MUBA, SUMATERAEKSRES.ID – Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) di Sumatera Selatan kini menjadi perhatian utama di tingkat nasional.

Muba terpilih sebagai lokasi pilot project untuk program Satu Data Desa Indonesia yang digagas oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan.

Program ini bertujuan untuk menciptakan sistem tata kelola data desa yang terintegrasi, akurat, dan mendukung upaya pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Program strategis ini dipimpin langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Muba yang dikoordinasikan oleh Herryandi Sinulingga, AP. Dalam pelaksanaannya, Herryandi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik antara pemerintah daerah, BPS, hingga perangkat desa.

BACA JUGA:Muba Optimis Jadi Tuan Rumah Porprov Sumsel 2025, SK Gubernur Menetapkan Muba sebagai Tuan Rumah

BACA JUGA:Ridho Wijaya dan Regina Salsabilah Dinobatkan Kuyung Kupek Muba 2024, Ajang Duta Inspiratif

"Satu Data Desa Indonesia adalah fondasi utama bagi pembangunan berbasis data yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Herryandi.

Salah satu inovasi yang menjadi sorotan dalam program ini adalah Aplikasi Muba Survei Solusi.

Aplikasi ini dirancang untuk mengumpulkan data sektoral di tingkat desa, dengan fokus pada isu-isu penting seperti stunting, kemiskinan, pengangguran, serta potensi desa yang perlu dikembangkan.

Data yang dikumpulkan melalui aplikasi ini akan diintegrasikan ke dalam sistem Satu Data Desa, yang nantinya akan menjadi basis informasi yang kuat untuk mendukung perencanaan pembangunan di tingkat desa.

BACA JUGA:Waspada Cuaca Ekstrem BMKG: Muara Enim, Muratara, dan Muba Berstatus Siaga Tinggi Sabtu Ini

BACA JUGA:Toha Tohet Janji Mundur Jika Program Tidak Direalisasikan, Usung Salam Tiga Jari Pasca Kemenangan Pilkada Muba

Dalam rangka mendukung kesuksesan program ini, dilakukan konsultasi intensif yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk BPS, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pemerintah desa.

Salah satu topik penting yang dibahas adalah kesiapan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengelolaan data yang harus sesuai dengan standar nasional yang berlaku.