Kejaksaan Negeri Lahat Terima Surat Kuasa Khusus dari Inspektorat Lahat untuk Penagihan Kewajiban Pembayaran

Kejaksaan Negeri Lahat terima Surat Kuasa Khusus dari Inspektorat untuk menagih kewajiban pembayaran proyek bermasalah, guna memulihkan keuangan negara dan memastikan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Foto:Agustriawan/Sumateraekspres.id --
Lahat, SUMATERAEKSPRES.ID - Kejaksaan Negeri Lahat, melalui Tim Jaksa Pengacara Negara, menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Inspektorat Kabupaten Lahat, Jumat (31/1) .
Surat tersebut terkait dengan permohonan bantuan hukum untuk menagih kewajiban pembayaran atas sejumlah proyek yang ditemukan memiliki kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi kualitas, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Dijelaskan Kepala Kejaksaan Negeri Lahat Toto Roedianto S.Sos SH MH melalui Kasi Intel Zitt Mutaqqin SH mengungkapkan.
BACA JUGA:Honda Vario 160, Motor Matic Futuristik dengan Harga Bersahabat, Nyaman untuk Kebutuhan Harian
BACA JUGA:AEROX TRACK DAY, Nikmati Sensasi Berkendara Super Sport AEROX ALPHA di Sirkuit Sentul
Bahwa dalam penerimaan SKK tersebut, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Lahat, Sukma Frando, S.H., M.H, bersama timnya, akan melakukan langkah-langkah hukum untuk memulihkan keuangan negara, khususnya terkait dengan beberapa proyek infrastruktur dan dana hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Berdasarkan temuan BPK RI, sejumlah proyek yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Lahat, ditemukan adanya kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan.
Total kerugian yang tercatat dari proyek belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan mencapai Rp 1.337.462.723,38. Meskipun sebagian telah ditagih dan dibayar, masih terdapat sisa sebesar Rp 742.363.757,63 yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga.
Selain itu, proyek hibah pada Dinas PUPR dan Organisasi KONI Kabupaten Lahat tercatat mengalami kekurangan sebesar Rp 1.744.746.290, dengan sisa kewajiban yang harus dibayar mencapai Rp 1.339.746.290 setelah pembayaran sebagian dilakukan.
Terkait dengan pengelolaan Dana Desa, temuan APIP terhadap 18 desa menunjukkan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp 2.587.844.118,96.
Sejauh ini, Inspektorat Kabupaten Lahat telah berhasil memulihkan sebagian dana tersebut, namun masih ada sisa sebesar Rp 2.531.705.473,96 yang perlu ditagih.
BACA JUGA:Pelaku Penganiayaan Balita 11 Bulan Ditangkap, Tersangka Ungkapkan Alasan di Balik Perbuatannya