Netralitas ASN Jadi Sorotan, Jangan Menyesal ketika Laporan Diproses Bawaslu

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 07 Oct 2024 - 22:14

Apalagi videonya telah viral beredar di media sosial. Sebab terlapor CD diduga menyampaikan pernyataan tidak netral dalam pilkada dan provokatif yang berpotensi memicu konflik SARA. Sehingga dia dilaporkan, atas dugaan melanggar UU No 5/2014, UU Pemilu No 7/2017, PP No 94/2021.

Untuk diketahui, netralitas ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, hingga kades dalam pilkada, diatur dalam UU RI No 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Serta UU RI No 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pasal 71 (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi: “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

Sanksinya, sebagaimana Pasal 188 UU RI Nomor 1 Tahun 2015, berbunyi: ”Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000, atau paling banyak Rp6.000.000.

Di bagian lain, Ketua Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, Rodi Karnain, menekankan pentingnya netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024 ini. Sejalan dengan Peraturan ASN yang tertuang dalam Pasal 11 UU RI No 20/2023. Mengharuskan ASN untuk menjaga netralitas dalam setiap tahapan pemilu, termasuk pilkada. Karena ASN memiliki posisi strategis dalam pemerintahan. “Sebab ASN tidak hanya berperan dalam penyusunan program dan anggaran, tetapi juga memiliki jaringan luas di masyarakat yang secara tidak langsung dapat memengaruhi keputusan politik,” ujarnya.

Oleh karena itu, penting bagi ASN untuk menjaga netralitas agar tidak memihak kepada kepentingan politik manapun. "Netralitas ASN harus dijaga tidak hanya pada saat pemilihan, tetapi juga sebelum dan sesudah pemilu. Ini penting agar ASN dapat menjalankan tugasnya dengan adil dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," ujar Rodi.

Bahwa netralitas ASN tidak hanya berkaitan dengan sikap politik, tetapi juga dengan loyalitas dan integritas. “ASN harus menjaga komitmen untuk tidak terlibat dalam tindakan yang dapat mencederai keadilan dan transparansi dalam proses demokrasi.

Pada Pilkada Kabupaten Empat Lawang 2024 ini, hanya ada satu pasangan calon (paslon) Joncik Muhammad dan Arifai, yang akan melawan kotak kosong. “Meski begitu, di tengah kondisi politik yang sensitif ini kami kembali mengingatkan pentingnya menjaga netralitas ASN agar pilkada dapat berlangsung dengan lancar dan adil,” harapnya.

Terpisah, Bawaslu Kabupaten OKI juga menekankan pentingnya netralitas ASN untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil. “ASN memang diperbolehkan datang ke kampanye, tetapi harus tetap bersikap pasif," jelas Syahrin, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu OKI.

Pengertian pasif menghadiri kampanye itu, untuk tidak menggunakan atribut, simbol, atau menunjukkan dukungan terhadap salah satu pasangan calon (paslon). Sebagai pemilih, ASN memiliki hak untuk memilih dalam pemungutan suara.

Namun ASN harus menghindari segala bentuk tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran netralitas. “Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berakibat serius bagi ASN yang bersangkutan,” tegasnya.

netralitas asn jadi sorotan, jangan menyesal ketika laporan diproses bawaslu                            sumsel, sumateraekspres.id - netralitas aparatur sipil negara (asn), jadi sorotan di setiap pemilihan kepala daerah (pilkada). abdi negara itu menjadi rawan keberpihakannya, ketika berkaitan dengan calon yang merupakan petahana maupun keluarga petahana, ataupun mantan pejabat di instansinya.
meski dalam berbagai rapat koordinasi (rakor), forum focus group discussion (fgd), maupun kepala daerah, sudah sering mengingatkan dan menewanti-wanti soal netralitas asn. namun baru-baru ini, heboh oknum asn di kota prabumulih diduga masih mbalelo.
sengaja mengganti mobil dinasnya dari pelat nopol merah menjadi putih, diduga bertujuan mendukung salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota prabumulih.
“kami akan memeriksa lebih lanjut kebenaran informasi ini dan telah menugaskan tim dari inspektorat untuk turun langsung melakukan investigasi,” kata penjabat (pj) wali kota prabumulih h elman st mm, saat dikonfirmasi, senin, 7 oktober 2024.
pihaknya akan mengecek terlebih dahulu, kebenaran informasi yang beredar itu. elman menegaskan, yang namanya mobil dinas pelat merah harus digunakan untuk kepentingan kedinasan. tidak boleh diganti menjadi pelat nopol pribadi yang berwarna putih.
baca juga:saksikan, ghea youbi tampil menghibur peserta apel siaga bawaslu sumsel di bkb palembang
baca juga:bawaslu empat lawang ingatkan asn untuk menjaga netralitas jelang pilkada 2024
“selama ini pemerintah kota prabumulih sudah beberapa kali memberikan imbauan, baik saat apel bulanan atau mingguan dan juga setiap rapat mengimbau untuk senetral-netralnya. ingat tugas kita melayani masyarakat,” tegasnya.
bila terbukti dan ada yang melapor ke bawaslu, elman mempersilakan bawaslu untuk memprosesnya. dia tak menapik, sudah ada oknum asn di prabumulih yang dilaporkan ke inspektorat dan bawaslu kota prabumulih. bahkan disebutnya, pihaknya sudah menerima satu laporan yang sudah diproses inspektorat. “apalagi kalau laporannya masuk ke bawaslu, mereka tidak bisa menolak karena memang sesuai dengan tupoksi mereka," tukasnya.
selaku pemerintah, elman mengaku sedih kalau ada oknum asn yang diduga terlibat politik praktis dan dilaporkan ke inspektorat maupun ke bawaslu. “jadi jangan sesalkan nantinya apabila ada laporan dari bawaslu,’’ cetusnya.
sebagaimana seorang oknum asn di kota prabumulih berinisial cd, dilaporkan ke inspektorat dan bawaslu kota prabumulih, jumat, 4 oktober 2024. dia dilaporkan joko arif (arif arnic), yang merasa dirugikan oleh unggahan akun facebook milik terlapor cd.
menurut kuasa hukum pelapor, advokat usman fitriansyah sh mh dan rekan, kliennya merasa dirugikan karena namanya ikut disebut dalam posting-an akun terlapor cd pada alun facebook miliknya.
baca juga:konser spesial ghea youbi hibur masyarakat palembang di apel siaga bawaslu, catat tanggalnya!
baca juga:simbol kesiapsiagaan bawaslu se-sumsel, selasa apel siaga pengawasan pilkada sumsel 2024 dihibur ghea youbi
apalagi videonya telah viral beredar di media sosial. sebab terlapor cd diduga menyampaikan pernyataan tidak netral dalam pilkada dan provokatif yang berpotensi memicu konflik sara. sehingga dia dilaporkan, atas dugaan melanggar uu no 5/2014, uu pemilu no 7/2017, pp no 94/2021.
untuk diketahui, netralitas asn, tni, polri, pegawai bumn, hingga kades dalam pilkada, diatur dalam uu ri no 1/2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti uu no 1/2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
serta uu ri no 10/2016 tentang perubahan kedua atas uu no 1/2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti uu no 1/2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
pasal 71 (1) uu ri nomor 10 tahun 2016, yang berbunyi: “pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota tni/polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”
sanksinya, sebagaimana pasal 188 uu ri nomor 1 tahun 2015, berbunyi: ”setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit rp600.000, atau paling banyak rp6.000.000.
di bagian lain, ketua bawaslu kabupaten empat lawang, rodi karnain, menekankan pentingnya netralitas asn pada pilkada serentak 2024 ini. sejalan dengan peraturan asn yang tertuang dalam pasal 11 uu ri no 20/2023. mengharuskan asn untuk menjaga netralitas dalam setiap tahapan pemilu, termasuk pilkada. karena asn memiliki posisi strategis dalam pemerintahan. “sebab asn tidak hanya berperan dalam penyusunan program dan anggaran, tetapi juga memiliki jaringan luas di masyarakat yang secara tidak langsung dapat memengaruhi keputusan politik,” ujarnya. 
baca juga:minta bawaslu lakukan investigasi
baca juga:bawaslu palembang ajak seluruh pengawas pemilu jaga integritas, implementasikan nilai pancasila
oleh karena itu, penting bagi asn untuk menjaga netralitas agar tidak memihak kepada kepentingan politik manapun. "netralitas asn harus dijaga tidak hanya pada saat pemilihan, tetapi juga sebelum dan sesudah pemilu. ini penting agar asn dapat menjalankan tugasnya dengan adil dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," ujar rodi.
bahwa netralitas asn tidak hanya berkaitan dengan sikap politik, tetapi juga dengan loyalitas dan integritas. “asn harus menjaga komitmen untuk tidak terlibat dalam tindakan yang dapat mencederai keadilan dan transparansi dalam proses demokrasi.
pada pilkada kabupaten empat lawang 2024 ini, hanya ada satu pasangan calon (paslon) joncik muhammad dan arifai, yang akan melawan kotak kosong. “meski begitu, di tengah kondisi politik yang sensitif ini kami kembali mengingatkan pentingnya menjaga netralitas asn agar pilkada dapat berlangsung dengan lancar dan adil,” harapnya.
terpisah, bawaslu kabupaten oki juga menekankan pentingnya netralitas asn untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil. “asn memang diperbolehkan datang ke kampanye, tetapi harus tetap bersikap pasif," jelas syahrin, divisi hukum dan penyelesaian sengketa bawaslu oki.
pengertian pasif menghadiri kampanye itu, untuk tidak menggunakan atribut, simbol, atau menunjukkan dukungan terhadap salah satu pasangan calon (paslon). sebagai pemilih, asn memiliki hak untuk memilih dalam pemungutan suara.
namun asn harus menghindari segala bentuk tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran netralitas. “pelanggaran terhadap aturan ini dapat berakibat serius bagi asn yang bersangkutan,” tegasnya. 
baca juga:ghea youbi bakal semarakkan apel siaga bawaslu sumsel, ajak masyarakat proaktif laporkan potensi pelanggaran
baca juga:siap kaji pelanggaran, dampingi ke bawaslu, tim advokasi muri
karena itu, bawaslu oki telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada asn, tni, polri, dan semua pejabat di lingkungan pemda oki. surat dengan nomor 094/pm.00.02/k.ss-09/6/2024, dikeluarkan pada 19 juni 2024. "kami tidak ingin ada yang terjebak dalam masalah netralitas ini," tegasnya.
asn, tni, dan polri diharapkan dapat menjaga integritas serta profesionalisme, dan tidak memanfaatkan fasilitas jabatan untuk kepentingan politik baik sebelum maupun setelah penetapan calon. “bawaslu juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan. masyarakat diminta melaporkan segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara,” imbaunya.
penjabat (pj) wali kota palembang a damenta, juga mengatakan dirinya sudah memperingatkan sejak awal bahwa asn harus netral. "mulainya dari iseng, bercanda antar keluarga, kemudian kebablasan," terangnya.
terkait ada salah satu oknum camat yang diduga melakukan pelanggaran netralitas dalam pilkada palembang 2024 ini, damenta mengatakan camat yang bersangkutan sudah dipanggil dan diperiksa, serta diberikan sanksi peringatan keras.
"ada beberapa tahapan kita lalui, yang bersangkutan sedang dalam pemantauan pembinaan, dan sanksi tidak bisa langsung putus," kelasnya. karena asn tersebut dalam tahapannya, diberikan peringatan, dibina, dan diberikan sanksi tegas jika memang masih melanggar. 
penjabat sementara (pjs) bupati oku timur, prof dr hm edwar juliartha ssos mm, juga telah mengingatkan para asn untuk tidak terlibat dalam politik praktis. serta bijak dalam menggunakan media sosial.
baca juga:jelang pilkada 2024, kejari dan bawaslu oku timur jalin kerjasama hukum
baca juga:kpu sumsel minta paslon patuhi aturan dan jadwal kampanye pilkada 2024, bawaslu awasi ekstraketat 
"sebagai anggota korpri, kita harus netral. jangan sampai ada asn yang dilaporkan tidak netral. gunakan media sosial dengan bijak dan unggah konten yang bermanfaat untuk masyarakat," pesannya. 
pj bupati lahat imam pasli, berkomitmen untuk menjaga suasana kondusif selama masa pilkada lahat 2024. apalagi terkait kabar lahat masuk dalam wilayah dengan potensi konflik atau zona merah pada pilkada kali ini.
sejumlah langkah preventif telah dilakukan, diantaranya sosialisasi pentingnya menjaga kedamaian dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah belah. edukasi juga terus dilakukan agar warga dapat menyikapi situasi dengan bijak.
“kami berharap seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta para pasangan calon dan tim sukses berperan aktif dalam menjaga situasi yang damai dan demokratis. semua pihak bertanggung jawab yang sama menciptakan pilkada yang aman,” lanjutnya.
imam pasli juga menanggapi isu yang beredar terkait dirinya berpihak pada salah satu paslon pilkada lahat. ‘’saya tegaskan, sebagai penjabat bupati, saya netral dan tidak akan memihak pada salah satu calon. tugas saya menjaga netralitas dan memastikan pilkada berjalan sesuai  aturan yang berlaku, tanpa kepentingan politik pribadi,” bantahnya.