Money Politics Halangi Terpilihnya Pemimpin Berkualitas, Imbau Hindari Politik Uang di Pilkada Serentak 2024

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Minggu , 24 Nov 2024 - 21:36

Kurniawan menambahkan, penindakan politik uang ini sebenarnya bukan sulit diungkap. Tetapi ada beberapa yang tidak bisa dibuktikan. "Misal, sembako atau uangnya ada, tapi tidak ada unsur ajakannya. Atau dalam amplop dan sembako, hanyaa ada stiker atau kartu nama. Karena dalam politik uang, harus ada unsur ini (ajakan memilih)," jelasnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi SH MSE, juga mengimbau para pasangan calon (paslon) gubernur, bupati hingga wali kota dan juga masyarakat, untuk menghindari politik uang. "Tentunya kalau ada hal-hal melanggar, sudah ada saluran hukumnya. Kalau ada yang ketahuan menggunakan politik uang, akan diproses," katanya.

Masalah politik uang, akan diproses melalui Bawaslu. Sedangkan kalau tindakan pidana, ada bagiannya ditangani pihak kepolisian dan kejaksaan. “Kami imbau pilkada ini tidak menggunakan politik uang," tegas Elen.

Ketua DPC FSB Nikeuba atau Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Palembang, Hermawan SH, berpendapat sukses dan kondusifnya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 ini, akan berdampak positif terhadap tumbuh kembang dunia usaha.

Hal yang perlu diperhatikan adalah kinerja dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. “Berkaca akan masifnya money politics dan penyebaran berita hoaks pada saat Pileg lalu, untuk Pilkada ini kami minta penyelenggara pemilu harus bersikap profesional dengan proaktif dalam menindaklanjuti setiap laporan yang masuk," pintanya.

Dosen Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab & Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, Otoman SS MHum, mengutip pernyataan Cornel West. Bahwa di era materialisme, konsep demokrasi itu sendiri berada dalam risiko. Ketika uang berbicara lebih keras dari pada suara rakyat, keterlibatan demokratis yang sejati menderita.

Ketika individu merasa bahwa suara mereka tidak berarti di hadapan kekuatan finansial, apatis dan ketidakpedulian terhadap politik pun meningkat. Akibatnya, partisipasi dalam pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya menurun. Sehingga mengikis fondasi demokrasi itu sendiri.

Demokrasi di Indonesia, meski telah berlangsung lebih dari dua dekade, masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah praktik politik uang. Fenomena ini tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tapi juga mengakibatkan munculnya masyarakat yang semakin materialistis.

Salah satu penyebab utama praktik politik uang, adalah kultur politik yang sudah mengakar dalam masyarakat. Banyak orang di Indonesia menganggap bahwa imbalan material adalah hal yang wajar dalam politik.

Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dan kondisi sosial-ekonomi juga berkontribusi pada munculnya praktik politik uang. Dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, terutama di daerah-daerah tertentu, masyarakat merasa bahwa mereka perlu memanfaatkan peluang yang ada untuk mendapatkan imbalan.

Dalam kondisi ini, pemilih lebih cenderung memilih calon yang menawarkan imbalan, karena mereka beranggapan bahwa hal itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keuntungan. “Keterbatasan akses terhadap informasi yang berkualitas juga menjadi factor penyebab,” katanya.

Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan informasi tentang calon pemimpin dan program-program mereka. “Ketidakpahaman ini membuat mereka lebih rentan terhadap tawaran imbalan,” ulasnya.

money politics halangi terpilihnya pemimpin berkualitas, imbau hindari politik uang di pilkada serentak 2024                            sumsel, sumateraekspres.id - pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024, sudah masuk tahapan masa tenang. waktu pemungutan suara di tps, rabu 27 november 2024, tinggal 2 hari lagi. di saat-saat krusial ini, pilihan pemilih masih bisa ’digoyang’ iming-iming uang ataupun sembako.
money politics atau politik uang, merupakan bagian dari skandal korupsi pemilu. menciderai demokrasi, menodai fairness proses politik. jadi persoalan serius penyelenggaraan pemilu, dan merusak kehendak rakyat dalam menentukan calon pemimpin yang berkualitas.
direktur eksekutif pusat studi kebijakan dan politik (pskp) dr ade indra chaniago msi, menegaskan bahwa politik uang tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi. tapi juga menghalangi terpilihnya pemimpin berkualitas. 
"praktik ini membuat masyarakat memilih karena iming-iming uang, bukan berdasarkan kompetensi calon. hal ini menjadi tantangan besar bagi demokrasi kita," tegasnya. 
menurut ade, pendidikan politik harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. "hanya sekitar 10 persen pemilih di indonesia yang rasional. sisanya masih didominasi oleh pemilih tradisional. jika masyarakat cerdas, praktik money politics  akan sulit berkembang," katanya.
baca juga:logistik pilkada di oku timur mulai dikirim, pengawalan ketat oleh polisi dan tni
baca juga:disdukcapil tetap buka layanan saat pilkada, pada sabtu, minggu, dan hari coblosan
aktivis anti-korupsi, rahmat sandi iqbal,  menyoroti dampak buruk politik uang yang menghasilkan pemimpin bermental korup. "pemimpin yang lahir dari praktik ini (politik uang) hanya akan fokus memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. mereka sudah berpikir untuk mengembalikan modal besar yang digunakan selama kampanye," tegasnya.  
rahmat yang merupakan direktur eksekutif suara informasi rakyat sriwijaya (sira), menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. "sayangnya, pendidikan politik saat ini sangat minim. tanpa itu, masyarakat mudah terjebak dalam rayuan politik uang," cetusnya.
ketua forum kerukunan umar beragama (fkub) sumsel, kh mal'an abdullah, berharap pilkada serentak 2024 ini sebagai kematangan demokrasi. karena itu menjadi mutlak bagi semua pihak, harus memelihara semua prosesnya secara damai. 
 
perbedaan harus bisa ditempatkan, sebagai dinamika yang hidup dalam iklim demokrasi. masyarakat juga sudah paham, mana calon pemimpin yang layak dipilih. sehingga seharusnya tidak terpengaruh politik uang. “secara umum untuk menuju pilkada damai, kualitas sangat menentukan,” ucapnya.
baca juga:pertarungan ketat paslon pilkada oki, muchendi vs dja'far, siapa yang terkuat?
baca juga:pangdam ii/sriwijaya, pilkada serentak 2024 harus berjalan aman, damai, lancar, dan sukses
tokoh agama di sumsel, drs h umar said, mengaku sedih sekarang ini nasihat ulama dikalahkan oleh siraman amplop. “siapapun, pemberi dan penerima uang dalam politik uang akan masuk neraka tanpa dihisab lagi,” ujarnya mengingatkan.
ketua dpd asosiasi pemerintah desa seluruh indonesia (apdesi) sumsel, mulyanto, mengajak pengurus apdesi dan seluruh kepala desa di sumatera selatan, bersama-sama menjaga pilkada serentak 2024 berjalan lancar, dan damai, serta menjaga netralitas.
terkait politik uang, jauh hari sebelumnya dia sudah mengimbau kepada masyarakat. “menggunakan politik uang itu, artinya dibayar. tentu di masa depan, nasib masyarakat itu sendiri yang dirugikan. karena itu kami imbau jangan dilakukan (politik uang),” sampainya.
terpisah, kapolda sumsel irjen pol andi rian r djajadi sik mh, mengatakan pihaknya telah mempersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi terjadinya money politics.“kami telah memetakan hal itu,” tegasnya.
pengaruh uang dalam pemilu ataupun pilkada, tidak hanya sekedar praktik beli suara menjelang pemungutan suara. ”polanya ada bermacam-macam. tak hanya terjadi di masa tertentu semisal pada saat jelang pencoblosan. kadang membagi-bagikan dalam bentuk uang tunai, barang dan lainnya," bebernya.
baca juga:disdukcapil prabumulih buka layanan di hari libur untuk sukseskan pilkada 2024
baca juga:polrestabes palembang siapkan personil di setiap tps untuk amankan pilkada 2024
mengutip dari seorang ulama, lanjut andi rian, politik uang itu seperti hukum pasar/ekonomi. “kalaupun ada yang mau memberi uang tapi tidak ada yang mau menerima, tidak laku uangnya. sebaliknya, walaupun banyak yang mau terima uang tapi tidak uangnya, ‘kan tidak ada barang itu (politik uang),” sampainya.
jadi itu memang saling kait mengait. tapi jika semua sepakat bahwa akan memilih pemimpin yang punya visi dan misi yang jelas untuk kemajuan daerah sumsel dan kabupaten/kotanya, maka tidak akan berpatokan pada politik uang. “tapi akan lebih melihat pada visi dan misi calon kepala daerah itu,” paparnya.
 ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi sumsel kurniawan spd, mengungkapkan politik uang di masa pilkada 2024 bertransformasi ke dalam bentuk digital. “kami akan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memantau politik uang melalui dompet digital," ungkapnya.
peralihan politik uang ke dompet digital dengan berbagai aplikasinya ini, mengikuti perkembangan zaman. "namun kami tetap melakukan pengetatan pengawasan, patroli pengawasan karena jelang pencoblosan akan rawan politik uang," akunya.
bawaslu sumsel juga sudah menerima beberapa informasi terkait dengan politik uang. “makanya kami melakukan pengetatan pengawasan, termasuk yang bentuknya pembagian sembako jelang masa pencoblosan,” tambahnya.
 baca juga:kpu empat lawang gelar simulasi pemungutan suara, persiapkan masyarakat menyambut pilkada
baca juga:kapolres oku timur pimpin apel siaga untuk cek kesiapan personel selama masa tenang pilkada 2024
bawaslu mengerahkan petugas hingga di tingkat pengawas tps, dengan bergerak secara mobile agar tidak kecolongan kalau ada yang bagi sembako ataupun uang.  "kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan menginformasikan dugaan pembagian sembako, dan uang,” imbaunya.
kurniawan menambahkan, penindakan politik uang ini sebenarnya bukan sulit diungkap. tetapi ada beberapa yang tidak bisa dibuktikan. "misal, sembako atau uangnya ada, tapi tidak ada unsur ajakannya. atau dalam amplop dan sembako, hanyaa ada stiker atau kartu nama. karena dalam politik uang, harus ada unsur ini (ajakan memilih)," jelasnya.
 penjabat (pj) gubernur sumsel elen setiadi sh mse, juga mengimbau para pasangan calon (paslon) gubernur, bupati hingga wali kota dan juga masyarakat, untuk menghindari politik uang. "tentunya kalau ada hal-hal melanggar, sudah ada saluran hukumnya. kalau ada yang ketahuan menggunakan politik uang, akan diproses," katanya.
masalah politik uang, akan diproses melalui bawaslu. sedangkan kalau tindakan pidana, ada bagiannya ditangani pihak kepolisian dan kejaksaan. “kami imbau pilkada ini tidak menggunakan politik uang," tegas elen.
ketua dpc fsb nikeuba atau konfederasi serikat buruh seluruh indonesia palembang, hermawan sh, berpendapat sukses dan kondusifnya penyelenggaraan pilkada serentak 2024 ini, akan berdampak positif terhadap tumbuh kembang dunia usaha.
baca juga:kapolda sumsel andi rian atensi penebalan pengamanan pilkada di tingkat ppk, ada ’aroma’ apa? 
baca juga:jangan rekening dipegang istri, pesan karo ops polda sumsel soal uang saku personel bko pengamanan pilkada
hal yang perlu diperhatikan adalah kinerja dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini kpu dan bawaslu. “berkaca akan masifnya money politics dan penyebaran berita hoaks pada saat pileg lalu, untuk pilkada ini kami minta penyelenggara pemilu harus bersikap profesional dengan proaktif dalam menindaklanjuti setiap laporan yang masuk," pintanya.
dosen sejarah peradaban islam fakultas adab & humaniora uin raden fatah palembang, otoman ss mhum, mengutip pernyataan cornel west. bahwa di era materialisme, konsep demokrasi itu sendiri berada dalam risiko. ketika uang berbicara lebih keras dari pada suara rakyat, keterlibatan demokratis yang sejati menderita.
ketika individu merasa bahwa suara mereka tidak berarti di hadapan kekuatan finansial, apatis dan ketidakpedulian terhadap politik pun meningkat. akibatnya, partisipasi dalam pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya menurun. sehingga mengikis fondasi demokrasi itu sendiri.
demokrasi di indonesia, meski telah berlangsung lebih dari dua dekade, masih dihadapkan pada berbagai tantangan. salah satunya adalah praktik politik uang. fenomena ini tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tapi juga mengakibatkan munculnya masyarakat yang semakin materialistis. 
salah satu penyebab utama praktik politik uang, adalah kultur politik yang sudah mengakar dalam masyarakat. banyak orang di indonesia menganggap bahwa imbalan material adalah hal yang wajar dalam politik. 
 
ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dan kondisi sosial-ekonomi juga berkontribusi pada munculnya praktik politik uang. dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, terutama di daerah-daerah tertentu, masyarakat merasa bahwa mereka perlu memanfaatkan peluang yang ada untuk mendapatkan imbalan. 
dalam kondisi ini, pemilih lebih cenderung memilih calon yang menawarkan imbalan, karena mereka beranggapan bahwa hal itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keuntungan. “keterbatasan akses terhadap informasi yang berkualitas juga menjadi factor penyebab,” katanya. 
banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan informasi tentang calon pemimpin dan program-program mereka. “ketidakpahaman ini membuat mereka lebih rentan terhadap tawaran imbalan,” ulasnya.
penegakan hukum yang lemah terhadap praktik politik uang, juga berkontribusi pada meluasnya fenomena ini. meskipun ada undang-undang yang mengatur larangan politik uang, dalam praktiknya banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti. 
menurut laporan bawaslu, hanya sekitar 15 persen dari kasus dugaan politik uang yang berhasil diproses secara hukum (bawaslu, 2022). hal ini menciptakan impunitas bagi para pelanggar dan semakin memperkuat budaya materialistis.
praktik politik uang yang terus berlangsung berdampak signifikan terhadap kualitas demokrasi. pertama, pemilih yang tergoda oleh imbalan materi cenderung mengabaikan kualitas dan integritas calon pemimpin. hal ini berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten, sehingga dapat memperburuk kondisisosial, ekonomi, dan politik di negara ini.
kedua, adanya praktik politik uang menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilihan. calon-calon yang memiliki sumber daya lebih besar mendapatkan keuntungan tidak adil, sehingga mengurangi peluang bagi calon yang lebih baik tetapi tidak memiliki kekuatan finansial. 
ketiga, budaya materialisme ini dapat menimbulkan apatisme di kalangan pemilih yang merasa bahwa suara mereka tidak berarti jika harus ditebus dengan uang. hal ini dapat mengakibatkan partisipasi politik yang rendah, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi sistem demokrasi itu sendiri.
salah satu langkah penting untuk mengatasi praktik politik uang adalah melalui pendidikan politik. masyarakat perlu diajarkan tentang pentingnya partisipasi politik yang berdasarkan pada pengetahuan dan visi calon pemimpin. 
program-program literasi politik yang menyasar generasi muda harus digalakkan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. menurut sebuah penelitian oleh united nations development programme (undp), pendidikan politik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi.
pemerintah dan lembaga terkait harus memperkuat regulasi mengenai politik uang. penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran harus dilakukan untuk memberikan efek jera. kampanye anti-politik uang yang masif juga perlu digalakkan, melibatkan masyarakat dan berbagai elemen, termasuk media. 
sebagai contoh, komisi pemberantasan korupsi (kpk) bisa berkolaborasi dengan bawaslu untuk meningkatkan pengawasan dalam proses pemilu. “praktik politik uang yang berkembang dalam kultur politik kita adalah tantangan serius yang memerlukan perhatian dan tindakan serius dari semua pihak,” pungkasnya.