Hukum Golput dalam Islam, Perbedaan Pendapat Ulama

Reporter: Nanda |

Editor: Irwansyah |

Selasa , 26 Nov 2024 - 17:39

Golput dalam Islam memiliki berbagai pandangan. Beberapa ulama menyatakan hukumnya haram, sementara yang lain melihatnya sebagai pilihan dalam kondisi tertentu. Partisipasi dalam pemilu tetap menjadi tanggung jawab sosial dan agama. Foto:Ist--

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak pada Rabu, 27 November 2024, masyarakat Indonesia dihadapkan pada beragam sikap terkait partisipasi dalam pesta demokrasi.

Salah satu isu yang sering mencuat adalah gerakan golput (golongan putih) atau memilih untuk tidak memilih.

Meskipun golput dapat berdampak pada penurunan partisipasi pemilih, banyak faktor yang mempengaruhi pilihan ini, seperti ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu, calon pemimpin, atau alasan teknis lainnya.

Dalam pandangan Islam, hukum golput tidaklah tunggal, melainkan bergantung pada niat dan konteks masing-masing individu.

Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai apakah golput diperbolehkan, bahkan ada yang menganggapnya haram, makruh, atau mubah.

Berikut adalah beberapa pandangan tentang hukum golput dalam Islam menurut para ulama.

Hukum Golput Menurut Ulama:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI):

MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa golput hukumnya haram. Mereka berpendapat bahwa tidak menggunakan hak pilih merupakan sikap tidak bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa.

MUI menekankan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pemilu demi menjaga kestabilan negara.

2. Nahdlatul Ulama (NU):

NU menganggap golput bertentangan dengan ajaran Islam, yang mengharuskan umat untuk menjaga kelangsungan pemerintahan yang sah dan adil.

Dalam pandangan NU, memilih dalam pemilu adalah kewajiban syariat untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan yang baik.

3. Syaikh Abdul Malik:

hukum golput dalam islam,  perbedaan pendapat ulama                            palembang, sumateraekspres.id – menjelang pelaksanaan pilkada serentak pada rabu, 27 november 2024, masyarakat indonesia dihadapkan pada beragam sikap terkait partisipasi dalam pesta demokrasi.
salah satu isu yang sering mencuat adalah gerakan golput (golongan putih) atau memilih untuk tidak memilih.
meskipun golput dapat berdampak pada penurunan partisipasi pemilih, banyak faktor yang mempengaruhi pilihan ini, seperti ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu, calon pemimpin, atau alasan teknis lainnya.
dalam pandangan islam, hukum golput tidaklah tunggal, melainkan bergantung pada niat dan konteks masing-masing individu.
baca juga:tak berhenti ucap syukur sukardi terima grand prize 1 (satu) unit mobil honda brv dari bank bri 
baca juga:bri unit sp 1 sumber hidup permudah transaksi di pelosok pedamaran timur
para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai apakah golput diperbolehkan, bahkan ada yang menganggapnya haram, makruh, atau mubah.
berikut adalah beberapa pandangan tentang hukum golput dalam islam menurut para ulama.
hukum golput menurut ulama:
1.    majelis ulama indonesia (mui):
    mui mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa golput hukumnya haram. mereka berpendapat bahwa tidak menggunakan hak pilih merupakan sikap tidak bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa.
mui menekankan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pemilu demi menjaga kestabilan negara.
baca juga:forkopimda sumsel tinjau tps 007 di ogan ilir, pastikan kesiapan jelang pilkada
baca juga:reward bri poin untungkan nasabah, program tahunan yang menggiurkan
2.    nahdlatul ulama (nu):
    nu menganggap golput bertentangan dengan ajaran islam, yang mengharuskan umat untuk menjaga kelangsungan pemerintahan yang sah dan adil.
dalam pandangan nu, memilih dalam pemilu adalah kewajiban syariat untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan yang baik.
3.    syaikh abdul malik:
    syaikh abdul malik memandang bahwa meskipun pemilu adalah bagian dari mekanisme demokrasi, islam tetap mengajarkan pentingnya memilih pemimpin yang adil.
beliau menekankan bahwa meski proses demokrasi berbeda dengan syariat islam, memilih pemimpin yang bertanggung jawab tetap penting.
baca juga:transaksi lebih mudah dengan brizzi: solusi praktis untuk pembayaran digital
baca juga:ip mall, pusat belanja pertama di palembang, terus eksis setelah tiga dekade
4.    ustaz abdul somad:
    ustaz abdul somad menilai golput sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab.
ia mengingatkan bahwa memilih adalah bagian dari tanggung jawab sosial dan agama setiap individu, yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa.
5.    ustaz adi hidayat:
    menurut ustaz adi hidayat, partisipasi dalam pemilu adalah kewajiban bagi umat islam. ia mengajak umat untuk tidak menyia-nyiakan hak pilih mereka, karena setiap suara berpengaruh besar dalam menentukan kemajuan negara.
baca juga:belanja praktis dengan qris: nkhz baby shop andalkan teknologi bri untuk kemudahan transaksi
baca juga:motor dipinjamkan ke teman, malah dibawa kabur korban lapor ke polisi
secara keseluruhan, mayoritas ulama sepakat bahwa memilih dalam pemilu adalah bagian dari tanggung jawab umat islam untuk memastikan kepemimpinan yang adil dan menjaga kemaslahatan umat dan negara.
namun, dalam beberapa kondisi, seperti jika semua calon pemimpin dicurigai memiliki niat buruk, golput bisa dianggap sebagai pilihan yang sah.