Bangun Umat, Kemenag Gandeng ICMI

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Minggu , 15 Dec 2024 - 21:44

Prof Dr Nasarudin Umar-foto: ist-

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Menteri Agama Republik Indonesia, Prof Dr Nasarudin Umar, mengharapkan agar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dapat menjadi partner Kementerian Agama (Kemenag) dalam membangun dan memberikan jalan keluar bagi masalah-masalah keumatan di Indonesia.

"Ketika diangkat sebagai Menteri Agama, saya gelisah melihat umat di Indonesia saat ini dan butuh teman untuk berpikir. Karena itu, ICMI diharapkan jadi partner saya di Kemenag dalam membangun umat dan memberikan solusi yang sesuai berdasarkan landasan akademis yang kuat," kata Menag dalam sambutannya di Silaknas ICMI 2024, di IPB International Convention Center, Bogor, Minggu (15/12).

Nasaruddin melihat ada yang tidak simetris dalam penerapan agama sebagai mitos dan penerapannya sebagai logos atau sesuatu yang terukur. "Agama itu sebagai sebuah mitos, tapi mitos itu harus diangkat menjadi sebuah logos yang bisa diukur. Dan logos itu nanti harus diangkat lagi menjadi sebuah etos. Jadi dari logos menjadi etos yang basic-nya adalah mitos," ujar Nasaruddin.

Ia mengatakan semakin dekat umat dengan ajaran agamanya, pasti semakin aman negeri ini. Tapi semakin berjarak umat dengan ajaran agamanya, pasti risikonya banyak sekali. “Karena itu, tantangan kita juga sekarang ini adalah bagaimana mengartikulasikan agama di dalam kehidupan sehari-hari, dan disitulah ranah ICMI sebagai cendekiawan muslim," katanya

Kedepannya, ICMI diharapkan kedepannya akan memberi masukan dan gagasan positif dan produktif terkait masalah keumatan kepada Kemenag. "Jika ini berjalan dengan baik, maka akan luar biasa hasilnya bagi bangsa ini. Saya seringkali melihat banyak orang berpikir hanya soal kebutuhan dan keinginan, namun belum dilengkapi dengan landasan akademik atau teori yang tepat, padahal berharap juga harus ada teorinya," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Dr Arif Satria MSi menyoroti tantangan dalam sistem demokrasi di Indonesia yang dinilainya masih bersifat transaksional.

”Keputusan politik sering kali hanya didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok. Partisipasi publik terabaikan, dan suara masyarakat biasa tidak terdengar dalam proses pengambilan keputusan,” kata Arif yang juga Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB).

Guru besar bidang ekologi-politik ini menilai, sistem politik transaksional saat ini hanya melahirkan kepemimpinan berbasis elektoral yang rawan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, dia menyerukan perlunya penataan ulang sistem politik di Indonesia.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Arif mengusulkan beberapa langkah, salah satunya adalah memperbaiki mekanisme regenerasi kepemimpinan. Hal ini mencakup sektor partai politik, birokrasi, hingga swasta.

”Selain itu, diperlukan kajian mendalam untuk meninjau perjalanan sistem politik Indonesia, terutama pasca-reformasi, guna menciptakan sistem politik yang lebih bermartabat dan inklusif,” pungkasnya.

bangun umat, kemenag gandeng icmi                             jakarta, sumateraekspres.id - menteri agama republik indonesia, prof dr nasarudin umar, mengharapkan agar ikatan cendekiawan muslim se-indonesia (icmi) dapat menjadi partner kementerian agama (kemenag) dalam membangun dan memberikan jalan keluar bagi masalah-masalah keumatan di indonesia.
"ketika diangkat sebagai menteri agama, saya gelisah melihat umat di indonesia saat ini dan butuh teman untuk berpikir. karena itu, icmi diharapkan jadi partner saya di kemenag dalam membangun umat dan memberikan solusi yang sesuai berdasarkan landasan akademis yang kuat," kata menag dalam sambutannya di silaknas icmi 2024, di ipb international convention center, bogor, minggu (15/12).
nasaruddin melihat ada yang tidak simetris dalam penerapan agama sebagai mitos dan penerapannya sebagai logos atau sesuatu yang terukur. "agama itu sebagai sebuah mitos, tapi mitos itu harus diangkat menjadi sebuah logos yang bisa diukur. dan logos itu nanti harus diangkat lagi menjadi sebuah etos. jadi dari logos menjadi etos yang basic-nya adalah mitos," ujar nasaruddin.
ia mengatakan semakin dekat umat dengan ajaran agamanya, pasti semakin aman negeri ini. tapi semakin berjarak umat dengan ajaran agamanya, pasti risikonya banyak sekali. “karena itu, tantangan kita juga sekarang ini adalah bagaimana mengartikulasikan agama di dalam kehidupan sehari-hari, dan disitulah ranah icmi sebagai cendekiawan muslim," katanya
baca juga:icmi banyuasin kolaborasi pentahelix, dorong peningkatan ipm hingga tingkat kecamatan dan desa
baca juga:ketua icmi musi rawas deklarasi, pastikan bakal maju pilkada 2024
kedepannya, icmi diharapkan kedepannya akan memberi masukan dan gagasan positif dan produktif terkait masalah keumatan kepada kemenag. "jika ini berjalan dengan baik, maka akan luar biasa hasilnya bagi bangsa ini. saya seringkali melihat banyak orang berpikir hanya soal kebutuhan dan keinginan, namun belum dilengkapi dengan landasan akademik atau teori yang tepat, padahal berharap juga harus ada teorinya," jelasnya.
sementara itu, ketua umum ikatan cendekiawan muslim indonesia (icmi) prof dr arif satria msi menyoroti tantangan dalam sistem demokrasi di indonesia yang dinilainya masih bersifat transaksional.
 ”keputusan politik sering kali hanya didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok. partisipasi publik terabaikan, dan suara masyarakat biasa tidak terdengar dalam proses pengambilan keputusan,” kata arif yang juga rektor institut pertanian bogor (ipb).
guru besar bidang ekologi-politik ini menilai, sistem politik transaksional saat ini hanya melahirkan kepemimpinan berbasis elektoral yang rawan penyalahgunaan kekuasaan. oleh karena itu, dia menyerukan perlunya penataan ulang sistem politik di indonesia.
baca juga:sinyal hd-ha, buka puasa bareng bersama pengurus icmi orwil sumsel
baca juga:waspada! lgbt terus menyebar dalam kehidupan sehari-hari, icmi sumsel peringatkan hal ini
untuk mengatasi masalah tersebut, arif mengusulkan beberapa langkah, salah satunya adalah memperbaiki mekanisme regenerasi kepemimpinan. hal ini mencakup sektor partai politik, birokrasi, hingga swasta.
”selain itu, diperlukan kajian mendalam untuk meninjau perjalanan sistem politik indonesia, terutama pasca-reformasi, guna menciptakan sistem politik yang lebih bermartabat dan inklusif,”  pungkasnya.