Pengawasan Aset Keuangan Digital Resmi Beralih ke OJK dan BI

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Jumat , 10 Jan 2025 - 21:50

Pengawasan Aset Keuangan Digital Resmi Beralih ke OJK dan BI-Foto: IST-

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID — Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah resmi mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto serta derivatif keuangan, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Nota Kesepahaman (NK) di kantor Kemendag, Jakarta, hari ini.

Penandatanganan BAST dilakukan oleh Plt. Kepala Bappebti, Tommy Andana; Asisten Gubernur BI, Donny Hutabarat; Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Moch. Ihsanuddin; serta Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, I.B. Aditya Jayaantara. Sementara itu, NK ditandatangani oleh pejabat yang sama, bersama Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti; dan Kepala Eksekutif Pengawas OJK, Hasan Fawzi serta Inarno Djajadi.

Kegiatan ini turut disaksikan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.

Dalam sambutannya, Mendag Budi Santoso menegaskan bahwa pengalihan ini bertujuan memberikan kepastian hukum pada sektor keuangan digital dan derivatif keuangan di Indonesia.

“Kami optimis langkah ini akan membawa dampak positif jangka panjang bagi pasar aset kripto dan sektor keuangan,” ujarnya.

Landasan Hukum dan Ruang Lingkup Pengalihan

Proses pengalihan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024.

Pengalihan tugas sepenuhnya harus selesai dalam waktu 24 bulan sejak UU P2SK diundangkan, tepatnya pada 10 Januari 2025.

Adapun ruang lingkup pengalihan meliputi:

OJK: Aset Keuangan Digital (AKD), termasuk aset kripto dan derivatif keuangan di pasar modal.

pengawasan aset keuangan digital resmi beralih ke ojk dan bi                            jakarta, sumateraekspres.id — kementerian perdagangan (kemendag) melalui badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (bappebti) telah resmi mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto serta derivatif keuangan, kepada otoritas jasa keuangan (ojk) dan bank indonesia (bi).
langkah ini ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima (bast) dan nota kesepahaman (nk) di kantor kemendag, jakarta, hari ini.
penandatanganan bast dilakukan oleh plt. kepala bappebti, tommy andana; asisten gubernur bi, donny hutabarat; deputi komisioner pengawas inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto ojk, moch. ihsanuddin; serta deputi komisioner pengawas pengelolaan investasi pasar modal dan lembaga efek ojk, i.b. aditya jayaantara. sementara itu, nk ditandatangani oleh pejabat yang sama, bersama deputi gubernur senior bi, destry damayanti; dan kepala eksekutif pengawas ojk, hasan fawzi serta inarno djajadi.
baca juga:poco x7 pro 5g dan poco x7 5g: smartphone tangguh untuk performa maksimal
baca juga: gaji dan tunjangan polisi lengkap di tahun 2025
kegiatan ini turut disaksikan oleh menteri perdagangan budi santoso dan ketua dewan komisioner ojk mahendra siregar.
dalam sambutannya, mendag budi santoso menegaskan bahwa pengalihan ini bertujuan memberikan kepastian hukum pada sektor keuangan digital dan derivatif keuangan di indonesia.
“kami optimis langkah ini akan membawa dampak positif jangka panjang bagi pasar aset kripto dan sektor keuangan,” ujarnya.
baca juga:ptba fokus tingkatkan kapasitas angkutan batu bara, hadirkan energi tanpa henti
baca juga:pln pastikan keandalan pasokan listrik pulau bangka,
landasan hukum dan ruang lingkup pengalihan
proses pengalihan ini merujuk pada undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (uu p2sk) serta peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2024.
pengalihan tugas sepenuhnya harus selesai dalam waktu 24 bulan sejak uu p2sk diundangkan, tepatnya pada 10 januari 2025.
adapun ruang lingkup pengalihan meliputi:
ojk: aset keuangan digital (akd), termasuk aset kripto dan derivatif keuangan di pasar modal.
bank indonesia: derivatif keuangan dengan underlying di pasar uang dan pasar valuta asing (puva).
langkah transisi dan persiapan
bappebti, ojk, dan bi telah berkoordinasi untuk memastikan kelancaran transisi ini melalui:
penyusunan regulasi.
pengembangan infrastruktur pengawasan.
diskusi teknis terkait pengawasan.
peningkatan literasi keuangan digital kepada masyarakat.
selain itu, ojk telah menerbitkan regulasi seperti peraturan ojk (pojk) nomor 27 tahun 2024 dan surat edaran ojk (seojk) nomor 20/seojk.07/2024. regulasi ini mencakup aturan rinci terkait perdagangan aset digital dan derivatif keuangan.
pentingnya sinergi antarlembaga
ketua dewan komisioner ojk mahendra siregar menekankan pentingnya transisi yang mulus untuk menjaga stabilitas pasar.
“pengawasan yang seamless akan meminimalkan gangguan pada pasar dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,” tegasnya. ojk juga telah mengembangkan sistem perizinan dan registrasi terintegrasi (sprint) untuk memfasilitasi pelaku pasar aset digital.
sementara itu, deputi gubernur senior bi destry damayanti menyebutkan bahwa tugas baru bi dalam mengatur derivatif puva akan mendukung pendalaman pasar keuangan.
bi berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan derivatif puva sebagai alternatif instrumen hedging yang dapat menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
perkembangan pasar keuangan digital di indonesia
berdasarkan data, nilai transaksi perdagangan berjangka komoditi (pbk) pada januari-november 2024 mencapai rp30.503 triliun, naik 30,20% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
sementara itu, transaksi aset kripto melonjak tajam hingga 356,16% menjadi rp556,53 triliun pada periode yang sama.
jumlah nasabah aktif di pbk per november 2024 tercatat sebanyak 70.676, meningkat dari 45.915 pada november 2023.
untuk aset kripto, terdapat 22,11 juta pelanggan terdaftar sejak februari 2021 hingga november 2024, dengan 16 pedagang fisik yang telah memiliki izin dari bappebti.
prospek dan harapan ke depan
dengan sinergi antara bappebti, ojk, dan bi, diharapkan pasar keuangan digital dan derivatif di indonesia semakin kredibel, efisien, dan mendukung visi indonesia emas 2045. upaya pengembangan pasar keuangan yang variatif, likuid, dan berdaya saing menjadi langkah penting untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional.