Sumsel Terbanyak Laporan Tambang Ilegal, Pemda Ngaku Tidak Berkutik, Wewenang Pemerintah Pusat

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Kamis , 14 Nov 2024 - 22:32

PENAMBANGAN ILEGAL: Aktivitas penambangan emas ilegal, masih sering ditemui di wilayah Kabupaten Muratara, Sumsel. Berdampak merusak lingkungan, dan ekosistem sungai. -FOTO: IST-

SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID - Sepanjang 2023 lalu, Kementerian ESDM menerima 128 laporan tambang ilegal. Baik dari laporan kepolisian maupun keterangan ahli dalam kasus pertambangan ilegal (PETI). Dari 128 laporan itu, terbanyak di Sumsel, dengan 26 laporan.

Salah satu yang marak aktivitas pertambangan ilegal di Sumsel yakni Kabupaten Muratara. Di daerah ini, terjadi kerusakan lingkungan karena tambang emas tradisional. Sudah tentu ilegal.

Tambang emas ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan dan keselamatan warga serta keamanan ekonomi daerah. Aktivitas penambangan emas secara ilegal pada Kabupaten Muratara banyak ditemukan di wilayah kecamatan Karang Jaya, Rupit, Rawas Ulu dan Ulu Rawas.

Para penambang menggunakan zat merkuri dan bahan kimia berbahaya lainnya untuk memisahkan emas dari tanah. Penggunaan bahan kimia beracun ini berdampak langsung pada kualitas air sungai. Selain air tercemar, ikan-ikan mati.

Aktivitas tambang emas ilegal di Muratara, seringkali didapati di sepanjang aliran Sungai Rupit dan Sungai Rawas. Dampaknya sangat dirasakan warga, air sungai yang tadinya jernih mendadak keruh.

Asisten I Bidang Pemerintahan sekaligus mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muratara, H Alfirmansyah Karim, mengungkapkan, beragam upaya telah dilakukan. Mulai dari sosialisasi, hingga penindakan dari aparat keamanan.

Pemda Muratara sangat setuju dan mendukung penuh gebrakan yang dilakukan presiden RI Prabowo Subianto, yang mengharapkan adanya segmen khusus yang membenahi masalah penambagan dan perkebunan.

Pihaknya mendukung semua investor maupun kelompok masyarakat yang mau membuat izin secara legal untuk usaha yang mereka geluti. "Di tingkat pemda memang tidak punya kewenangan soal perizinan seperti itu. Tapi kami sangat mendukung kebijakan presiden, yang menawarkan solusi agar aktivitas tambang maupun perkebunan tidak merusak lingkungan," jelasnya.

Kapolres Muratara AKBP Koko Arianto Wardhani, didampingi Kasat Reskrim Muratara AKP Sopian Hadi mengungkapkan pihak kepolisian telah berulang kali melakukan operasi untuk menindak tambang minyak ilegal dan PETI. Namun tantangan yang dihadapi cukup besar.

"Kami tidak mentoleransi segala pelanggaran hukum. Penindakan akan dilakukan terhadap pelaku tambang ilegal yang terbukti merusak lingkungan," tegasnya.

sumsel terbanyak laporan tambang ilegal, pemda ngaku tidak berkutik, wewenang pemerintah pusat                            sumsel, sumateraekspres.id - sepanjang 2023 lalu, kementerian esdm menerima 128 laporan tambang ilegal. baik dari laporan kepolisian maupun keterangan ahli dalam kasus pertambangan ilegal (peti). dari 128 laporan itu, terbanyak di sumsel, dengan 26 laporan.
salah satu yang marak aktivitas pertambangan ilegal di sumsel yakni kabupaten muratara. di daerah ini, terjadi kerusakan lingkungan karena tambang emas tradisional. sudah tentu ilegal. 
tambang emas ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan dan keselamatan warga serta keamanan ekonomi daerah. aktivitas penambangan emas secara ilegal pada kabupaten muratara banyak ditemukan di wilayah kecamatan karang jaya, rupit, rawas ulu dan ulu rawas.
para penambang menggunakan zat merkuri dan bahan kimia berbahaya lainnya untuk memisahkan emas dari tanah. penggunaan bahan kimia beracun ini berdampak langsung pada kualitas air sungai. selain air tercemar, ikan-ikan mati.
aktivitas tambang emas ilegal di muratara, seringkali didapati di sepanjang aliran sungai rupit dan sungai rawas. dampaknya sangat dirasakan warga, air sungai yang tadinya jernih mendadak keruh.
-
baca juga:penertiban tambang ilegal picu phk
baca juga:lima tahun beroperasi, bos tambang ilegal kumpulkan kekayaan dan rugikan negara rp540 miliar
asisten i bidang pemerintahan sekaligus mantan kepala dinas lingkungan hidup muratara, h alfirmansyah karim, mengungkapkan, beragam upaya telah dilakukan. mulai dari sosialisasi, hingga penindakan dari aparat keamanan.
pemda muratara sangat setuju dan mendukung penuh gebrakan yang dilakukan presiden ri prabowo subianto, yang mengharapkan adanya segmen khusus yang membenahi masalah penambagan dan perkebunan.
pihaknya mendukung semua investor maupun kelompok masyarakat yang mau membuat izin secara legal untuk usaha yang mereka geluti. "di tingkat pemda memang tidak punya kewenangan soal perizinan seperti itu. tapi kami sangat mendukung kebijakan presiden, yang menawarkan solusi agar aktivitas tambang maupun perkebunan tidak merusak lingkungan," jelasnya.
kapolres muratara akbp koko arianto wardhani, didampingi kasat reskrim muratara akp sopian hadi mengungkapkan pihak kepolisian telah berulang kali melakukan operasi untuk menindak tambang minyak ilegal dan peti. namun tantangan yang dihadapi cukup besar.
"kami tidak mentoleransi segala pelanggaran hukum. penindakan akan dilakukan terhadap pelaku tambang ilegal yang terbukti merusak lingkungan," tegasnya.
baca juga:berkaitan dengan penangkapan bos tambang ilegal, polda sumsel amankan barang bukti mewah
baca juga: rumah mewah bos tambang ilegal kembali digeledah, polisi temukan kendaraan mewah dan dugaan pencucian uang
akbp koko menekankan, agar masyarakat tetap tidak melanggar hukum maupun melakukan perusakan lingkungan. "kalau yang penambang emas longsor itu, banyak di wilayah lain di sarolangun jambi, bukan di wilayah kita. tapi warga yang tertimbun itu warga kita," jelasnya.
pada 2024 ini, sudah beberapa kali  operasi gabungan antara polres muratara dan dinas esdm provinsi sumsel.  sudah mengamankan puluhan pelaku tambang ilegal. alat-alat seperti mesin penyedot minyak yang digunakan dalam kegiatan ilegal ini juga disita oleh pihak berwenang.
kasus tambang minyak ilegal dan peti di kabupaten muratara menunjukkan bahwa meski sumber daya alam menjadi kekayaan potensial bagi daerah, pengelolaan yang tidak bertanggung jawab hanya akan membawa kerugian bagi semua pihak.
terpisah, kepala cabang dinas regional iv dinas esdm sumsel, juhansyah st mt msc melalui lela sofia st mt mengungkapkan, yang diawasi pihaknya di lahat yakni mineral bukan logam dan batuan (mblb). “belum ada laporan tambang ilegal," ucapnya.
di wilayah kerja cabang dinas regional iv dinas esdm sumsel tercatat 35 izin usaha pertambangan (iup) operasi produksi, eksplorasi dan surat izin penambangan batuan (sipb) mblb yang aktif.
baca juga:mantap! polda sumsel kembali amankan 9 pelaku tambang ilegal muara enim. barang bukti 120 ton batubara
baca juga:tambang ilegal bawa masalah
dari jumlah tersebut, 28 izin berada di lahat dan 7 izin di kabupaten empat lawang. dengan rincian 15 iup operasi produksi, 10 iup eksplorasi dan 10 sipb mblb.
jenis usaha tambang yang dominan di lahat dan empat lawang yakni sirtu (pasir batu). ada 29 tambang yang beroperasi, diikuti 5 usaha tambang andesit dan 1tambann batu kali.
kapolres lahat akbp god parlasro sinaga sik melalui kasat reskrim iptu redho rizki pratama strk sik msi mengungkapkan, sudah pernah ada beberapa tambang ilegal yang ditindak pihak polres lahat. "kalau untuk saat ini tidak ada tambang ilegal di lahat" ungkapnya.
polisi sudah mengamankan barang bukti alat berat ekskavator yang beroperasi dalam penggalian batu bara di lahan seluas 1 hektare dengan kerusakan seluas 0,28 hektare. juga mengamankan barang bukti hasil garapan batu bara yang dibungkus dalam karung. 
berada di wilayah izin usaha pertambangan (wiup) pt lahat pulau pinang bara jaya (lppbj) seluas 850 hektare.  penambangan yang dilakukan bermula dari sekelompok masyarakat yang mengaku tergabung dalam salah satu koperasi. 
baca juga:bakal bentuk pos apung pantau tambang ilegal
baca juga:dpo tambang ilegal diminta serahkan diri
awalnya aktivitas tambang ilegal ini tercium pihak kepolisian. selanjutnya dilakukan cek tkp dan diimbau, pada 1 november 2022 lalu. namun imbauan polisi tidak ditanggapi serius. bahkan kembali melakukan penggalian.
mereka melakukan aktivitas pengerukkan selama 9 hari dari 30 oktober hingga 8 november 2022. dari hasil garapan terkumpul sebanyak 30 ton batu bara yang dikarungkan. rencananya bakal dijual ke perusahaan.
sedangkan untuk tambang galian c pada 2021 lalalu, dua oknum kades ditangkap terkait kasus peti. polres lahat berhasil mengungkap kasus pertambangan ilegal di talang bengkurat kelurahan pagar agung, kecamatan lahat, kabupaten lahat. 
kepala dinas perindustrian, perdagangan dan esdm kabupaten muara enim drs bakti msi mengatakan bahwa kabupaten dibidabg esdm tidak lagi berwenang terhadap batu bara. "fungsinya ada di, panas bumi, gas elpijibdan kelistrikan," ujarnya.
ditambahkan kabid esdm, yosephat tribuono mengatakan sejak adanya uu no 23/2014 pemerintah kabupaten muara enim tidak lagi memiliki kewenangan terkait batu bara. "oleh karenanya sejak itu kewenangan semua berkaitan dengan minerba itu ke pusat semua," bebernya. 
lanjutnya, untuk perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan di muara enim ada 11 perusahaan. "perusahaan itu adalah  pt bukit asam, pt mme, pt bas, pt sbp, pt pgu, pt pmss, pt dbu, pt wsl, pt tbbe, pt bse dan pt ste," ulasnya. 
tahun lalu, polres ogan ilir sempat merazia aktivitas tambang pasir ilegal di 5 titik. yakni desa talang balai baru ii, desa tanjung raja selatan. 
masyarakat desa kapuk kecamatan pemulutan selatan juga mengeluhkan aktivitas penambangan pasir yang diduga ilegal. "sudah bertahun-tahun tambang pasir di situ. dampaknya sungai keruh dan jalan rusak akibat sering dilewati truk," ungkap dia.
sementara, tambang pasir galian c yang diduga tidak memiliki izin bebas beroperasi di desa kelampadu, kecamatan muara kuang, ogan ilir. 
tambang pasir dan galian c di desa santapan timur kecamatan kandis, ditutup paksa oleh polsek rantau alai. penutupan paksa ini karena galian pasir tersebut dianggap tidak berizin, ilegal dan aktivitasnya merusak lingkungan, khususnya sungai tempat penyedotan pasir. 
kapolres ogan ilir akbp bagus suryo wibowo sik menuturkan sejauh ini belum ada laporan terkait tambang ilegal yang masuk.  "kalau tambang pasir dan galian c itu sempat beberapa tempat di cek sudah ada izin-izinnya," jelas kapolres.
polres ogan ilir belum lama ini telah melakukan pembongkaran gudang, yang diduga menjadi tempat penyimpanan bbm ilegal. seperti di jalan lingkar selatan desa pegayut kecamatan pemulutan, desa payakabung, kecamatan indralaya utara dan lainnya. 
"kita sedang fokus ke pilkada. namun tetap gudang bbm ilegal itu jadi atensi kita juga," tukasnya. penjabat (pj) gubernur sumsel, elen setiadi mengatakan, tambang dibagi dua. ada tambang minerba (mineral dan batu bara), juga ada migas (minyak bumi dan gas). 
"untuk illegal drilling migas kita akan selesaikan basis regulasinya. karena tanpa basis regulasinya tambang-tambang rakyat agak repot diselesaikan," kata elen, kamis (14/11). 
menurutnya, proses regulasi untuk sumut-sumur minyak ilegal sudah dibahas di kementerian esdm. harapannya segera keluar peraturan presiden (perpres).
"jika sudah ada regulasinya, maka tambang-tambang migas ini bisa dilakukan kerja sama sehingga tidak lagi ilegal," katanya.  elen menambahkan,  tambang ilegal migas di sumsel jumlahnya besar. "di catatan kita illegal drilling itu di atas 10 ribu," ujarnya. 
sedangkan untuk tambang minerba ilegal, sedang diinventarisasi. "saya tidak hapal daerahnya. tapi nanti diinventarisasi oleh dinas esdm, dpmptsp punya daftar perizinannya. penertiban dilakukan dinas esdm karena mereka memiliki inspektur pengawas," tukasnya. 
kepala dinas esdm provinsi sumsel, hendriansyah menjelaskan, bahwa  pengelolaan tambang batu bara itu kewenangan kementerian esdm melalui ditjen minerba.  "jadi mereka yang kemarin rapat dengar pendapat (rdp) dengan dpr ri. termasuk melaporkan 25 tambang ilegal batu bara yang di sumsel. kita pemda tidak dilibatkan," ucapnya. 
soal pengawasan juga dilakukan pemerintah pusat, sesuai uu,  sejak 2020 pengelolaan sektor minerba dilakukan pusat secara langsung. "kalau pun ada praktek tambang ilegal minerba, maka untuk pengawasan maupun penertiban dilakukan pemerintah pusat,"  bebernya.
mengenai tindaklanjut dari tambang ilegal tersebut, nanti dari kementerian esdm melalui ditjen minerba dan ditjen gakkum. "implementasi nanti melalui ditjen gakkum ini," kata dia.  sebelum keluar uu tahun 2020, jika ada praktik tambang ilegal minerba, pemda bisa turun lakukan pengawasan dan penindakan.
"karena kewenangan sudah dipindahkan ke pusat, maka semuanya dilakukan pemerintah pusat. pemda tidak bisa melakukan apapun. kalaupun bisa, sifatnya menyampaikan informasi. itupun jika ada laporan masyarakat yang keberatan lalu menyampaikan ke pemprov sumsel," tambahnya.  tambang yang kewenangan pengelolaannya ada di tangan pemprov yakni mineral bukan logam dan batuan (tanah liat, pasir, batu).