Alasan MPR Hapus Nama Soeharto dari TAP MPR: Yuk Simak Penjelasan Lengkap Di Sini!

Reporter: Berry |

Editor: Novis |

Senin , 30 Sep 2024 - 12:21

MPR telah resmi mencabut nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998. Bagaimana latar belakang dan dampaknya? Simak ulasannya! Foto: tapmpr--

SUMATERAEKSPRES.ID - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam rapat gabungan memutuskan mencabut isi TAP MPR Nomor 11 tahun 1998 yang menyebut nama Soeharto.

TAP MPR ini mengatur perintah untuk menyelenggarakan yang bersih tanpa korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

Dalam Pasal 4 yang menyebut nama Soeharto resmi dicabut.

Keputusan MPR ini mencabut nama Soeharto hasil tindak lanjut dari Surat Fraksi Golkar pada 18 September 2024. Sehingga diputuskan dalam rapat MPR pada 23 September 2024 lalu.

Keputusan MPR mencabut nama Soeharto disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), dalam Sidang Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2019-2024.

Hal ini berkaitan disebutnya nama mantan Presiden Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11/MPR 1998 tersebut secara diri pribadi. Sedangkan Soeharto dinyatakan telah selesai karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Sebelumnya ketentuan isi TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 yang menyebut nama Soeharto saat itu diteken pada 13 November di bawah pimpinan Ketua MPR Harmoko. Secara eksplisit memuat pejabat negara, nama Soeharto.

Dengan bunyi, upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga. Baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak, asasi manusia.

Bamsoet menyampaikan TAP MPR tersebut dari sisi yuridis masih berlaku. Sedangkan proses hukum terhadap Soeharto sesuai pasal itu telah selesai, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.

MPR sepakat menjawab surat tersebut sesuai dengan etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

alasan mpr hapus nama soeharto dari tap mpr: yuk simak penjelasan lengkap di sini!                            sumateraekspres.id - majelis permusyawaratan rakyat (mpr) dalam rapat gabungan memutuskan mencabut isi tap mpr nomor 11 tahun 1998 yang menyebut nama soeharto.
tap mpr ini mengatur perintah untuk menyelenggarakan yang bersih tanpa korupsi, kolusi, nepotisme (kkn).
dalam pasal 4 yang menyebut nama soeharto resmi dicabut.
keputusan mpr ini mencabut nama soeharto hasil tindak lanjut dari surat fraksi golkar pada 18 september 2024. sehingga diputuskan dalam rapat mpr pada 23 september 2024 lalu.
keputusan mpr mencabut nama soeharto disampaikan ketua mpr bambang soesatyo (bamsoet), dalam sidang akhir masa jabatan mpr periode 2019-2024.
baca juga:kisah inspiratif ahmad riza diswan: dari pasar impres ke kursi dprd prabumulih, ini tekadnya!
baca juga:evaluasi kinerja pemprov sumsel, elen setiadi tunjukkan hasil triwulan positif
hal ini berkaitan disebutnya nama mantan presiden soeharto dalam tap mpr nomor 11/mpr 1998 tersebut secara diri pribadi. sedangkan soeharto dinyatakan telah selesai karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.
sebelumnya ketentuan isi tap mpr nomor 11 tahun 1998  yang menyebut nama soeharto  saat itu diteken pada 13 november di bawah pimpinan ketua mpr harmoko. secara eksplisit memuat pejabat negara, nama soeharto.
dengan bunyi, upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga. baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan presiden soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak, asasi manusia.
baca juga:peran kontroversial soeharto dalam gerakan 30 september 1965:  simak fakta dan teorimya di sini!
baca juga:diteriaki 'balikan', berikut kisah cinta prabowo-titiek soeharto
bamsoet menyampaikan tap mpr tersebut dari sisi yuridis masih berlaku. sedangkan proses hukum terhadap soeharto sesuai pasal itu telah selesai, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.
mpr sepakat menjawab surat tersebut sesuai dengan etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
yang mana status hukum tap mpr nomor 11 tahun 1998 tersebut dinyatakan masih berlaku oleh tap mpr nomor 1/r 2003.
diketahui, mantan presiden ke 2 ri tersebut
mengundurkan diri pada 21 mei 1998. ini setelah yang bersangkutan didemo mahasiswa berdampak rezim orde baru down atau runtuh. ditengah krisis moneter pada tahun tersebut. sehingga terbit tap mpr tersebuy yang menegaskan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kkn.
pada maret 2000, ada upaya kejaksaan menetapkan soeharto sebagai tersangka dugaan korupsi lewat tujuh yayasan. lalu pada agustus dia dilimpahkan ke persidangan. tapi upaya ke meja hijau selalu gagal.
baca juga:prabowo subianto dan titiek soeharto, mantan suami-istri yang masih hangat diperbincangkan warganet
baca juga:duh... prabowo buat netizen jadi baper, saat sapa titiek soeharto di istora senayan
pada masa presiden ke-6 ri susilo bambang yudhoyono (sby) tahun 2006 menyatakan pemerintah tidak akan melanjutkan perkara mantan presiden soeharto di pengadilan.  dengan pertimbangan alasan kesehatan.
pada 11 mei 2006 kejaksaan pun menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan soeharto karena perkara ditutup demi hukum, yaitu gangguan kesehatan permanen pada soeharto sehingga persidangan tidak mungkin dilanjutkan.