Sambut Baik Wacana Libur Awal Ramadan

H David Hadrianto Aljufri SH MH FOTO: DUDUN/SUMEKS--
PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Menyambut datangnya Ramadan, Komisi V DPRD Sumsel mendukung kebijakan yang diusulkan kementerian terkait pemberian libur pada pekan pertama Ramadan bagi para siswa.
Langkah ini dinilai sebagai upaya positif meningkatkan kualitas ibadah para pelajar selama bulan suci.
BACA JUGA:Jam Belajar Dikurangi 10 Menit Selama Bulan Ramadan
BACA JUGA:MBG Tetap Berjalan Saat Ramadan, Siapkan Makanan yang Bisa Dibawa ke Rumah
Wakil Komisi V DPRD Sumsel, H David Hadrianto Aljufri SH MH menyambut baik kebijakan tersebut dan berharap aturan ini dapat diterapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan siswa non-Muslim.
“Yang pasti kami di Komisi V menyambut baik adanya wacana atau ketentuan dari kementerian terkait pemberian libur di minggu pertama bulan Ramadan,’’ katanya.
Kebijakan ini bertujuan agar anak-anak dapat lebih fokus dalam menjalankan ibadah mereka selama awal Ramadan.
‘’Namun, pihak sekolah juga harus tetap memperhatikan siswa yang beragama non-Muslim dengan menyusun kegiatan yang tetap produktif bagi mereka selama masa libur tersebut,’’ katanya.
Hal ini penting agar kebijakan ini tetap inklusif dan tidak menimbulkan kesenjangan antar siswa. Selain itu, Komisi V DPRD Sumsel juga mendorong adanya penyesuaian jam masuk dan pulang sekolah selama Ramadan agar para siswa tetap dapat menjalankan ibadah puasa dengan optimal tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran.
“Misalnya, jika biasanya jam masuk sekolah pukul 07.00 WIB, maka bisa diundur menjadi pukul 08.00 WIB. Sementara jam pulang yang biasanya hingga pukul 16.00 WIB bisa dimajukan menjadi pukul 14.00 WIB,” jelasnya.
Dikatakan, kebijakan ini tidak hanya akan membantu para siswa dalam menjalankan ibadah dengan lebih baik, tetapi juga tetap menjaga efektivitas proses belajar-mengajar di sekolah.
‘’Kita berharap semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan, mulai dari tingkat provinsi hingga sekolah dasar, dapat menyusun aturan yang lebih jelas terkait kebijakan ini,’’ ujarnya.
Dirinya berharap stakeholder pendidikan, baik di tingkat provinsi, SMA, SMK, SLTP, maupun SD, dapat menerapkan kebijakan yang jelas dan terukur.
‘’Khusus bagi siswa muslim, kegiatan keagamaan seperti pesantren kilat, tadarusan, serta program lainnya bisa lebih ditingkatkan guna memperdalam pemahaman agama mereka selama Ramadan,” tambahnya.