Kurangi Maladministrasi dan Pungli

Reporter: Gite |

Editor: Dede Sumeks |

Jumat , 06 Dec 2024 - 22:09

KURANGI PUNGLI: Pemkab Muara Enim menggandeng Ombudsman RI perwakilan Sumsel melakukan kegiatan pendampingan terhadap standar pelayanan publik. Ini untuk mengurangi potensi maladministrasi dan pungli. FOTO GITE/SUMEKS--

"Kabupaten Muara Enim sendiri, telah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik," tuturnya.

Berbagai langkah telah diambil, termasuk pembenahan sistem, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan profesionalitas sumber daya manusia, serta inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

"Peningkatan ini dibuktikan dengan raihan Kabupaten Muara Enim dalam penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2024," bebernya. Kabupaten ini berhasil meraih zona hijau dengan nilai 89,19 kategori A, opini kualitas tertinggi.

Nilai tersebut meningkat 0,68 poin dibandingkan tahun sebelumnya. "Alhamdulillah, ini berkat bimbingan Ombudsman RI dan kerja keras semua pihak.

Kami berharap hasil tahun depan akan lebih baik lagi,” ungkapnya. Masih dikatakan Syarpuddin, bahwa kegiatan pendampingan ini merupakan kali kedua di tahun 2024.

Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan pada 16 Mei 2024, sebelum pelaksanaan penilaian kepatuhan.

Untuk itu, dirinya mengajak kepada seluruh peserta memanfaatkan kegiatan ini untuk berdiskusi dengan tim Ombudsman RI agar tercipta kesamaan persepsi dalam memenuhi standar pelayanan publik.

"Kami berharap kehadiran Ombudsman RI akan memperkuat kerja sama yang telah terjalin baik.

Semoga sinergi ini terus berlanjut dan membawa Kabupaten Muara Enim menjadi lebih maju dalam memberikan pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berkualitas,” pungkasnya.(way/lia)

kurangi maladministrasi dan pungli                            muara enim, sumateraekspres.id - mengurangi potensi maladministrasi dan pungutan liar (pungli), pemerintah kabupaten muara enim bekerja sama dengan ombudsman republik indonesia (ri) perwakilan sumatera selatan.
kerja sama tersebut untuk menyelenggarakan kegiatan pendampingan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di ruang rapat serasan sekundang kantor pemkab muara enim, jumat (6/12).
baca juga:ombudsman imbau semua pihak menahan diri terkait polemik revitalisasi gedung pasar 16 ilir palembang
baca juga:bri dan ombudsman gelar sosialisasi untuk tingkatkan kualitas layanan publik
acara dibuka asisten administrasi umum pemkab muara enim, syarpuddin ssos msi, didampingi kabag organisasi setda kabupaten muara enim wulandari wijayanti sh, sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan sepertia kepala perangkat daerah, camat, kepala puskesmas, serta perwakilan lainnya.
kemudian kepala perwakilan ombudsman ri sumatera selatan m adrian agustiansyah sh mhum, dan kepala keasistenan pencegahan maladministrasi henrico sh cla.
syarpuddin menegaskan pentingnya pelayanan publik dalam kehidupan masyarakat.
sebab sejak dari kandungan hingga liang lahat, manusia tidak terlepas dari pelayanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga layanan lainnya.
"oleh karena itu, birokrasi pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan yang profesional dan tidak diskriminatif," ujarnya.
ia menjelaskan bahwa undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik mewajibkan setiap penyelenggara layanan memenuhi 14 komponen standar pelayanan.
"standar pelayanan ini menjadi tolok ukur bagi penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memudahkan akses informasi pelayanan," bebernya.
jika komponen ini terpenuhi, potensi maladministrasi seperti pungutan liar, penyimpangan prosedur, atau penundaan pelayanan dapat diminimalisir.
"selain pengawasan dari masyarakat sebagai pengguna layanan, ombudsman ri juga berperan aktif dalam melakukan pengawasan eksternal," terangnya.
ombudsman tidak hanya menindaklanjuti pengaduan masyarakat tetapi juga mencegah potensi maladministrasi melalui penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.
"kabupaten muara enim sendiri, telah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik," tuturnya.
berbagai langkah telah diambil, termasuk pembenahan sistem, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan profesionalitas sumber daya manusia, serta inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
"peningkatan ini dibuktikan dengan raihan kabupaten muara enim dalam penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2024," bebernya. kabupaten ini berhasil meraih zona hijau dengan nilai 89,19 kategori a, opini kualitas tertinggi.
nilai tersebut meningkat 0,68 poin dibandingkan tahun sebelumnya. "alhamdulillah, ini berkat bimbingan ombudsman ri dan kerja keras semua pihak.
kami berharap hasil tahun depan akan lebih baik lagi,” ungkapnya. masih dikatakan syarpuddin, bahwa kegiatan pendampingan ini merupakan kali kedua di tahun 2024.
sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan pada 16 mei 2024, sebelum pelaksanaan penilaian kepatuhan.
untuk itu, dirinya mengajak kepada seluruh peserta memanfaatkan kegiatan ini untuk berdiskusi dengan tim ombudsman ri agar tercipta kesamaan persepsi dalam memenuhi standar pelayanan publik.
baca juga:pedagang pasar 16 ilir laporkan dugaan maladministrasi ke ombudsman sumsel
baca juga:temukan pengaduan ke dukcapil tak ditindaklanjuti: ombudsman sidak dinas kependudukan lahat
"kami berharap kehadiran ombudsman ri akan memperkuat kerja sama yang telah terjalin baik.
semoga sinergi ini terus berlanjut dan membawa kabupaten muara enim menjadi lebih maju dalam memberikan pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berkualitas,” pungkasnya.(way/lia)