Pemerintah Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, Sejak 2022 Terbit 7.551 Akta Ikrar Wakaf Elektronik

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Kamis , 14 Nov 2024 - 13:07

Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Produktif, Sejak 2022 Terbit 7.551 Akta Ikrar Wakaf Elektronik-Foto: Kemenag Bali-

SUMATERAEKSPRES.ID - Kementerian Agama (Kemenag) terus berupaya mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf produktif melalui berbagai langkah strategis.

Salah satunya adalah dengan memanfaatkan sistem pendaftaran online melalui Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset wakaf dapat dikelola dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono Abdul Ghafur, menyampaikan bahwa sejak 2022, Kemenag telah menerbitkan 7.551 Akta Ikrar Wakaf Elektronik. Hal tersebut menjadi tonggak penting dalam mempercepat administrasi dan legalitas tanah wakaf di Indonesia.

Namun, Waryono juga menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi mengenai regulasi terkait wakaf kepada jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), agar pengelolaan aset wakaf dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Sosialisasi dan Kerja Sama dengan ATR/BPN

Pada acara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2024 yang diadakan di Jakarta pada Rabu (13/11/2024), Waryono menyebutkan bahwa sosialisasi mengenai sistem wakaf perlu ditingkatkan, terutama di kalangan aparat ATR/BPN.

Acara ini dihadiri oleh 100 peserta yang merupakan perwakilan dari Kepala Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah (Kanwil) se-Indonesia, yang terlibat dalam pengelolaan tanah wakaf produktif.

Dalam acara tersebut, Menteri ATR/BPN menargetkan percepatan sertifikasi tanah wakaf produktif dalam waktu 100 hari.

Waryono mengingatkan pentingnya proses sertifikasi yang tertib administrasi dan dilaksanakan dengan kehati-hatian, mengingat tidak semua masyarakat memahami ketentuan regulasi terkait wakaf.

Pensertifikatan tanah wakaf harus dilakukan dengan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan atau penyalahgunaan yang dapat merugikan umat.

Pengamanan Aset Wakaf dan Sinergi Antar Lembaga

Selain aspek administrasi, Waryono juga mengingatkan bahwa tanah wakaf sering kali menjadi sumber konflik agraria. Oleh karena itu, pengamanan aset wakaf harus menjadi perhatian serius.

Dalam hal ini, Kemenag dan ATR/BPN telah menjalin kerja sama yang diatur dalam Memorandum of Understanding (MoU) untuk mempercepat proses sertifikasi dan mengamankan aset wakaf dari potensi sengketa.

pemerintah dorong percepatan sertifikasi tanah wakaf, sejak 2022 terbit 7.551 akta ikrar wakaf elektronik                            sumateraekspres.id - kementerian agama (kemenag) terus berupaya mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf produktif melalui berbagai langkah strategis.
salah satunya adalah dengan memanfaatkan sistem pendaftaran online melalui sistem informasi wakaf (siwak). upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset wakaf dapat dikelola dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat.
direktur pemberdayaan zakat dan wakaf kemenag, waryono abdul ghafur, menyampaikan bahwa sejak 2022, kemenag telah menerbitkan 7.551 akta ikrar wakaf elektronik. hal tersebut menjadi tonggak penting dalam mempercepat administrasi dan legalitas tanah wakaf di indonesia.
namun, waryono juga menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi mengenai regulasi terkait wakaf kepada jajaran kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn), agar pengelolaan aset wakaf dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.
baca juga:forum zakat dan wakaf dunia meneguhkan kemanusiaan melalui 15 resolusi, salah satunya mendukung hak palestina
baca juga:kepemimpinan jokowi: 255.000+ tanah wakaf kini bersertifikat, kua naik kelas
sosialisasi dan kerja sama dengan atr/bpn
pada acara monitoring dan evaluasi (monev) pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) 2024 yang diadakan di jakarta pada rabu (13/11/2024), waryono menyebutkan bahwa sosialisasi mengenai sistem wakaf perlu ditingkatkan, terutama di kalangan aparat atr/bpn.
acara ini dihadiri oleh 100 peserta yang merupakan perwakilan dari kepala kantor pertanahan dan kantor wilayah (kanwil) se-indonesia, yang terlibat dalam pengelolaan tanah wakaf produktif.
dalam acara tersebut, menteri atr/bpn menargetkan percepatan sertifikasi tanah wakaf produktif dalam waktu 100 hari.
waryono mengingatkan pentingnya proses sertifikasi yang tertib administrasi dan dilaksanakan dengan kehati-hatian, mengingat tidak semua masyarakat memahami ketentuan regulasi terkait wakaf.
baca juga:pengumpulan wakaf uang capai rp2,4 triliun, kemenag terus intensifkan upaya
baca juga:kemenag tetapkan 2 bank sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang
pensertifikatan tanah wakaf harus dilakukan dengan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan atau penyalahgunaan yang dapat merugikan umat.
pengamanan aset wakaf dan sinergi antar lembaga
selain aspek administrasi, waryono juga mengingatkan bahwa tanah wakaf sering kali menjadi sumber konflik agraria. oleh karena itu, pengamanan aset wakaf harus menjadi perhatian serius.
dalam hal ini, kemenag dan atr/bpn telah menjalin kerja sama yang diatur dalam memorandum of understanding (mou) untuk mempercepat proses sertifikasi dan mengamankan aset wakaf dari potensi sengketa.
melalui kerja sama ini, kedua lembaga berharap dapat mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf untuk mendukung optimalisasi pemanfaatannya.
forum wakaf produktif: meningkatkan kerja sama antar instansi
waryono juga menyoroti peran forum wakaf produktif dan badan wakaf indonesia (bwi) sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan tanah wakaf yang produktif. forum ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi nazhir (pengelola wakaf), kantor pertanahan, dan instansi terkait lainnya untuk mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf di seluruh indonesia.
selain itu, waryono menekankan pentingnya harmonisasi pemahaman terkait data dan regulasi wakaf antara kemenag dan kantor pertanahan. dengan adanya kesepahaman yang jelas, diharapkan proses sertifikasi dan pengelolaan tanah wakaf dapat berjalan lebih lancar dan tepat sasaran.
regulasi yang mendukung pemberdayaan wakaf
sebagai langkah untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf, waryono juga mengusulkan perlunya regulasi yang lebih jelas mengenai peruntukan tanah wakaf.
ia menekankan bahwa tanah wakaf seharusnya dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang produktif, seperti perdagangan, agrobisnis, dan pendidikan, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
ini penting untuk memastikan bahwa wakaf dapat memberikan maslahat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
waryono juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam proses sertifikasi tanah wakaf, seperti ketidaklengkapan dokumen dan ketidakjelasan status fisik lahan. oleh karena itu, ia berharap solusi lintas sektor dapat ditemukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, dengan melibatkan berbagai pihak dalam prosesnya.
exit strategy dan kendala sertifikasi tanah wakaf
dalam sesi pemaparan tentang exit strategy, waryono menjelaskan bahwa untuk mengoptimalkan sertifikasi tanah wakaf, perlu ada regulasi yang memadai mengenai pemanfaatan tanah wakaf.
ia menegaskan bahwa dengan memanfaatkan tanah wakaf secara produktif, diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umat sesuai dengan target pembangunan nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn).
beberapa kendala yang masih dihadapi dalam proses sertifikasi tanah wakaf antara lain adalah ketidaklengkapan dokumen dan masalah fisik lahan yang tidak terverifikasi dengan jelas.
untuk itu, perlu ada koordinasi lebih lanjut antara kemenag, atr/bpn, serta instansi terkait lainnya untuk mencari solusi terbaik agar tanah wakaf dapat segera disertifikasi dan dimanfaatkan secara optimal.
harapan untuk masa depan wakaf produktif
dengan terus melibatkan berbagai pihak dan memperkuat sinergi antar lembaga, waryono berharap proses sertifikasi tanah wakaf dapat semakin lancar, sehingga tanah wakaf dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk kepentingan umat dan kesejahteraan nasional.
dalam hal ini, pengelolaan tanah wakaf yang produktif bukan hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung pembangunan sosial yang lebih berkelanjutan di indonesia.