Perjuangkan Guru Honorer Jadi PPPK

Kekurangan Hampir Seribu Guru

PALEMBANG – Kendati Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah berlangsung 3 tahap, nyatanya masih banyak guru honorer yang belum bisa menjadi PPPK karena terbatasnya kuota PPPK yang diberikan oleh pemerintah. Persoalan ini juga terjadi di Provinsi Sumsel, padahal kekurangan guru masih cukup tinggi.

Hal ini pun menjadi perhatian Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumsel yang terus memperjuangkan nasib para guru honorer di Sumsel. Salah satunya meminta kepada Pengurus Besar (PB) PGRI agar memperjuangkan semua guru honorer dapat diangkat menjadi PPPK oleh pemerintah.

"Dalam konferensi kerja III PGRI Sumsel masih banyak isu-isu yang harus kita angkat dan kita bahas, seperti mengenai nasib guru honorer dan kesejahteraan mereka," ujar Ketua PGRI Sumsel, H Ahmad Zulinto SPd MM didampingi Rektor Universitas PGRI Palembang, Dr H Bukman Lian MM MSi CIQaR dan Ketua BPH PB Universitas PGRI Palembang, Hj Melia Rosani SH MH, kemarin (18/3).

Ia mengatakan lewat kegiatan ini, pihaknya tak henti mendorong pengangkatan PPPK guru honorer. "Ini masih menjadi isu yang terus kita bawa ke tingkat nasional maupun provinsi, yakni bagaimana supaya guru honorer dan tenaga tendik diangkat menjadi PPPK seluruhnya," terangnya.

Dijelaskan, carut-marut pengangkatan PPPK juga harus dibenahi dan memberi masukan ke pemerintah. "Konsep awal PPPK kan waktu rakornas, yakni PPPK  ditempatkan sesuai tempat ia mengajar di tempat asalnya tapi sekarang tidak demikian," ujarnya. Kenyataannya justru ada yang ditempatkan bukan di tempat asalnya mengajar. Diduga ini juga ada permainan di kabupaten/kota atau provinsi. BACA JUGA : Busana Jumputan Kini Lebih Trendi

Sebenarnya cukup ironis, padahal kebutuhan guru ini sangat tinggi. "Kita ini kekurangan guru, bahkan di Sumsel kekurangannya hampir 1.000 guru," ujarnya. Tahun 2023, guru yang memasuki pensiun mencapai 600-700-an guru. "Jadi kita harap semakin banyak guru honorer diangkat," jelas dia.

Dalam konferensi kerja, pihaknya mengevaluasi kegiatan-kegiatan kerja PGRI Sumsel selama satu tahun. "Titik berat kita tahun ini masih mendorong pengangkatan PPPK," sebutnya. Dia berjanji akan terus memberikan masukan-masukan dan saran kepada pemerintah mengenai konsep awal PPPK sesuai rakornas. Kalapun alasan karena tidak ada dana, seyogianya pemerintah khususnya kabupaten/kota dan provinsi mencermati apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat. "Kita jangan selalu berpikir ini mengganggu dana alokasi daerah, tapi kita butuh guru. Jadi kedepankanlah," tegasnya.

Ketua Umum PB PGRI, Prof Dr Unifah Rosyidi MPd mengatakan, PPPK komitmen PGRI sejak awal. "Komitmen kita 1 juta guru PPPK dan kemarin ada 3.043 PPPK yang belum ditempatkan. Lewat cara kami yang santun, ini akan ditempatkan di proses berikutnya. Akan terus kita kawal," tandasnya. (nni/fad/)