Lahat, SUMATERAEKSPRES.ID – Meski punya sumber daya alam (SDA) yang melimpah, termasuk lahan subur untuk pertanian serta potensi energi seperti tambang batu bara, panas bumi, minyak dan lainnya, angka kemiskinan Kabupaten Lahat masih dua digit. 

Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan masih berjuang dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Dengan angka kemiskinan mencapai 14,14% atau sekitar 60.170 jiwa, dan kemiskinan ekstrem sebesar 1,09%, kenyataan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat.

BACA JUGA:Strategi Kabupaten Lahat untuk Pengentasan Kemiskinan di Tengah Sumber Daya Melimpah, Ini Kata Pj Bupati!

BACA JUGA:HDCU dan Berlian Berkomitmen Tingkatkan Kenyamanan Masyarakat di Lahat

Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Kemiskinan tahun 2024, Kamis (10/10), di Hotel Santika Lahat.

PJ Bupati Lahat, Imam Pasli, S.STP, M.Si, menyampaikan, pengentasan kemiskinan merupakan masalah utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

"Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama, dan kita harus serius dalam upaya ini. Target nasional kita adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit dan menghapus kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Ia juga menyoroti, meski Kabupaten Lahat memiliki sumber daya melimpah, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

Potensi pertanian, misalnya, belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lebih intensif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada.

Karenaya, Pemkab Lahat telah merancang langkah strategis untuk mengatasi kemiskinan, antara lain  peningkatan kualitas data, melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat miskin agar program yang dijalankan tepat sasaran.

Data yang akurat diperlukan untuk menentukan lokasi dan sasaran program di berbagai sektor.

Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dengan Memastikan penyaluran bantuan pangan dari pemerintah tepat waktu, terutama untuk bulan Oktober hingga Desember.

Penguatan Ekonomi Masyarakat dengan memastikan realisasi program dan kegiatan yang didanai APBD 2024 dilaksanakan dengan cepat untuk mempercepat perputaran ekonomi dan upaya pengentasan kemiskinan.

Koordinasi Antara Stakeholder yakni berkoordinasi intens antara berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, camat, dan lurah, untuk membahas langkah konkret dalam mengatasi kemiskinan ekstrem.