Ada Apa Polres Muratara dan OKU Selatan, Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2024 Turun ke Kategori Kuning

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 20 Jan 2025 - 22:36

PERINGKAT 1: Kapolres Muba AKBP Listiyono Dwi Nugroho, menerima penghargaan Peringkat 1 Predikat Kepatuhan Opini Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024, oleh Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, M Adrian Agustiansyah, Senin (20/1). -FOTO: IST-

SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID - Dua Polres jajaran Polda Sumsel, didapati kategori Kuning dalam Penganugerahan Predikat Kepatuhan Opini Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024, oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, Senin (20/1). Padahal pada Tahun 2023 hanya 1 yang kategori Kuning, yakni Polres Lahat.

Polres Lahat yang berbenah setahun belakangan ini, berhasil mengkerek posisinya dari peringkat bontot 17 menjadi peringkat 12. Keluar dari kategori Kuning, sudah masuk kategori Hijau. Memperoleh nilai 82,93, di zona B, dengan opini Kualitas Tinggi.

Sementara itu, ada apa dengan Polres Musi Rawas Utara (Muratara), dan Polres OKU Selatan (OKUS). Polres Muratara penilaian tahun 2024, terjun bebas ke peringkat paling bawah di posisi 17. Dengan nilai hanya 67,71, berada di zona C, dengan kategori Kuning, sehingga opininya Kualitas Sedang.

Padahal dalam penilaian oleh lembaga yang sama tahun 2023 lalu, Polres Muratara berada di posisi 6. Meraih 89,56 poin, berada di zona A, dengan kategori Hijau, dan opini Kualitas Tertinggi. Polres OKU Selatan juga peringkatnya anjlok pada penilaian tahun 2024, dibandingkan tahun 2023 lalu.

Penilaian tahun 2023 lalu, Polres OKU Selatan berada di peringkat 10, dengan nilai 87,44, zona B, kategori Hijau, dan opini Kualitas Tinggi. Sedangkan hasil penilaian tahun 2024, turun ke peringkat 16. Masuk kategori Kuning, dengan nilai 77,03, berada di zona C, dengan opini Kualitas Sedang.

Sementara yang menjadi peringkat 1 tahun 2024, adalah Polres Musi Banyuasin (Muba). Meraih nilai tertinggi 94,02 poin, berada di zona A, kategori Hijau, dan opini Kualitas Tertinggi. Polres Muba yang tahun 2023 lalu berada di peringkat 2, menggeser juara bertahan Polres OKU Timur.

Hasil tahun 2024, Polres OKU Timur harus puas turun ke peringkat 2. Dengan nilai 92,96, tetap di zona A, kategori Hijau, dan opini Kualitas Tertinggi. Tahun 2023 lalu, nilai Polres OKU Timur 94,04, zona A, kategori Hijau, dan opini Kualitas Tertinggi. (selengkapnya lihat grafis)

“Allhamdulillah, dengan penuh rasa syukur dan bangga, hari ini kami (Polres Muba) menerima peringkat pertama dalam kategori pelayanan publik,” ucap Kapolres Muba AKBP Listiyono Dwi Nugroho SIK MH, usai menerima penghargaan dari Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, M Adrian Agustiansyah SH MHum, kemarin.

Kata Listiyono, pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Polres Musi Banyuasin, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar lulusan Akpol 2004 itu.

ada apa polres muratara dan oku selatan, kepatuhan pelayanan publik tahun 2024 turun ke kategori kuning                            sumsel, sumateraekspres.id - dua polres jajaran polda sumsel, didapati kategori kuning dalam penganugerahan predikat kepatuhan opini penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024, oleh ombudsman ri perwakilan sumsel, senin (20/1). padahal pada tahun 2023 hanya 1 yang kategori kuning, yakni polres lahat. 
polres lahat yang berbenah setahun belakangan ini, berhasil mengkerek posisinya dari peringkat bontot 17 menjadi peringkat 12. keluar dari kategori kuning, sudah masuk kategori hijau. memperoleh nilai 82,93, di zona b, dengan opini kualitas tinggi.
sementara itu, ada apa dengan polres musi rawas utara (muratara), dan polres oku selatan (okus). polres muratara penilaian tahun 2024, terjun bebas ke peringkat paling bawah di posisi 17. dengan nilai hanya 67,71, berada di zona c, dengan kategori kuning, sehingga opininya kualitas sedang.
padahal dalam penilaian oleh lembaga yang sama tahun 2023 lalu, polres muratara berada di posisi 6. meraih 89,56 poin, berada di zona a, dengan kategori hijau, dan opini kualitas  tertinggi. polres oku selatan juga peringkatnya anjlok pada penilaian tahun 2024, dibandingkan tahun 2023 lalu.

baca juga:polres prabumulih raih peringkat ketiga dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik ombudsman ri
baca juga:hambat pembangunan dan pelayanan publik
penilaian tahun 2023 lalu, polres oku selatan berada di peringkat 10, dengan nilai 87,44, zona b, kategori hijau, dan opini kualitas tinggi. sedangkan hasil penilaian tahun 2024, turun ke peringkat 16. masuk kategori kuning, dengan nilai 77,03, berada di zona c, dengan opini kualitas sedang.
sementara yang menjadi peringkat 1 tahun 2024, adalah polres musi banyuasin (muba). meraih nilai tertinggi 94,02 poin, berada di zona a, kategori hijau, dan opini kualitas tertinggi. polres muba yang tahun 2023 lalu berada di peringkat 2, menggeser juara bertahan polres oku timur.
hasil tahun 2024, polres oku timur harus puas turun ke peringkat 2. dengan nilai 92,96, tetap di zona a, kategori hijau, dan opini kualitas tertinggi. tahun 2023 lalu, nilai polres oku timur 94,04, zona a, kategori hijau, dan opini kualitas tertinggi. (selengkapnya lihat grafis)
“allhamdulillah, dengan penuh rasa syukur dan bangga, hari ini kami (polres muba) menerima peringkat pertama dalam kategori pelayanan publik,” ucap kapolres muba akbp listiyono dwi nugroho sik mh, usai menerima penghargaan dari ketua ombudsman ri perwakilan sumsel, m adrian agustiansyah sh mhum, kemarin.
baca juga:pj wali kota prabumulih sidak pelayanan publik, temukan kantor lurah sepi pegawai dan seragam tak sesuai
baca juga:hari pertama kerja, pj bupati oki sidak pastikan pelayanan publik optimal di semua tempat, ini katanya!
kata listiyono, pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran polres musi banyuasin, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar lulusan akpol 2004 itu.
kapolres prabumulih akbp endro aribowo sik map, juga bersyukur polresnya naik ke peringkat 3 penilaian tahun 2024 ini. dengan nilai 92,71, zona a, kategori hijau, dan opini kualitas tertinggi. sebelumnya tahun 2023, berada di peringkat 7, dengan nilai 89,12, zona a, kategori hijau, opini kualitas tertinggi.
kata endro, raihan ini merupakan hasil kerja keras serta dedikasi seluruh personel polres prabumulih dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, agar masyarakat merasa aman dan nyaman," ucapnya.
dia berharap, dengan pencapaian ini polres prabumulih dapat terus mempertahankan bahkan meningkatkan standar pelayanan publik. sehingga dapat memberikan contoh positif bagi polres-polres lainnya di lingkungan polda sumsel.
polres banyuasin juga berhasil naik 4 posisi, menjadi peringkat 4 penilaian tahun 2024. meraih nilai 91,12, berada di zona a, kategori hijau, dan opini kualitas tertinggi. dimana penilaian tahun 2023 lalu, berada di peringkat 8, dengan nilai 88,72, zona a, kategori hijau, dan opini kualitas tertinggi
baca juga:tingkatkan kualitas pelayanan publik
baca juga:inovasi dan transformasi digital, pemkab oki raih penghargaan pelayanan publik dari kemenpan-rb
kapolres banyuasin akbp ruri prastowo sh sik mik, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh jajaran polres banyuasin serta masyarakat, yang telah mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.
"penghargaan ini adalah hasil kerja keras bersama. kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, dan menjadi institusi yang hadir untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati," ujar lulusan akpol 2005 itu.
menurutnya, keberhasilan ini tak lepas dari berbagai inovasi pelayanan yang diterapkan oleh polres banyuasin. seperti pengembangan layanan berbasis digital, pelatihan berkala untuk personel, dan penerapan sistem pengawasan internal yang ketat. 
“selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan masukan turut menjadi faktor penting dalam pencapaian ini,” tutur ruri, yang sebelumnya menjabat kasubdit regident ditlantas polda riau.
dengan predikat ini, polres banyuasin berharap dapat terus menjadi role model bagi institusi kepolisian lainnya dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang unggul dan berintegritas. “pencapaian ini juga menjadi bukti nyata bahwa reformasi birokrasi di tubuh polri terus berjalan ke arah yang lebih baik,” tegasnya.
baca juga:pelayanan publik tetap berjalan selama libur nataru, menpan-rb pastikan akses layanan terjaga
baca juga:kantor pertanahan musi banyuasin raih penghargaan pelayanan publik terbaik dari ombudsman
untuk diketahui, penghargaan dari ombudsman ri perwakilan sumsel tersebut diserahkan di sela acara rapat analisis dan evaluasi (anev) pelaksanaan reformasi birokrasi polri polda sumsel tahun 2024, bertempat di grand ballroom hotel the zuri, palembang, senin (20/1).
hadir auditor kepolisian madya tk iii kombes pol gandung drajad wardoyo sik msi, mewakili kapolda sumsel irjen pol andi rian r diajadi sik mh. ketua ombudsman ri perwakilan sumsel, m adrian agustiansyah sh mhum, menjelaskan indicator penilaian ini terbagi 4 dimensi.
pertama, pemenuhan standar pelayanan dan sarana prasarana. kedua, kompetensi penyelenggara layanan. ketiga, pengelolaan pengaduan, dan keempat, kepuasan pengguna layanan. 
“penyelenggara yang menjadi objek penilaian, yakni satuan lalu lintas (satlantas) berkaitan dengan pembuatan sim. satuan intelkam berkaitan dengan penerbitan skck, dan spkt berkaitan dengan laporan polisi (lp),” beber adrian.
penilaian menggunakan teknik pengumpulan data dan dokumen dengan 3 metode. yakni, wawancara langsung dengan penyelenggara layanan dan masyarakat/pengguna layanan. kemudian, melakukan pendokumentasian berupa foto atas ketersediaan variable secara fisik pemenuhan standar pelayanan publik.
baca juga:menteri nusron minta semua unit kerja atr/bpn berinovasi hadapi tantangan baru pelayanan publik, ini katanya!
baca juga:adu ide debat cawagub sumsel 2024: sinergi pelayanan publik dan ekonomi lokal, menurutmu siapa yang unggul?
“serta mengakses informasi atau ketersediaan standar layanan via elektronik berbasis go.id dan media elektronik lainnya,” tambah adrian. saat ditanya apa yang menyebabkan polres muratara dan oku selatan, turun menjadi kategori kuning, adrian mengindikasikan adanya indikator yang tidak dapat dipenuhi saat dilakukan penilaian.
adrian mencontohkan, soal pengetahuan terkait tugas dan kewenangan dalam jabatan yang masih rendah. “karena masih banyak responden yang tak memahami secara lengkap, terkait penjabaran tugas serta kewenangan jabatan yang diembannya,” ungkapnya.
selain itu, bisa juga akibat belum maksimalnya ketersediaan jaminan keamanan serta keselamatan dalan memberikan pelayanan. seperti belum tersedianya alat pemadam api ringan (apar) dan kamera cctv di ruang pelayanan. 
lalu, jalur evakuasi, keberadaan toilet yang relatif jauh dari tempat pelayanan. “atau informasi pelayanan yang berbasis dengan elektronik (website, medsos) masih rendah atau bahkan tidak dapat diakses oleh masyarakat pengguna,” jelasnya.
lanjut adrian, dengan hasil penilaian ini ombudsman memberikan saran kepada kapolda sumsel. “memberikan apresiasi kepada pimpinan dan pegawai yang bertugas pada unit yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan nilai 78,00-100 dimana tercantum pada rekapitulasi hasil sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan kompetensi dalam menyelenggarakan pelayanan publik,” katanya. 
sebagai salah satu bentuk apresiasi, dapat juga diberikan prioritas penganggaran terhadap unit tersebut sehingga memiliki kemampuan untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan penyelenggaraan pelayanan publik, serta sebagai antisipasi turunnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik karena berkurangnya anggaran.
“kemudian melakukan pembinaan kepada pimpinan dan pegawai yang bertugas pada unit yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan nilai 0-77,99 yang tercantum pada rekapitulasi hasil untuk memastikan pemahaman terhadap regulasi dan konsep penyelenggaraan pelayanan publik,” ucapnya.
saran lainnya, melakukan koordinasi dengan ombudsman republik indonesia guna memperoleh pendampingan dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan pemenuhan amanat undang- undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik khususnya dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik.
“melalui saran tersebut, diharapkan polda sumsel dan jajarannya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, dan mematuhi semua regulasi yang ada sehingga dapat mencegah terjadinya maladministrasi,” imbuhnya.
terakhir, adrian menyampaikan, bahwa pemberdayaan disabilitas menjadi program prioritas ombudsman ri perwakilan sumsel pada tahun 2025 ini.