Pegawai BPN Kota Palembang Diperiksa Sebagai Saksi Dalam Kasus Korupsi

Reporter: Nanda |

Editor: Irwansyah |

Selasa , 08 Oct 2024 - 15:32

Kasipenkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari SH MH, menegaskan pentingnya pemanggilan saksi dalam penyidikan. "Ini adalah langkah krusial untuk mendalami dan mencari bukti yang diperlukan," ujarnya. Mari kita dukung proses hukum yang transparan! Foto:Na--

Kepala Kejati Sumsel, Yulianto, sebelumnya mengungkapkan bahwa aset tanah yang dipermasalahkan adalah milik Yayasan Batanghari Sembilan, yang terletak di Jalan Mayor Ruslan seluas 2.800 meter persegi dan diperkirakan bernilai lebih dari Rp33 miliar.

Kasus ini menjadi sorotan setelah muncul dalam persidangan penjualan aset yayasan di Yogyakarta, termasuk asrama mahasiswa "Pondok Mesudji".

Saat ini, ada empat terdakwa yang sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang. Mereka adalah Zurike Takarada, Ngesti Widodo (pegawai BPN Yogyakarta), Derita Kurniawati, dan Eti Mulyati (notaris).

Keempat terdakwa didakwa oleh tim jaksa penuntut umum dari Kejati Sumsel dan Kejari Palembang, dengan kerugian negara mencapai Rp10,6 miliar, tepatnya Rp10.628.905.000.

Dalam sidang, saksi Marbun Damargo juga mengungkapkan adanya aset lain yang terlibat dalam skandal ini, termasuk tanah di Jalan Mayor Ruslan yang diubah alas hak kepemilikannya menjadi milik yayasan dan kemudian dijual.

pegawai bpn kota palembang diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi                            sumateraekspres.id - tim penyidik dari kejaksaan tinggi (kejati) sumatera selatan kembali melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penjualan aset yayasan batang hari sembilan.
pemeriksaan berlangsung pada selasa, 8 oktober 2024, berfokus pada sebidang tanah yang terletak di jalan mayor ruslan, palembang.
kasipenkum kejati sumsel, vanny yulia eka sari sh mh, menjelaskan bahwa pemanggilan saksi merupakan bagian dari proses penyidikan untuk memperdalam dan mencari bukti-bukti yang diperlukan.
baca juga:kejati sumsel periksa saksi kasus dugaan korupsi lrt
baca juga:usai tetapkan empat tersangka kasus lrt sumsel, penyidik kejati sumsel maraton periksa para saksi
“hari ini, kami memanggil tiga saksi yang memiliki keterkaitan dengan kasus ini,” ujarnya.
ketiga saksi yang diperiksa meliputi inisial t, yang menjabat sebagai kepala bidang tata ruang dinas pupr kota palembang pada tahun 2016; ff, yang merupakan kabag agraria sekretariat daerah kota palembang pada tahun yang sama; serta h, yang berasal dari badan pertanahan nasional (bpn) kota palembang.
baca juga:penyidik kejati sumsel mendalami kasus korupsi pembangunan lrt
baca juga:kejati sumsel tahan dirut perentjana djaja 20 hari, susul tiga petinggi waskita
pemeriksaan berlangsung dari pukul 10.00 wib hingga selesai, dengan agenda yang mencakup sekitar 15 pertanyaan untuk masing-masing saksi.
sebelumnya, beberapa saksi lain telah diperiksa setelah dilakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen di sejumlah lokasi.
lokasi-lokasi tersebut termasuk rumah salah satu saksi berinisial as (almarhum) di jalan sri gunting, komplek pck, serta kantor atr/bpn kota palembang di kapten a rivai dan badan pendapatan daerah (bapenda) kota palembang di jalan merdeka.
dari penggeledahan tersebut, penyidik berhasil menyita berbagai data, dokumen, dan surat-menyurat yang relevan dengan kasus ini.
baca juga:kejati sumsel tahan dirut perentjana djaja 20 hari, susul tiga petinggi waskita 
baca juga:kejati lanjutkan penyidikan kasus penjualan aset tanah yayasan batanghari sembilan
kepala kejati sumsel, yulianto, sebelumnya mengungkapkan bahwa aset tanah yang dipermasalahkan adalah milik yayasan batanghari sembilan, yang terletak di jalan mayor ruslan seluas 2.800 meter persegi dan diperkirakan bernilai lebih dari rp33 miliar.
kasus ini menjadi sorotan setelah muncul dalam persidangan penjualan aset yayasan di yogyakarta, termasuk asrama mahasiswa "pondok mesudji".
saat ini, ada empat terdakwa yang sedang menjalani proses hukum di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) palembang. mereka adalah zurike takarada, ngesti widodo (pegawai bpn yogyakarta), derita kurniawati, dan eti mulyati (notaris).
keempat terdakwa didakwa oleh tim jaksa penuntut umum dari kejati sumsel dan kejari palembang, dengan kerugian negara mencapai rp10,6 miliar, tepatnya rp10.628.905.000.
baca juga:kasus dugaan korupsi penjualan aset yayasan, mantan sekda palembang diperiksa kejati sumsel
baca juga:pln-kejati perkuat sinergi, kawal pembangunan ketenagalistrikan 
dalam sidang, saksi marbun damargo juga mengungkapkan adanya aset lain yang terlibat dalam skandal ini, termasuk tanah di jalan mayor ruslan yang diubah alas hak kepemilikannya menjadi milik yayasan dan kemudian dijual.