PAD Lahat Terkatrol DBH Minerba

Reporter: Gite |

Editor: Dede Sumeks |

Minggu , 20 Oct 2024 - 20:31

BATU BARA: Rombongan DPRD Lahat saat sidang di lokasi tambang batu bara Lahat. Hingga kini DBH Minerba masih menjadi penyumbang terbesar PAD Lahat. FOTO: DOK SE)--

Lanjutnya, bahwa PAD Lahat hanya sekitar 6,7 persen atau sekitar 200 juta. Sehingga memang harus ada peningkatan dari potensi- potensi yang ada di Kabupaten Lahat seperti sektor Perkebunan, Pertanian, Pariwisata dan lainnya.

"Ketika harga batubara anjlok karena sesuatu hal yang luar biasa. Maka akan berdampak bagi Kabupaten Lahat yang saat ini masih tergantung pada DBH," sampainya.

Selain itu, pihaknya juga berharap ada kajian khusus pula pada lokasi pasca tambang. Perlunya saran- saran pengembangan pasca Tambang agar tepat guna dan bermanfaat serta menambah PAD Lahat.

"Hasil riset juga jangan sampai hanya dokumen belaka atau sekedar barang antik. Namun kajian yang sudah ada ini, bisa dilaksanakan oleh Pemkab Lahat," tukasnya.(gti/lia)

pad lahat terkatrol dbh minerba                            lahat, sumateraekspres.id - total pagu pendapatan dari dana transfer umum dan dana bagi hasil (dbh) lahat mencapai rp1.2 triliun, dengan realisasi hingga 4 oktober 2024 rp923 miliar atau 74,64%.
ini diketahui berdasarkan data dari badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) lahat.
baca juga:pendapatan daerah lahat perlu diversifikasi: fokus pada pad dan sektor non-tambang
baca juga:front pemuda lahat desak transparansi dan akuntabilitas dalam proses tender pengadaan barang dan jasa
kepala bpkad lahat, m. ghufron se, mm, melalui kabid perbendaharaan adi kurniawan se, menjelaskan,  penyumbang terbesar dbh berasal dari dana bagi hasil sumber daya (sda) mineral dan batubara (minerba).
dengan pagu royalti minerba berkontribusi lebih dari rp1 triliun. lalu, dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan mencapai rp179 miliar lebih, dan dbh gas bumi serta minyak bumi, pagunya masing-masing sebesar lebih dari rp22 miliar dan rp6 miliar.
“biasanya hingga akhir tahun, realisasi mencapai 100% dari pagu tersebut. namun, pembayaran dbh hingga 100% bisa tepat waktu atau tertunda hingga awal tahun depan, yang berpotensi menjadikan pendapatan tersebut sebagai silpa,” ujarnya.
walaupun dana transfer umum dan dbh masih menjadi penyokong terbesar pendapatan lahat untuk pembangunan. namun hasil riset yang disampaikan institut riset energi dan lingkungan (iesr), pada pertengahan 2024.
tetap perlunya peningkatan pendapatan dari pad lahat. terutama pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial sebagai pengganti sektor pertambangan tersebhr.
sejumlah sektor seperti perdagangan besar dan eceran, serta industri makanan dan minuman menjadi prioritas dalam skenario tersebut.
studi juga menyoroti pentingnya peran sektor-sektor unggulan dalam penciptaan output dan permintaan akhir di perekonomian lahat.
hal ini diharapkan dapat memberikan arah bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan, yang lebih inklusif dan tidak tergantung pada industri batubara.
"dari hasil riset ini, diharapkan dari iesr bisa mendampingi terus pemkab lahat, guna mengembangkan potensi-potensi pendapatan di lahat selain dari tambang," ujar kepala bapeda lahat feriyansyah eka putra, beberapa waktu lalu.
sehingga pendampingan harus dilakukan secara berkala, agar tujuan yang untuk pengembangan potensi di kabupaten lahat bisa terlaksana menghadapi transisi energi nantinya.
lanjutnya, bahwa pad lahat hanya sekitar 6,7 persen atau sekitar 200 juta. sehingga memang harus ada peningkatan dari potensi- potensi yang ada di  kabupaten lahat seperti sektor perkebunan, pertanian, pariwisata dan lainnya.
"ketika harga batubara anjlok karena sesuatu hal yang luar biasa. maka akan berdampak bagi kabupaten lahat yang saat ini masih tergantung pada dbh," sampainya.
baca juga: pilkada lahat rentan pelanggaran, pengamat minta semua ikut mengawasi
baca juga:bersinergi untuk kesejahteraan lahat
selain itu, pihaknya juga berharap ada kajian khusus pula pada lokasi pasca tambang. perlunya saran- saran pengembangan pasca tambang agar tepat guna dan bermanfaat serta menambah pad lahat.
"hasil riset juga jangan sampai hanya dokumen belaka atau sekedar barang antik. namun kajian yang sudah ada ini, bisa dilaksanakan oleh pemkab lahat," tukasnya.(gti/lia)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Sumatera Ekspres 21 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan

https://sumateraekspres.bacakoran.co/

PAD Lahat Terkatrol DBH Minerba