*Jaga Kepatutan Secara Hati-Hati

PALEMBANG – Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam tatap muka dengan kepala daerah se-Provinsi Sumsel di gedung BPK RI Jl Demang Lebar Daun, kemarin (17/3), anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit merilis kabupaten/kota terbaik dalam opini wajar tanpa pengecualian.

Adapun daerah dalam wilayah Provinsi Sumsel yang masuk kriteria terbaik tanpa pengecualian diraih tiga kabupaten. Untuk opini WTP terbaik pertama Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan nilai 90 persen, WTP terbaik kedua diraih Kabupaten Muara Enim dengan nilai 89,30 persen, dan ketiga Kabupaten OKU Selatan 89,23 persen.

Untuk tiga daerah paling bawah mendapat nilai WTP, yakni Pemprov Sumsel 78 persen, Kabupaten Muratara 79,2, dan PALI 79,9 persen. Ahmadi Noor Supit menyebut nilai rata-rata WTP se-Sumsel sebesar 85,42 persen. “Target kita sebenarnya hanya 75 persen, namun semua kabupaten/kota dan Provinsi di Sumsel melampaui target BPK RI. Jadi yang terendah saya sebut tadi bukan berarti mereka di bawah garis target. Tetap raihan angka WTP di atas target BPK RI,” ungkapnya.

Dia mengatakan penilaian ini sebagaimana ditetapkan UUD Tahun 1945, pemeriksaan menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dia menjelaskan mengapa butuh kehadiran semua kepala daerah di Sumsel karena saat ini sudah masuk tahun politik 2023. “Jadi kita mengantisipasinya untuk sama-sama saling berbagi informasi dan menyamakan persepsi serta situasi,” ungkapnya. Dia juga menguraikan sejak diamanahkan sebagai anggota 5 BPK RI, berharap rakyat segera keluar dari garis kemiskinan. “Melihat kayanya Indonesia, sebenarnya kita tidak harus dihadapkan dengan lapangan pekerjaan yang susah. Ada kesenjangan semakin tinggi, mestinya negara Indonesia yang kaya sumber daya alam membuat rakyatnya sejahtera,” kata dia. Jadi jika ada warga Indonesia miskin berarti ada something wrong.

Bahkan dari catatannya, rakyat yang menikmati hasil pembangunan sangat kecil, hanya 5 persen. Terutama di daerah, masih terbilang belum dapat menikmati. Sebagai solusi, dirinya sempat mengalokasikan dana desa. Dengan keyakinan kalau desa ada uang dan berputar maka terjadi perputaran ekonomi. Multiplier effect sangat tinggi.

Gubernur Sumsel, H Herman Deru mengatakan yang hadir tak hanya kepala daerah, melainkan semua sekda 17 kota/kabupaten di Sumsel juga turut hadir. Gubernur berharap kehadiran Ahmadi Noor Supit, dapat memberikan motivasi kepala daerah. “Saat ini hampir semua merata mendapat predikat wajar tanpa pengecualian. Ini tidak serta merta, karena bimbingan dari BPK dan BPKP,” ujarnya.

Meskipun semua mendapat WTP namun menurut Gubernur semua kepala daerah bukan makhluk sempurna. “Kami mohon dibimbing. Karena peraturan yang dinamis terus bergulir. Juga mengenai kepatuhan dan kepatutan yang banyak disorot, Gubernur berharap semuanya untuk dapat menjaga kepatutan secara hati-hati. Sekali lagi, sambung Gubernur, meminta agar bisa dibimbing untuk mendapatkan WTP. Apalagi kami hampir habis masa jabatan 5 tahun. (iol/fad/)