Peran Kontroversial Soeharto dalam Gerakan 30 September 1965: Simak Fakta dan Teorimya Di Sini!
Kontroversi peran Soeharto dalam G30S/PKI terus menjadi perdebatan, dari pembantaian massal hingga teori konspirasi. Foto: hope--
Supersemar
Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Sukarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).
Ini yang memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.
Supersemar menjadi dasar bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan secara de facto.
BACA JUGA:Prabowo Subianto dan Titiek Soeharto, Mantan Suami-Istri yang Masih Hangat Diperbincangkan Warganet
BACA JUGA:Duh... Prabowo Buat Netizen Jadi Baper, Saat Sapa Titiek Soeharto di Istora Senayan
Pembubaran PKI
Dengan menggunakan wewenang dari Supersemar, Soeharto segera membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menangkap para anggotanya. Langkah ini mendapat dukungan luas dari masyarakat yang trauma dengan peristiwa G30S/PKI.
Konsolidasi Kekuasaan
Pembentukan Orde Baru
Soeharto mulai membangun rezim yang dikenal sebagai Orde Baru, yang berfokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi.
Ia memperkuat posisinya dengan mengendalikan militer dan birokrasi.
Pemilihan Presiden
Pada tahun 1967, Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).
Setahun kemudian, ia secara resmi menjadi Presiden Indonesia setelah Sukarno dilengserkan.