Sinergi Pemerintah dan Pengembang: Realisasikan Program 3 Juta Rumah Demi Hunian Layak Terjangkau

Reporter: Dudun |

Editor: Novis |

Rabu , 13 Nov 2024 - 07:41

APERSI Sumsel harapkan sinergi pemerintah dan pengembang untuk wujudkan program 3 juta rumah subsidi. Foto: dudun/sumateraekspres.id--

Ia menambahkan bahwa Upah Minimum Regional (UMR) menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam membeli rumah, sehingga program pemerintah untuk memberikan subsidi sangat membantu.

Selain perumahan, akses air bersih juga menjadi fokus APERSI. Di wilayah Kalidoni dan Mata Merah, misalnya, masih terdapat kekurangan pasokan air bersih yang berdampak pada masyarakat sekitar.

"Ada Perpres yang menyatakan bahwa pemerintah akan membantu pengembang dalam penyediaan air bersih. Kami berharap ke depannya akan ada pembangunan booster baru agar pasokan air PDAM bisa mencukupi kebutuhan masyarakat," harap Doni.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Wilayah APERSI Sumatera Selatan, Adi Kurniawan Bima, mengungkapkan harapannya terkait penyelarasan peta perizinan antar lembaga.

Menurut Bima, saat ini sering terjadi perbedaan data peta antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kondisi ini membuat proses sertifikasi lahan menjadi terhambat.

“Seringkali, peta yang diakui oleh pemerintah pusat tidak selaras dengan peta di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, misalnya di Palembang. Sertifikat lahannya sudah keluar, namun izinnya belum bisa diterbitkan di Palembang. Kami berharap, pemerintah melalui kementerian terkait dapat menciptakan sistem peta satu atap agar sertifikasi dan perizinan bisa terintegrasi dengan lembaga seperti BPN, PU, Dispenda, dan Bapenda,” ujar BIma.

Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini pengembang terpaksa mengeluarkan biaya tambahan hingga dua sampai tiga kali lipat akibat perbedaan peta dan regulasi antar lembaga.

“Hal ini sangat membebani pengembang, terutama dari sisi biaya dan waktu. Kami berharap pemerintah dapat memfasilitasi sinergi antara lembaga-lembaga terkait untuk mendukung pengembang dalam menyediakan hunian bagi masyarakat,” pintanya.

Dalam rangka memperingati HUT ke-26 APERSI Sumatera Selatan, Doni berharap agar APERSI terus berjaya dan semakin berperan aktif dalam mendukung program pemerintah.

"Kami ingin seluruh pengembang di Sumatera Selatan, khususnya anggota APERSI, terus meningkatkan kinerja dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak hanya untuk rumah subsidi, tetapi juga untuk rumah komersial," pungkasnya.

Dengan adanya sinergi antara pengembang dan pemerintah, Doni yakin bahwa cita-cita untuk memberikan akses hunian layak bagi masyarakat Sumatera Selatan dapat terwujud.

Selain itu, dukungan pemerintah dalam hal perizinan dan infrastruktur dasar seperti air bersih akan sangat membantu dalam menciptakan perumahan yang layak dan terjangkau.

sinergi pemerintah dan pengembang: realisasikan program 3 juta rumah demi hunian layak terjangkau                            sumateraekspres.id– ketua wilayah asosiasi pengembang perumahan dan permukiman seluruh indonesia (apersi) provinsi sumatera selatan, doni prabowo, menaruh harapan besar pada pemerintahan mendatang terkait program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah.
program ini diharapkan mampu memberikan kabar baik dan angin segar bagi pengembang perumahan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“kami sangat berharap bahwa saat regulasi dan surat terkait program tiga juta rumah ini dikeluarkan, akan menjadi kabar gembira bagi para pengembang. program ini sangat penting mengingat keterbatasan kuota dan tantangan di lapangan. tiga juta kuota rumah subsidi dari pemerintah akan menjadi stimulus positif bagi pengembang di seluruh indonesia, termasuk di sumatera selatan,” ungkap doni, dalam acara hut apersi ke-26, (12/11).
di provinsi sumatera selatan sendiri, kuota pembangunan rumah subsidi akan dibagi berdasarkan jumlah penduduk dan kebutuhan di setiap daerah.
baca juga:gunakan sistem modular concrete, penuhi target perumahan pemerintah
baca juga:optimistis sektor perumahan bakal meningkat 
saat ini, apersi sumsel memiliki sekitar 200 anggota aktif yang berkomitmen untuk mendukung program ini.
“apersi menargetkan penjualan rumah sebanyak mungkin untuk membantu pemerintah dan memberikan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tambahnya.
doni menjelaskan bahwa penjualan rumah subsidi telah mengalami peningkatan sejak masa pandemi covid-19. meski sebelumnya sempat terdampak, kini penjualan mulai stabil.
"kami berharap, dengan adanya program tiga juta rumah ini, peningkatan penjualan rumah subsidi dapat lebih signifikan, karena selama ini banyak daftar tunggu masyarakat yang terkendala oleh keterbatasan kuota subsidi dari pemerintah pusat," jelasnya.
lebih lanjut, doni menjelaskan bahwa ketersediaan lahan di palembang cukup memadai untuk pembangunan rumah subsidi. namun, pertimbangan lokasi masih menjadi perhatian utama.
"kami perlu memilih lokasi yang strategis, dekat dengan pusat pemerintahan atau area industri, agar masyarakat yang bekerja di sekitar kawasan tersebut lebih mudah mengakses hunian," ujarnya.
baca juga:hadir dengan 100,000+ hadiah langsung hingga bmw 520i m sport
baca juga:halo-halo! mulai 17 november, diskon tarif tol terbanggi besar-kayu agung menjadi 15% sampai tanggal ini!
ia menambahkan bahwa upah minimum regional (umr) menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam membeli rumah, sehingga program pemerintah untuk memberikan subsidi sangat membantu.
selain perumahan, akses air bersih juga menjadi fokus apersi. di wilayah kalidoni dan mata merah, misalnya, masih terdapat kekurangan pasokan air bersih yang berdampak pada masyarakat sekitar.
"ada perpres yang menyatakan bahwa pemerintah akan membantu pengembang dalam penyediaan air bersih. kami berharap ke depannya akan ada pembangunan booster baru agar pasokan air pdam bisa mencukupi kebutuhan masyarakat," harap doni.
pada kesempatan yang sama, sekretaris wilayah apersi sumatera selatan, adi kurniawan bima, mengungkapkan harapannya terkait penyelarasan peta perizinan antar lembaga.
menurut bima, saat ini sering terjadi perbedaan data peta antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. kondisi ini membuat proses sertifikasi lahan menjadi terhambat.
“seringkali, peta yang diakui oleh pemerintah pusat tidak selaras dengan peta di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, misalnya di palembang. sertifikat lahannya sudah keluar, namun izinnya belum bisa diterbitkan di palembang. kami berharap, pemerintah melalui kementerian terkait dapat menciptakan sistem peta satu atap agar sertifikasi dan perizinan bisa terintegrasi dengan lembaga seperti bpn, pu, dispenda, dan bapenda,” ujar bima.
ia juga mengungkapkan bahwa selama ini pengembang terpaksa mengeluarkan biaya tambahan hingga dua sampai tiga kali lipat akibat perbedaan peta dan regulasi antar lembaga.
baca juga:realisasi pajak sumsel babel rp17,6 t, mulai 1 januari berlakukan sistem coretax, tiap wp punya akun
baca juga:dua pengendara pick up gosong di jalan tol bayung lencir-tempino, diduga angkut bbm ilegal
“hal ini sangat membebani pengembang, terutama dari sisi biaya dan waktu. kami berharap pemerintah dapat memfasilitasi sinergi antara lembaga-lembaga terkait untuk mendukung pengembang dalam menyediakan hunian bagi masyarakat,” pintanya.
dalam rangka memperingati hut ke-26 apersi sumatera selatan, doni berharap agar apersi terus berjaya dan semakin berperan aktif dalam mendukung program pemerintah.
"kami ingin seluruh pengembang di sumatera selatan, khususnya anggota apersi, terus meningkatkan kinerja dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. tidak hanya untuk rumah subsidi, tetapi juga untuk rumah komersial," pungkasnya.
dengan adanya sinergi antara pengembang dan pemerintah, doni yakin bahwa cita-cita untuk memberikan akses hunian layak bagi masyarakat sumatera selatan dapat terwujud.
selain itu, dukungan pemerintah dalam hal perizinan dan infrastruktur dasar seperti air bersih akan sangat membantu dalam menciptakan perumahan yang layak dan terjangkau.