Kapolda Sumsel Andi Rian Atensi Penebalan Pengamanan Pilkada di Tingkat PPK, Ada ’Aroma’ Apa?

Reporter: Andre Jedor |

Editor: Widi Sumeks |

Sabtu , 23 Nov 2024 - 21:45

CEK PASUKAN: Kapolda Sumsel saat mengecek pasukan di barisan Satbrimob, dalam Apel Pergeseran Pasukan Operasi Mantap Praja Musi 2024, di lapangan apel Mapolda Sumsel, Sabtu pagi (23/11/2024). -FOTO: POLDA SUMSEL FOR SUMEKS-

Bagaimana jika saksi tidak hadir? “Jika tidak ada saksi, kami pun tetap jalan. Karena kami sudah punya tugas dan fungsi masing-masing. Semua harus tetap jalan sesuai dengan tahapan yang sudah kami laksanakan. Yang jelas usai penghitungan surat suara di TPS, langsung dibawa ke PPS. Jadi transit di PPS, langsung dibawa ke kecamatan. Begitu selesai, langsung dibawa ke PPK,” jelasnya lagi.

Menyinggung bagaimana kalau pemilih yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) tapi tidak menerima undangan, Andika menjelaskan pada prinsipnya dia harus bawa KTP dimana alamat TPS berada. “Petugas KPPS di TPS, akan menerimannya,” pungkas Andika. (air/iol)

kapolda sumsel andi rian atensi penebalan pengamanan pilkada di tingkat ppk, ada ’aroma’ apa?                             palembang, sumateraekspres.id - ada 6 poin dari kapolda sumsel irjen pol andi rian r djajadi sik mh, yang harus dipedomani personel polri terlibat pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024. yakni poin ke-4, penebalan pengamanan saat rekapitulasi suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan (ppk).
 “personel yang terlibat dalam pengawalan kotak suara dan penebalan pada ppk untuk melaksanakan pengamanan di luar, dan memastikan kegiatan rekapitulasi suara berjalan lancar tanpa ada intimidasi dari pihak yang tidak berkepentingan,” tegas andi rian, sabtu pagi (23/11/2024).
 “karena sejatinya ruh dari proses pilkada ini, adalah rekapitulasi suara di ppk. jika di ppk lancar, maka insya allah di kabupaten, kota dan provinsi, akan tidak ada masalah,” tambahnya, dalam amanatnya pada apel pergeseran pasukan operasi mantap praja musi 2024, di lapangan apel mapolda sumsel.
 ada sebanyak 1.471 personel bawah kendali operasi (bko) yang dikerahkan, untuk membantu pengamanan pilkada ke polres/tabes jajaran polda sumsel. terdiri dari bko satbrimob 700 personel, bko ditsamapta 63 personel, dan bko polda sumsel 708 personel dari gabungan satuan kerja (satker).
baca juga:jangan rekening dipegang istri, pesan karo ops polda sumsel soal uang saku personel bko pengamanan pilkada
baca juga:polda sumsel terjunkan 1.471 personel untuk amankan tahapan pungut dan hitung suara pilkada serentak 2024
 sementara itu ada 5 poin lain yang harus dipedomani. poin 1, laksanakan pengamanan secara profesional, dan penuh rasa tanggung jawab dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
 poin 2, tetap konsisten untuk menjaga netralitas dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas pengamanan. poin 3, personel pengamanan mengerti tingkat kerawanan di daerah tugasnya atau tps-nya, jangan meninggalkan tps sebelum seluruh kegiatan pilkada selesai.
 poin 5, hindari segala tindakan tidak terpuji, karena dapat menurunkan citra institusi. dia tidak mengharapkan ada petugas pengamanan yang justru menjadi pemicu terjadinya konflik.
 poin 6, laksanakan tugas pengamanan ini dengan penuh keikhlasan dengan diniatkan sebagai ibadah kepada allah swt, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
baca juga:polda sumsel kirim 1.471 personel bko amankan pilkada serentak, ini 6 penekanan kapolda andi rian
baca juga:jelang pilkada serentak 2024, kapolda sumsel ingatkan jangan menggosok-gosok rakyat supaya terjadi benturan
 masih dalam amanatnya, andi rian mengatakan 1.471 personel bko yang dikerahkan ini, akan mempertebal pengamanan pemungutan suara di tps hingga rekapitulasi di ppk. “pengamanan mulai tanggal 24 november 2024, sampai dengan 1 desember 2024,” ujarnya.
 andi rian bersyukur sejak pelaksanaan kampanye mulai 25 september lalu sampai 23 november ini, telah dilakukan pengamanan dengan baik. “alhamdulillah, dengan hasil hasil terwujudnya situasi kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif selama pelaksanaan kampanye tersebut,” ucapnya.
pengamanan pilkada : kapolda sumsel irjen pol andi rian r djajadi sik, mengecek pasukan pada apel pergeseran pasukan operasi mantap praja musi 2024, sabtu pagi (23/11). sebanyak 1.471 personel bko dikirim ke polres/tabes, untuk mempertebal pengamanan di t-foto: polda sumsel-
 kondisi tersebut dapat terwujud berkat kerja keras dan kesungguhan seluruh personel polda sumsel, dalam melaksanakan tugas pengamanan. “saya mengucapkan terima kasih, kepada seluruh personel atas pelaksanaan tugas pengamanan pada tahap kampanye,” ucapnya.
 harapannya, kesuksesan pengamanan masa kampanye dapat ditingkatkan pada pengamanan tahap berikutnya. “yakni tahap pemungutan suara dan penghitungan suara yang sangat menentukan dan sangat berpotensi, terjadi gangguan kamtibmas,” tambah andi rian.
 dari beberapa kejadian yang menonjol terjadi selama tahap kampanye, dapat disimpulkan bahwa situasi politik di tiap-tiap daerah begitu fluktuatif dan dinamis. “oleh sebab itu, keseriusan dan kesungguhan kita dalam melaksanakan tugas pengamanan ini, sangat diperlukan demi terlaksananya pesta demokrasi yang aman dan lancar,” pintanya.
 pada pengamanan tahap ini, personel bko polda sumsel akan diterjunkan langsung ke kesatuan wilayah. guna membantu pengamanan pilkada, pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara. “pahami betul bahwa tugas yang akan saudara laksanakan cukup berat, sehingga memerlukan keseriusan dan kesiapan saudara dalam melaksanakan tugas pengamanan,” imbuhnya.
 selaku kapolda sumsel, andi rian tetap berusaha memastikan kesiapan dan kesehatan personel polda sumsel yang ditugaskan pengamanan pilkada serentak 2024. “beberapa hari belakang ini, telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pengecekan kondisi pasukan guna memastikan personel yang terlibat pengamanan ini dalam kondisi siap dan prima untuk melaksanakan tugas,” ujarnya.
 usai apel serpas, karo ops polda sumsel kombes pol m anis prasetio susanto sik, menjelaskan soal penekanan pengamanan di ppk sebagaimana amanat kapolda sumsel. “apakah karena di ppk termasuk yang dipetakan rawan kecurangan?,” tanya sumatera ekspres.
 anis mengatakan, pihaknya sudah membagi klasifikasi tempat pemungutan suara (tps), ada yang sangat rawan, rawan, dan kurang rawan. “demikian juga ppk. kami klasifikasikan di daerah-daerah yang sangat rawan, nanti akan kami tebalkan dengan pengamanan dari satbrimob dan ditsamapta,” katanya.
 kemudian di ppk daerah yang dianggap kurang rawan, baru akan dilakukan penebalan pada saat penghitungan dan rapat pleno. “kemudian dalam hal senpi, kami melarang membawa senpi ke tps. agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkas anis.
pergeseran pasukan: karo ops polda sumsel kombes pol m anis prasetio susanto sik (tengah), menjelaskan tugas dan tanggungjawab personel yang terlibat bko pengamanan pilkada serentak 2024.-foto: andri irawan/sumeks-
 terpisah, ketua komisi pemilihan umum (kpu) provinsi sumsel andika pranata jaya ssos msi, menjelaskan pemungutan suara di tps pada 27 november 2024 dari pukul 07.30-13.00 wib. 
 “setelah surat suara dihitung di tps, langsung dibawa ke pps (panitia pemungutan suara) tingkat kelurahan atau desa. tahapan selanjutnya dibawa ke ppk di tingkat kecamatan,” urai andika, saat dihubungi kemarin.
 perhatian khusus rekapitulasi suara di tingkat ppk seperti ditekankan kapolda sumsel, andika sepakat. “jadi memang seperti itu,” ujarnya. namun soal apakah ppk rawan adanya kecurangan atau intimidasi, andika tidak berani menyebut seperti itu.
 karena kembali dijelaskannya, setelah dari pps kelurahan atau desa, muaranya ada ke ppk atau tingkat kecamatan. “yang jelas untuk meminimalisir terjadinya hal-hal di luar ketetapan, semua pasangan calon (paslon) juga dipastikan ada saksi,” terangnya.
 namun soal saksi paslon dapat hadir atau tidak, katanya itu juga tidak masalah. “kalau mau hadir silahkan. dan yang pasti ada pengawas pemilu. karena setiap tps, pps ataupun ppk, semua saksi dari bawaslu sudah pasti ada,” tegasnya.
 bagaimana jika saksi tidak hadir? “jika tidak ada saksi, kami pun tetap jalan. karena kami sudah punya tugas dan fungsi masing-masing. semua harus tetap jalan sesuai dengan tahapan yang sudah kami laksanakan. yang jelas usai penghitungan surat suara di tps, langsung dibawa ke pps. jadi transit di pps, langsung dibawa ke kecamatan. begitu selesai, langsung dibawa ke ppk,” jelasnya lagi. 
 menyinggung bagaimana kalau pemilih yang masuk daftar pemilih tetap (dpt) tapi tidak menerima undangan, andika menjelaskan pada prinsipnya dia harus bawa ktp dimana alamat tps berada. “petugas kpps di tps, akan menerimannya,” pungkas andika. (air/iol)