PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Minim dan longgarnya pengamanan terhadap para hakim, membuat mereka rentan mengalami aksi kekerasan yang bisa membahayakan keselamatannya. Berdasarkan catatan Komisi Yudisial (KY), setiap tahun ada saja hakim yang menjadi target penyerangan, baik oleh korban, pelaku, penggugat maupun para tergugat.

“Lebih miris lagi, beberapa kasus yang terjadi mengarah pada aksi kekerasan

Fisik. Ini tentu sangat membahayakan hakim tersebut,’’ ujar Ketua Komisi Yudisial  RI, Prof Amzulian Rifai SH PhD di sela diskusi publik di Hotel Excelton, Palembang,  Selasa (17/9).

Bahkan, Amzulian mengungkap yang lebih mengkhawatirkan, beberapa hakim meregang nyawa karena serangan. Semuanya, kata mantan Dekan FH Unsri itu, bermula dari longgarnya pihak keamanan dalam mengamankan jalannya sidang termasuk keamanan hakim itu sendiri. “Bahkan bisa kita lihat di hampir seluruh wilayah Indonesia, pengamanan ke diri hakim sangat rendah dan longgar," tuturnya.

Amzulian membeber fakta, dari beberapa daerah yang ia kunjungi, seperti di Jawa ada hakim harus meregang nyawa. Saat bersidang, ia jutru dibunuh dalam ruang sidang. Ada pula di salah satu Pengadilan Agama (PA), hakim mengalami luka usai dilempar kursi oleh pihak tergugat. "Tentu semua ini bisa terjadi karena longgarnya keamanan untuk hakim tersebut," bebernya.

BACA JUGA:Kekerasan di Sekolah Negeri Sekayu, Ini Kata PJ Bupati Musi Banyuasin

BACA JUGA:Laksanakan PPM, Dosen Prodi PPKn FKIP Unsri Dampingi Guru SMP di Muara Enim Cegah Kekerasan Seksual di Sekolah

Kesejahteraan hakim juga menjadi perhatian serius KY. Dimana ini berawal dari beberapa kasus hakim yang meninggal di indekosan (tempat kontrakan, red) lantaran ketiadaan tempat menginap yang layak bagi para hakim ini. Pihaknya sudah menyampaikan kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto agar membangunkan rumah untuk hakim yang lokasinya tak jauh dari pengadilan tempat hakim bertugas. 

"Respon beliau (Prabowo, red) juga bagus. Bahkan hal ini masuk program dari pemerintah mendatang,” terangnya. Paling tidak ini bisa memberi rasa nyaman bagi hakim di daerah itu, sehingga tak perlu lagi tinggal di kontrakan. 

Mengenai pilkada, keamanan para hakim juga menjadi perhatian dan sangat rentan konflik di persidangan. Namun Amzulian menegaskan pengamanan atas hakim menjadi keharusan dalam upaya kepastian dan perlindungan keselamatannya. "Eskalasi di pilkada itu sangat rentan. Tentu keamanan bagi hakim terutama yang memimpin persidangan dari gugatan Pilkada menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan," pungkasnya.