar diselesaikan seluruh honorer baik tahap 1, yaitu r2, r3 (l) dan non (l), dan tahap 2 secara mekanisme diserahkan oleh pemerintah pusat agar ke depannya tidak ada lagi honorer tahun 2025 wajib dituntaskan tidak ada lagi honorer.
"honorer akan tumpah ruah di jakarta dan diperkirakan bisa tembus 10 ribu orang karena gabungan dari berbagai aliansi," tegasnya.