Pantau Ketat Media Massa dan Sosial

Reporter: Gite |

Editor: Dede Sumeks |

Selasa , 17 Sep 2024 - 21:32

PERKETAT: Polres Muara Enim memperketat pengawasan peredaran informasi di media massa dan social. FOTO: FOTO: GITE/SUMEKS--

"Kami juga melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk lebih bijak menerima dan menyebarkan informasi," ulasnya.

Dirinya menegaskan, apabila ada yang terbukti menyebarkan informasi palsu akan dilakukan langkah hukum.

"Ini harus dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum dan untuk memberikan efek jera pada pelaku," tegasnya. (Way)

pantau ketat media massa dan sosial                            muara enim, sumateraekspres.id –  dalam tahapan pilkada, personil humas polres muara enim terus memperketat pengawasan terhadap peredaran informasi di media massa dan social.
langkah ini diambil untuk mengantisipasi penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat.
baca juga: terduga pembacokan pelajar diviralkan media sosial, kepsek dan kapolrestabes: tetap asas praduga tak bersalah
baca juga:cerdas bermedia sosial, jaksa edukasi siswa mengenai uu ite
termasuk propaganda firehouse of falsehood, ujaran kebencian, hoaks, serta isu-isu lainnya yang dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban selama tahapan pilkada. 
‘’pemantauan ini bagian dari komitmen kita menjaga kondusivitas wilayah,’’ ujar kapolres muara enim akbp jhoni eka putra sh sik msi melalui kasi humas polres muara enim, akp rtm situmorang.
dikatakan, di era digital ini, penyebaran informasi bisa begitu cepat. tak jarang informasi yang diterima masyarakat mengandung unsur manipulasi yang sengaja diciptakan untuk memecah belah.
‘’untuk itulah kita memantau secara intensif di berbagai platform di media sosial.
firehouse of falsehood atau strategi penyebaran informasi palsu secara terus menerus dalam jumlah besar menjadi salah satu ancaman serius menjelang pilkada," ungkapnya.
dalam upaya mengatasi ancaman tersebut, personil si humas memonitor berbagai isu yang tengah viral.
"kami juga berkoordinasi dengan platform-platform digital dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan tidak ada informasi berbahaya yang dibiarkan menyebar tanpa tindak lanjut," tuturnya.
termasuk bekerja sama dengan berbagai pihak seperti bawaslu dan kpu, untuk memastikan informasi yang beredar tak berpotensi mengganggu proses demokrasi.
baca juga:viral di media sosial. diduga hindari kepungan massa, pencuri motor melompat ke sumur
baca juga:strategi unik calon bupati banyuasin, gunakan foto ai di media sosial dan spanduk gaet pemilih pemula
"kami juga melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk lebih bijak menerima dan menyebarkan informasi," ulasnya. 
dirinya menegaskan,  apabila ada yang terbukti menyebarkan informasi palsu akan dilakukan langkah hukum. 
"ini harus dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum dan untuk memberikan efek jera pada pelaku," tegasnya. (way)