Modus Honor Saksi Bagi-Bagi Amplop Jelang Pilkada Wilayah MLM

Reporter: Izul |

Editor: Irwansyah |

Selasa , 26 Nov 2024 - 15:22

Politik uang kembali marak menjelang Pilkada 2024. Amplop bertuliskan 'honor saksi' diduga dibagikan di wilayah MLM. Bawaslu akan tindak tegas pelaku politik uang! Foto:Ist/Sumateraekspres.id--

"Kami akan memeriksa laporan tersebut untuk memastikan apakah memenuhi unsur formil dan materil," tambahnya.

Dia mengakui bahwa pembuktian pelanggaran money politics cukup sulit dilakukan, karena harus memenuhi berbagai persyaratan, termasuk bukti yang lengkap dari pelapor, terlapor, dan barang bukti.

"Jika amplop itu untuk honor saksi dari pasangan calon tertentu, sulit untuk membuktikan apakah itu termasuk pelanggaran atau tidak," jelasnya.

Meskipun tidak ada aturan yang melarang pemberian uang sebagai honor saksi, praktek ini tetap memicu kecurigaan.

Di Desa Sungai Baung, Kabupaten Muratara, seorang warga bernama Ayani mengungkapkan bahwa ia dan warga setempat sering menangkap pelaku money politics setiap kali pemilu berlangsung.

"Dulu, kami menangkap oknum yang membagikan kain kepada warga, dan di dalamnya ada uang Rp50 ribu. Kali ini, amplop yang dibagikan bertuliskan 'saksi', dan ada surat mandat kosong," ceritanya.

Di wilayah Musi Rawas, kejadian serupa juga terungkap. Warga menangkap oknum ketua RT di Kecamatan Megang Sakti yang membagikan uang tunai pecahan Rp100 ribu, beserta identitas warga yang akan menerima uang tersebut dengan embel-embel "tim eksternal" atau "saksi luar" dari pasangan calon tertentu.

Agus Tiansah, anggota Bawaslu Musi Rawas yang membawahi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, menyatakan bahwa pihaknya sedang memproses laporan warga terkait dugaan politik uang.

"Kami sudah memantau dan laporan masih dalam pemeriksaan di Gakkumdu. Selanjutnya, Gakkumdu akan mengeluarkan rekomendasi apakah laporan ini memenuhi syarat atau tidak," jelasnya.

modus honor saksi bagi-bagi amplop jelang pilkada wilayah mlm                            lubuklinggau, sumateraekspres.id – menjelang pilkada 2024, praktik politik uang kembali marak, dengan modus serangan fajar yang terjadi di beberapa titik wilayah mlm.
sejumlah amplop berisi uang diduga dibagikan kepada warga dengan dalih "honor saksi" untuk pasangan calon tertentu.
ketua bawaslu lubuklinggau, dedi kareima jaya, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan money politics.
"kami sedang menyelidiki dan akan menindak tegas pihak yang terlibat," ungkapnya saat dihubungi pada selasa (26/11) pukul 10.00 wib.
baca juga:10 rekomendasi hp entry level 1 jutaan terlaris 2024, ada incaranmu?
baca juga:asyik ada total 27 hari bakal libur dan cuti bersama 2025 
sejak masa tenang pemilu 2024 dimulai, bawaslu lubuklinggau telah menerima empat laporan dugaan money politics, yang saat ini masih dalam tahap pemeriksaan.
pihak bawaslu mengimbau agar masyarakat menolak politik uang dan segera melaporkan pelanggaran yang terjadi.
praktik serangan fajar ini dianggap merusak integritas demokrasi serta mengancam keadilan dalam proses pemilu.
bawaslu juga mengingatkan warga bahwa memberi atau menerima uang dalam konteks pemilu dapat dikenai sanksi hukum.
baca juga:polda sumsel gagalkan penyelundupan 17 ton pupuk bersubsidi, lima tersangka ditangkap
baca juga:dialog kebhinekaan di malang: meneguhkan peran pemuda muhammadiyah dalam menjaga ideologi pancasila
"jika pelanggaran pemilu terjadi selama masa tenang, sanksinya bisa dua kali lipat sesuai dengan uu no. 10 tahun 2016 tentang pelanggaran pemilu," jelas dedi.
menurut pantauan komisioner bawaslu lubuklinggau, berbagai modus digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksi politik uang. namun, kebanyakan pelaku menggunakan amplop yang bertuliskan "honor saksi".
"kami akan memeriksa laporan tersebut untuk memastikan apakah memenuhi unsur formil dan materil," tambahnya.
baca juga:rekrutmen pertamina training and consulting untuk lulusan sma hingga s1, ini syarat dan posisinya
baca juga:inilah 15 jurusan kuliah dengan peluang terbesar lulusannya diterima bumn, gaji dan karier terjamin
dia mengakui bahwa pembuktian pelanggaran money politics cukup sulit dilakukan, karena harus memenuhi berbagai persyaratan, termasuk bukti yang lengkap dari pelapor, terlapor, dan barang bukti.
"jika amplop itu untuk honor saksi dari pasangan calon tertentu, sulit untuk membuktikan apakah itu termasuk pelanggaran atau tidak," jelasnya.
meskipun tidak ada aturan yang melarang pemberian uang sebagai honor saksi, praktek ini tetap memicu kecurigaan.
di desa sungai baung, kabupaten muratara, seorang warga bernama ayani mengungkapkan bahwa ia dan warga setempat sering menangkap pelaku money politics setiap kali pemilu berlangsung.
baca juga:daftar program promo sales dan after sales toyota di gjaw 2024: pilihan menguntungkan untuk pembeli mobil baru
baca juga:perjuangan mengantar logistik pilkada ke tps 7 dusun karang menjangan di oku timur
"dulu, kami menangkap oknum yang membagikan kain kepada warga, dan di dalamnya ada uang rp50 ribu. kali ini, amplop yang dibagikan bertuliskan 'saksi', dan ada surat mandat kosong," ceritanya.
di wilayah musi rawas, kejadian serupa juga terungkap. warga menangkap oknum ketua rt di kecamatan megang sakti yang membagikan uang tunai pecahan rp100 ribu, beserta identitas warga yang akan menerima uang tersebut dengan embel-embel "tim eksternal" atau "saksi luar" dari pasangan calon tertentu.
agus tiansah, anggota bawaslu musi rawas yang membawahi divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat, menyatakan bahwa pihaknya sedang memproses laporan warga terkait dugaan politik uang.
baca juga:kegiatan operasional bank indonesia ditiadakan pada hari pemungutan suara pilkada 2024
baca juga:tukarkan kode redeem honor of kings 26 november 2024 untuk skin hero eksklusif gratis!
"kami sudah memantau dan laporan masih dalam pemeriksaan di gakkumdu. selanjutnya, gakkumdu akan mengeluarkan rekomendasi apakah laporan ini memenuhi syarat atau tidak," jelasnya.
bawaslu mengingatkan agar masyarakat tidak ragu melaporkan temuan pelanggaran pemilu. setiap laporan akan diproses sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.