Tim Hukum HDCU Laporkan ASN Ogan Ilir ke Bawaslu Terkait Pelanggaran Kampanye

Reporter: Dudun |

Editor: Novis |

Selasa , 12 Nov 2024 - 09:04

Langkah tegas Tim Hukum HDCU melaporkan ASN ke Bawaslu Sumsel atas dugaan pelanggaran kampanye.Foto: dudun/sumateraekspres.id--

SUMATERAEKSPRES.ID– Tim Hukum HDCU (11/11/2014) melaporkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Ogan Ilir ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel terkait dugaan keterlibatannya dalam kegiatan kampanye pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024.

Laporan ini disampaikan Evan Dwi Putra. SH., perwakilan tim hukum HDCU, yang menyebutkan bahwa ASN yang bersangkutan, yang menjabat sebagai ASN di Ogan Ilir, terlibat dalam debat Pilkada gubernur yang pertama, di Kantor Bawaslu Sumsel.

Sebelumnya, Tim Hukum Matahati melaporkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Selatan (Sumsel) berinisial RTL dilaporkan tim advokasi pasang calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel, Mawardi Yahya - RA Anita Noeringhati (Matahati) ke Bawaslu Sumsel terkait adanya dugaan keterlibatan pejabat negara dalam tahapan kampanye dengan lokasi di Palembang.

"Kita telah melaporkan Paslon 01 dengan dugaan keterlibatan pejabat negara turut kampanye di Kota Palembang yang mana pejabat tersebut inisialnya RTL yang merupakan anggota senator," kata Tim Advokasi Paslon Cagub-cawagub Sumsel Matahati, Muhammad Gustryan Gumay saat di Rumah Bersama Matahati di Jakabaring, Jumat (8/11/2024), lalu.

Sementara itu, Evan tim kuasa hukum HDCU menjelaskan bahwa tindakan tersebut jelas melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada, khususnya Pasal 70 Ayat 1 Huruf b junto Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang melarang ASN untuk terlibat dalam kegiatan kampanye.

"ASN dilarang terlibat dalam kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami melaporkan keterlibatan ASN dari Ogan Ilir yang terlihat dalam debat pertama Pilkada Gubernur di hotel tersebut," ungkap Evan.

Evan menambahkan laporan yang disampaikan telah diterima oleh Bawaslu Sumsel. Selanjutnya pihak Bawaslu akan melakukan proses klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Kami tinggal menunggu proses selanjutnya dari Bawaslu. Harapan kami, laporan ini dapat ditindaklanjuti dengan profesional dan sesuai dengan peraturan yang ada," ujarnya. Evan berharap agar Bawaslu dapat bertindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga proses Pemilu 2024 berjalan dengan adil dan sesuai dengan aturan yang ada.

Terpisah komisioner Bawaslu Sumatera Selatan, Ahmad Nafi memberikan tanggapan terkait beberapa laporan pelanggaran yang diterima Bawaslu dalam rangka Pemilu 2024. Dalam keterangannya,

Nafi mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mendalami beberapa laporan yang melibatkan pasangan calon (paslon), anggota DPD RI dan media elektronik yang diduga melanggar Undang-Undang Penyiaran.

tim hukum hdcu laporkan asn ogan ilir ke bawaslu terkait pelanggaran kampanye                            sumateraekspres.id– tim hukum hdcu (11/11/2014) melaporkan seorang aparatur sipil negara (asn) yang bertugas di ogan ilir ke badan pengawas pemilu (bawaslu) sumsel terkait dugaan keterlibatannya dalam kegiatan kampanye pada pemilihan gubernur (pilgub) 2024.
laporan ini disampaikan evan dwi putra. sh., perwakilan tim hukum hdcu, yang menyebutkan bahwa asn yang bersangkutan, yang menjabat sebagai asn di ogan ilir, terlibat dalam debat pilkada gubernur yang pertama, di kantor bawaslu sumsel.
sebelumnya, tim hukum matahati melaporkan anggota dewan perwakilan daerah (dpd) ri asal sumatera selatan (sumsel) berinisial rtl dilaporkan tim advokasi pasang calon gubernur dan wakil gubernur sumsel, mawardi yahya - ra anita noeringhati (matahati) ke bawaslu sumsel terkait adanya dugaan keterlibatan pejabat negara dalam tahapan kampanye dengan lokasi di palembang.
"kita telah melaporkan paslon 01 dengan dugaan keterlibatan pejabat negara turut kampanye di kota palembang yang mana pejabat tersebut inisialnya rtl yang merupakan anggota senator," kata tim advokasi paslon cagub-cawagub sumsel matahati, muhammad gustryan gumay saat di rumah bersama matahati di jakabaring, jumat (8/11/2024), lalu.
baca juga:popularitas hdcu belum terkejar, hasil survei pilgub sumsel dari lsi djayadi hanan 26 oktober-3 november 
baca juga:hdcu gelar zikir akbar bersama ribuan jamaah demi kesehatan dan persatuan sumsel
sementara itu, evan tim kuasa hukum hdcu menjelaskan bahwa tindakan tersebut jelas melanggar ketentuan dalam undang-undang pilkada, khususnya pasal 70 ayat 1 huruf b junto pasal 189 undang-undang nomor 8 tahun 2015 yang melarang asn untuk terlibat dalam kegiatan kampanye.
"asn dilarang terlibat dalam kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung. kami melaporkan keterlibatan asn dari ogan ilir yang terlihat dalam debat pertama pilkada gubernur di hotel tersebut," ungkap evan.
evan menambahkan laporan yang disampaikan telah diterima oleh bawaslu sumsel. selanjutnya pihak bawaslu akan melakukan proses klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"kami tinggal menunggu proses selanjutnya dari bawaslu. harapan kami, laporan ini dapat ditindaklanjuti dengan profesional dan sesuai dengan peraturan yang ada," ujarnya. evan berharap agar bawaslu dapat bertindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga proses pemilu 2024 berjalan dengan adil dan sesuai dengan aturan yang ada. 
baca juga:kaesang pangarep dan hdcu santai nikmati mie legendaris palembang, psi tegaskan dukungan di pilgub sumsel
baca juga:700 ketua timses ikhlas dukung hdcu, memperkuat dukungan untuk herman deru dan cik ujang
terpisah komisioner bawaslu sumatera selatan, ahmad nafi  memberikan tanggapan terkait beberapa laporan pelanggaran yang diterima bawaslu dalam rangka pemilu 2024. dalam keterangannya,
nafi mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mendalami beberapa laporan yang melibatkan pasangan calon (paslon), anggota dpd ri dan media elektronik yang diduga melanggar undang-undang penyiaran.
menurut nafi, saat ini bawaslu masih memverifikasi apakah laporan-laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil untuk dilanjutkan. "kalau sudah terpenuhi, kami akan mendalami materi lebih lanjut dan memutuskan apakah laporan tersebut bisa dilanjutkan atau tidak," katanya.
nafi menambahkan, khusus untuk anghota dpd ri proses ini akan segera diputuskan pada hari yang sama, dan jika laporan tersebut terregistrasi, maka akan dibahas lebih lanjut dalam pleno.
nafi juga menyampaikan bahwa beberapa laporan lain yang masuk terkait dugaan pelanggaran kampanye tim matahati, belum dapat dilanjutkan. sebab, menurutnya dalam laporan tersebut tidak ditemukan unsur pidana yang jelas, sesuai dengan pasal 189 undang-undang no. 10 tahun 2016 tentang pemilu.
"kami telah membahas laporan-laporan tersebut. salah satunya asn kepala dinsos provinsi sumsel dalam pleno dan memutuskan bahwa laporan-laporan tersebut tidak bisa dilanjutkan ke tingkat penyidikan karena bukti materiilnya tidak cukup," ujar nafi.
baca juga:hdcu masih unggul di palembang, tapi e-ra baru dan matahati tak bisa dipandang remeh, cek hasil survey lkpi
baca juga:lucianty unggul tipis di survei pilkada muba, hdcu mendominasi suara
selain itu, nafi mengingatkan peserta pemilu agar mematuhi aturan yang ada, terutama terkait dengan pelaksanaan kampanye yang melibatkan asn, pejabat negara, dan badan usaha milik daerah (bumd).
"kami menghimbau kepada seluruh peserta pemilu di sumatera selatan untuk tidak melibatkan asn, pejabat negara, maupun bumd dalam kampanye tanpa melalui mekanisme yang sah," ujarnya. jika terbukti ada pelanggaran, bawaslu akan memproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
terkait dengan kampanye yang dinilai melanggar aturan, nafi juga menegaskan bahwa bawaslu akan terus memantau dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti yang disampaikan.
ia menyebutkan bahwa hingga saat ini terdapat tujuh laporan pelanggaran pidana pemilu yang masih dalam proses verifikasi, sebagian besar terkait dengan bukti yang tidak mendukung tuduhan yang diajukan.
dengan waktu pemilu yang semakin dekat, yakni hanya 16 hari menjelang pencoblosan, nafi mengimbau seluruh pihak untuk menjaga integritas dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kampanye.