Tren Positif dan Terjaga di Sumsel, 2 Komponen Perhitungan UMP, Apa Saja?

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 05 Nov 2024 - 21:50

Moh Wahyu Yulianto SSi SST MSi. -FOTO: NET-

Dalam penentuan UMK Palembang 2025, juga melibatkan dewan pengupahan yang berisikan pemerintah, pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan pekerja yang diwakili serikat buruh atau serikat pekerja.

"Nanti kita lihat apa yang disepakati oleh para pihak di dewan pengupahan. Setelah semua hasil ini disepakati, baru kami buat surat keputusan. Kami jadwalkan akhir November 2024 UMK Palembang sudah diumumkan, untuk pelaksanaannya di tahun 2025 mendatang," jelasnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Tranmigarasi Kabupaten OKU Timur, Alfian Syawal, juga mengatakan belum membahas Upah Minumum Kabupaten (UMK) OKU Timur. "Saat ini aturan masih digodok di pusat. Setelah ada peraturan baru, tinggkat provinsi rapat menentukan UMP, baru kami tingkat kabupaten," urainya.

Pembahasan tingkat kabupaten juga melibatkan dewan pengupahan. Ada perwakilan perusahaan, pekerja, bahkan ada dari perguruan tinggi. “Dari jadwal, 11-20 November sidang Dewan Pengupahan Provinsi, 21 November batas akhir UMP. 22-29 November Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten, 30 November batas akhir penetapan UMK," beber Alfian.

Terpisah, Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek Disnakertrans Banyuasin, Elyanto, mengatakan pihaknya juga masih menunggu aturan dari pusat terkait pembahasan UMK Banyuasin 2025. "Kita tunggu aturan pusat," singkatnya.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi OKI, Septa Akbar, menjelaskan berdasarkan putusan MK, dasar perhitungan upah minimum 2025 ada KHL yang selama dihapus berdasarkan UU Cipta Kerja. “Selama ini berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Itu ada rumusnya," terangnya, Selasa (5/11/2024).

Namun jika peraturan baru nantinya ada komponen KHL, kemungkinan kenaikan upah minimum akan lebih besar. “Akhir bulan ini perhitungannya, meskipun OKI masih ikut UMP. Karena OKI tidak memiliki dewan pengupahan,” katanya.

Kemudian lanjut Septa, ada yang namanya Upah Minimum Sektoral. Itu tujuannya untuk memberikan keadilan bagi pekerja yang mungkin pada sektor berbahaya.”Sebab jika dilihat dari UU Cipta Kerja, itukan disamaratakan. Tidak ada perbedaan di UMK itu,” paparnya.

Semisal bagi yang bekerja di pabrik garmen bagian mengepak barang, itu bagian yang berbahaya. Sepertinya itu dihidupkan lagi. "Jadi adil nantinya,"imbuhnya. Karena UU Cipta kerja yang ada saat ini, banyak pro kontra.

Kenaikan UMK dan UMP tidak bisa signifikan, karena sudah ada rumus baku. Dengan aturan baru, mungkin kenaikan upah bisa lebih tinggi karena itu memang yang dituntut buruh.

tren positif dan terjaga di sumsel, 2  komponen perhitungan ump, apa saja?                              palembang, sumateraekspres.id - pertumbuhan ekonomi dan inflasi, menjadi komponen dalam perhitungan upah minimum provinsi (ump) untuk tahun 2025. data kedua komponen tersebut berada di tren positif dan terjaga. sehingga kenaikan ump sumsel 2025 diperkirakan bakal jadi kabar baik.
kepala badan pusat statistik (bps) sumsel, moh wahyu yulianto ssi sst msi, menjelaskan bps hanya sebagai pemberi data kepada kementerian tenaga kerja (kemnaker). yakni, terkait data pertumbuhan ekonomi dan inflasi setiap periodiknya.
sedangkan formula penetapan upah minimum, sepenuhnya kewenangan kemnaker. “kami bps hanya menyajikan. sedangkan perhitungan formulanya, ya kembali lagi ke mereka (kemnaker)," kata wahyu, selasa (5/11/2024). 
dikatakannya, komponen dalam penetapan ump atau upah ini banyak. selain data pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari bps. “nanti data yang kami berikan ini, mereka hitung dengan komponen-komponen yang lainnya,” terangnya.
adapun data yang diberikan bps untuk penetapan ump nantinya, menggunakan data akumulasi satu tahun atau year on year (yoy). seperti september ke september untuk inflasi, dan triwulan 3 untuk pertumbuhan ekonomi. 
baca juga:bi yakin target inflasi terjaga hingga 2025, ini faktor pendukungnya
baca juga:setelah 4 bulan deflasi, sumsel kembali inflasi
gambaran data pertumbuhan ekonomi sumsel triwulan 3 tahun 2024, sebesar 5,04 persen (yoy). sedangkan inflasi sumsel di triwulan 3, atau september ke september sebesar 1,40 persen (yoy). “mengenai ump, kita lihat saja nanti penetapannya di sekitar 21 november,” pungkasnya.
terpisah, kepala dinas ketenagakerjaan provinsi sumsel deliar marzoeki, saat dikonfirmasi terkait putusan mk terbaru ini belum memberikan pernyataannya. "nanti, sedang tugas di luar kota," cetusnya.  
namun sebelumnya, dia pernah mengatakan masih menunggu surat edaran (se) dari kemnaker. setelah dapat se, baru pihaknya akan menggelar rapat tripartit untuk menetapkan ump dan menghitungnya berdasarkan formula yang sudah ditetapkan. “rencana ump sudah diumumkan pada 21 november," katanya.
kadisnaker kota palembang, rediyan deddy umrien, mengatakan pihaknya akan menaati putusan mk. yakni memasukkan komponen kebutuhan hidup layak (khl), dalam proses pembahasan terkait dengan upah minimum.
namun katanya, dalam memutuskan upah minimum kota (umk) palembang 2025, masih menunggu hasil keputusan penetapan ump sumsel 2025 pada 21 november. “pembahasannya melibatkan dewan pengupahan, yang di dalamnya melibatkan unsur pengusaha, pekerja, disnaker sekaligus perwakilan pemerintah,” jelasnya. 
 
baca juga:bps ungkap angka mengejutkan: inflasi sumatera selatan tembus 1,09%!
baca juga:peringati hut ke-23 kota lubuklinggau, fokus pada pembangunan dan pengendalian inflasi
dalam penentuan umk palembang 2025, juga melibatkan dewan pengupahan yang berisikan pemerintah, pengusaha yang diwakili asosiasi pengusaha indonesia (apindo) dan pekerja yang diwakili serikat buruh atau serikat pekerja. 
 
"nanti kita lihat apa yang disepakati oleh para pihak di dewan pengupahan. setelah semua hasil ini disepakati, baru kami buat surat keputusan. kami jadwalkan akhir november 2024 umk palembang sudah diumumkan, untuk pelaksanaannya di tahun 2025 mendatang," jelasnya.
 kepala dinas ketenagakerjaan dan tranmigarasi kabupaten oku timur, alfian syawal, juga mengatakan belum membahas upah minumum kabupaten (umk) oku timur. "saat ini aturan masih digodok di pusat. setelah ada peraturan baru, tinggkat provinsi rapat menentukan ump, baru kami tingkat kabupaten," urainya.
pembahasan tingkat kabupaten juga melibatkan dewan pengupahan. ada perwakilan perusahaan, pekerja, bahkan ada dari perguruan tinggi. “dari jadwal, 11-20 november sidang dewan pengupahan provinsi, 21 november batas akhir ump.  22-29 november sidang dewan pengupahan kabupaten, 30 november batas akhir penetapan umk," beber alfian.
terpisah, kabid hubungan industrial dan jamsostek disnakertrans banyuasin, elyanto, mengatakan pihaknya juga masih menunggu aturan dari pusat terkait pembahasan umk banyuasin 2025. "kita tunggu aturan pusat," singkatnya.
baca juga:inflasi inti stabil! kabar gembira untuk ekonomi indonesia!
baca juga:jaga kestabilan harga dan kendalikan inflasi
sekretaris dinas tenaga kerja dan transmigrasi oki, septa akbar, menjelaskan berdasarkan putusan mk, dasar perhitungan upah minimum 2025 ada khl yang selama dihapus berdasarkan uu cipta kerja. “selama ini berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. itu ada rumusnya," terangnya, selasa (5/11/2024).
namun jika peraturan baru nantinya ada komponen khl, kemungkinan kenaikan upah minimum akan lebih besar. “akhir bulan ini perhitungannya, meskipun oki masih ikut ump. karena oki tidak memiliki dewan pengupahan,” katanya.
kemudian lanjut septa, ada yang namanya upah minimum sektoral. itu tujuannya untuk memberikan keadilan bagi pekerja yang mungkin pada sektor berbahaya.”sebab jika dilihat dari uu cipta kerja, itukan disamaratakan. tidak ada perbedaan di umk itu,” paparnya.
semisal bagi yang bekerja di pabrik garmen bagian mengepak barang, itu bagian yang berbahaya. sepertinya itu dihidupkan lagi. "jadi adil nantinya,"imbuhnya. karena uu cipta kerja yang ada saat ini, banyak pro kontra. 
kenaikan umk dan ump tidak bisa signifikan, karena sudah ada rumus baku. dengan aturan baru, mungkin kenaikan upah bisa lebih tinggi karena itu memang yang dituntut buruh.
baca juga:inflasi indonesia tetap stabil di september 2024, pemerintah optimalkan kebijakan pengendalian harga
baca juga:tekan inflasi, stabilisasi harga pangan, pasar murah diserbu warga
"perlu diingat, ump-umk itu untuk karyawan pekerja baru di bawah satu tahun. kalau mereka sudah bekerja di atas 1 tahun, mereka sudah menggunakan skala upah. sama seperti asn, ada berkala dan pasti lebih besar dari ump," ujarnya.
 
kadisnaker kabupaten oku kadarisman sag msi, juga mengatakan keputusan mk tentu akan dijadikan dasar oleh dewan pengupahan untuk menentukan besaran ump 2025 maupun umk 2025.  dengan adanya komponen khl, untuk besaran pengupahan bisa berbeda-beda.
“karena akan berbeda untuk standar hidup layak antara satu daerah dan daerah lainnya,” ucapnya.  namun pemkab oku tidak akan menetapkan umk 2025. tapi akan menggunakan rujukan ump sumsel 2025, karena kabupaten oku belum memiliki dewan pengupahan.